• Kolom
  • PAYUNG HITAM #79: Mengingat Kembali Sebuah Tulisan tentang Kesetaraan, Patriarki, dan Beban Menjadi Laki-laki

PAYUNG HITAM #79: Mengingat Kembali Sebuah Tulisan tentang Kesetaraan, Patriarki, dan Beban Menjadi Laki-laki

Patriarki sering dipahami semata-mata sebagai sistem yang menempatkan laki-laki di atas perempuan. Pemahaman itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga belum lengkap.

Chan

Buruh Pariwisata

Banyak kebijakan kesetaraan berhenti pada tataran administratif. (Ilustrasi: Bawana Helga Firmansyah/BandungBergerak)

6 Agustus 2026


BandungBergerak – Beberapa waktu lalu saya melihat dan membagikan ulang sebuah Instagram story seorang kawan. Unggahan itu tidak lebih dari tangkapan layar sebuah pesan yang mengeluhkan semakin banyak laki-laki yang dianggap perlahan kehilangan traditional masculine values tidak lagi menjadi pemimpin, pelindung, sekaligus penyedia nafkah bagi keluarganya. Narasi semacam ini bukan sesuatu yang baru. Ia terus berulang dalam berbagai diskusi mengenai apa yang disebut sebagai “krisis maskulinitas”. Laki-laki dinilai sedang menjauh dari kodratnya; dianggap tidak lagi mampu memimpin, tidak cukup kuat untuk melindungi, dan tidak lagi menjadi penopang ekonomi keluarga. Seolah-olah seluruh persoalan laki-laki modern dapat diringkas menjadi hilangnya tiga peran tersebut. Namun perhatian saya justru tertuju pada komentar yang ditambahkan oleh kawan saya.

Kurang lebih ia menulis: Jika perempuan yang mengaku menolak patriarki masih menuntut laki-lakinya menjadi provider dan leader, apa bedanya dengan laki-laki patriarkal yang merasa berhak mengontrol tubuh dan kehidupan perempuan karena dirinya adalah pencari nafkah? Bukankah keduanya sama-sama mempertahankan logika yang sama? Kalau begitu, untuk apa konsep itu dipertahankan ketika kondisi sosial yang melahirkannya telah berubah? Menolak patriarki tetapi tetap menuntut laki-laki menjalankan peran-peran patriarkal, menurutnya tidak jauh berbeda dengan seseorang yang mengaku menolak sistem kasta tetapi tetap ingin dipanggil “Yang Mulia” ketika berada di puncak kekuasaan.

Saya tidak langsung menyetujui analogi itu. Namun saya juga tidak bisa begitu saja mengabaikannya.

Alih-alih membalas dengan argumen, saya justru teringat sebuah tulisan lama yang pernah dikirimkan seorang kawan kepada saya sekitar dua tahun lalu. Tulisan itulah yang kembali muncul di kepala saya setelah membaca Instagram story tersebut.

Tulisan itu bukan hasil penelitian akademik, bukan pula uraian panjang mengenai teori feminisme. Ia lebih menyerupai sebuah catatan reflektif yang dibuka dengan pertanyaan sederhana namun provokatif:

“Apakah setiap hal bisa dikompromikan?”

Baca Juga: PAYUNG HITAM #77: Pesta Babi dan Kritik Terhadap Paradigma Pembangunan di PapuaPAYUNG HITAM #78: Dari Bandung Darurat Begal Menuju Darurat Moral, Ketika Kebencian menjadi Spektakel

Gagasan Kesetaraan, Kompromi, dan Struktur Sosial

Pertanyaan itu menjadi pintu masuk menuju kisah tentang seorang perempuan yang dikenal vokal menyuarakan feminisme. Ia aktif mengkritik patriarki, berbicara mengenai kesetaraan gender, dan percaya bahwa pembagian peran dalam keluarga tidak semestinya ditentukan oleh jenis kelamin.

Lalu kehidupan mengubah keadaan. Usaha suaminya mengalami kebangkrutan. Sumber penghasilan keluarga hilang. Dalam situasi itu, perempuan tersebut memutuskan bekerja untuk menopang ekonomi rumah tangga, sementara sang suami mengambil alih pekerjaan domestik: mengurus rumah, memasak, berbelanja, merawat anak, dan memastikan kehidupan keluarga tetap berjalan.

Jika dilihat sepintas, pembagian peran itu justru tampak selaras dengan gagasan kesetaraan yang selama ini mereka yakini. Tidak ada lagi pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Yang ada hanyalah pembagian tanggung jawab sesuai keadaan.

Namun kehidupan sehari-hari jarang sesederhana teori. Menurut cerita dalam tulisan itu, tekanan pekerjaan perlahan berubah menjadi tekanan psikologis. Beban ekonomi mulai memengaruhi hubungan mereka. Konflik muncul satu demi satu. Dalam situasi itulah, perempuan yang selama ini berbicara mengenai kesetaraan justru mulai mempertanyakan keberadaan suaminya sebagai laki-laki. Ia dianggap gagal karena tidak mampu menjalankan fungsi sebagai pencari nafkah.

Bagian inilah yang paling saya ingat. Suatu hari, sang suami bertanya mengenai gagasan kesetaraan yang selama ini sering dibicarakan istrinya. Bukankah ia kini melakukan pekerjaan domestik yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan perempuan? Bukankah mereka sedang menjalankan pembagian peran yang lebih setara ?

Jawaban yang diterima justru mengejutkannya. Kurang lebih perempuan itu menjawab bahwa keluarganya tidak berpikir seperti kaum feminis. Karena mereka tinggal bersama keluarga besarnya, sang suami harus menerima nilai-nilai yang berlaku di lingkungan tersebut, termasuk anggapan bahwa laki-laki yang tidak menjadi pencari nafkah adalah laki-laki yang gagal.

Bagi penulis tulisan tersebut, jawaban tersebut menjadi titik ketika idealisme bertemu kompromi. Ia bahkan menggambarkan sang suami hanya mampu bergumam lirih sambil tetap melanjutkan pekerjaannya di dapur, "Ternyata feminisme pun masih bisa dikompromikan."

Tulisan itu kemudian ditutup dengan pertanyaan yang hingga hari ini masih saya ingat.

“Apakah suatu idealisme masih layak disebut idealisme jika masih bisa dikompromikan?”

Dua tahun lalu saya menganggap pertanyaan itu cukup tajam. Namun setelah membaca kembali dan mengingat tulisan tersebut akibat sebuah Instagram story yang saya lihat beberapa waktu lalu, saya justru merasa arah pertanyaannya perlu diubah. Bukan karena kisah itu tidak penting, melainkan karena saya mulai melihatnya dengan cara yang berbeda.

Tulisan itu tidak sedang membuktikan bahwa feminisme gagal. Ia justru memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih menarik tentang betapa sulitnya manusia melepaskan diri dari nilai-nilai yang telah membentuk dirinya sejak kecil, bahkan ketika ia secara sadar berusaha menolaknya.

Semakin lama saya memikirkan tulisan itu, semakin saya merasa bahwa pertanyaan yang diajukan di bagian akhirnya justru mengarah ke persoalan yang berbeda. Benarkah kontradiksi seseorang otomatis membuktikan kegagalan sebuah gagasan?

Saya rasa tidak sesederhana itu, kita hidup di zaman yang gemar mengadili ide melalui perilaku para pendukungnya.

Ketika seorang politikus yang selama ini berkampanye melawan korupsi akhirnya tertangkap melakukan korupsi, kita buru-buru menyimpulkan bahwa cita-cita antikorupsi hanyalah kemunafikan. Ketika seorang pemuka agama melakukan kekerasan, ajaran yang ia bawa dianggap kehilangan makna. Demikian pula ketika seorang feminis bersikap bertentangan dengan nilai yang selama ini ia perjuangkan, tidak sedikit orang yang segera menyatakan bahwa feminisme telah gagal. Cara berpikir semacam ini memang terasa memuaskan karena sederhana. Ia menawarkan jawaban yang cepat terhadap persoalan yang rumit. Namun justru karena terlalu sederhana, ia sering kali gagal menjelaskan kenyataan.

Saya sendiri tidak pernah mengetahui seberapa akurat kisah dalam tulisan tersebut. Mungkin benar, mungkin sebagian telah disederhanakan oleh ingatan penulisnya, atau mungkin ada konteks yang tidak pernah diceritakan. Akan tetapi, bagi saya, yang penting bukanlah apakah kisah itu dapat diverifikasi sebagai fakta, melainkan bagaimana kisah tersebut membuka ruang untuk mempertanyakan sesuatu yang lebih besar.

Mengapa seseorang yang percaya pada kesetaraan tetap dapat mengulang nilai-nilai yang ingin ia tolak?

Jawaban atas pertanyaan itu, menurut saya, tidak bisa ditemukan hanya dengan menunjuk inkonsistensi individu. Kita perlu melihat lingkungan yang membentuknya.

Tidak ada seorang pun lahir di luar kebudayaan. Cara kita memahami keluarga, pekerjaan, cinta, keberhasilan, bahkan makna menjadi laki-laki dan perempuan, semuanya dipelajari melalui keluarga, sekolah, agama, media, hingga lingkungan tempat kita tumbuh. Nilai-nilai itu begitu akrab sehingga sering kali tampak sebagai sesuatu yang alamiah, padahal sesungguhnya merupakan hasil dari proses sosial yang panjang. Karena itu, kontradiksi individu tidak selalu menunjukkan kegagalan sebuah gagasan. Sebaliknya, ia justru memperlihatkan betapa kuatnya struktur sosial yang sedang berusaha dilawan.

Di sinilah saya justru melihat kekuatan sekaligus keterbatasan tulisan yang pernah dikirimkan kepada saya.

Kekuatannya terletak pada kemampuannya menunjukkan bahwa patriarki tidak hanya hidup dalam aturan atau lembaga, tetapi juga dalam kebiasaan berpikir sehari-hari. Ia begitu mengakar sehingga bahkan seseorang yang secara sadar menolaknya masih dapat mereproduksi logika yang sama ketika menghadapi tekanan ekonomi, tuntutan keluarga, atau penilaian sosial.

Namun di saat yang sama, tulisan itu menurut saya melangkah terlalu jauh ketika menjadikan kontradiksi tersebut sebagai semacam vonis terhadap feminisme itu sendiri. Padahal, kegagalan seseorang menjalankan sebuah nilai tidak selalu berarti nilai tersebut keliru. Bisa jadi yang sedang kita lihat justru adalah sulitnya membebaskan diri dari struktur yang telah membentuk kehidupan sejak awal.

Bagaimana Patriarki Bekerja Terhadap Laki-laki?

Refleksi semacam inilah yang kemudian membawa saya kembali membaca salah satu esai Emma Goldman The Tragedy of Woman's Emancipation. Esai yang ditulis lebih dari satu abad lalu itu ternyata terasa jauh lebih dekat dengan kenyataan hari ini daripada yang saya bayangkan. Goldman mengkritik anggapan bahwa pembebasan perempuan cukup diukur dari keberhasilannya memasuki ruang publik atau memperoleh kemandirian ekonomi. Baginya, perubahan posisi seseorang di dalam masyarakat tidak otomatis mengubah hubungan kekuasaan yang membentuk masyarakat itu sendiri. Seorang perempuan dapat bekerja, memiliki penghasilan, bahkan menduduki posisi penting, tetapi tetap dibebani harapan untuk menjadi ibu yang sempurna, istri yang ideal, sekaligus penjaga moral keluarga. Yang berubah hanyalah bentuk bebannya.

Karena itu Goldman mengingatkan bahwa emansipasi tidak boleh berhenti pada perpindahan peran, melainkan harus menyentuh cara masyarakat mendefinisikan peran itu sendiri. Pembebasan bukan sekadar memberi perempuan kesempatan melakukan apa yang sebelumnya dilakukan laki-laki, melainkan membongkar keyakinan bahwa kehidupan manusia memang harus diatur melalui peran-peran yang ditentukan oleh jenis kelamin.

Di titik inilah saya merasa kisah yang diceritakan kawan saya justru memperoleh makna yang berbeda. Bukan karena ia membuktikan kemunafikan feminisme, melainkan karena ia memperlihatkan betapa dalamnya cara berpikir patriarkal bekerja di dalam diri manusia. Bahkan ketika seseorang telah mengubah pandangan politiknya, ia belum tentu mampu sepenuhnya melepaskan kebiasaan berpikir yang diwariskan sejak kecil.

Dengan kata lain, kontradiksi itu bukan sekadar persoalan moral individu. Ia adalah jejak dari struktur sosial yang terus hidup di dalam diri orang-orang yang sedang berusaha mengubahnya.

Yang menarik, kritik Emma Goldman sesungguhnya tidak hanya membantu memahami pengalaman perempuan. Ia juga membuka ruang untuk melihat bagaimana patriarki bekerja terhadap laki-laki. Selama ini patriarki sering dipahami semata-mata sebagai sistem yang menempatkan laki-laki di atas perempuan. Pemahaman itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga belum lengkap. Sebab sistem yang sama tidak hanya membatasi perempuan, melainkan juga menentukan seperti apa seorang laki-laki dianggap layak dihormati.

Sejak kecil banyak laki-laki dibesarkan dengan keyakinan bahwa harga dirinya ditentukan oleh kemampuannya memenuhi ekspektasi tertentu. Mereka harus kuat, tidak boleh menangis, harus mampu melindungi, menjadi pemimpin, dan pada akhirnya menjadi pencari nafkah. Ketika gagal memenuhi salah satu dari tuntutan itu, yang dipertanyakan bukan sekadar kemampuannya, melainkan identitasnya sebagai laki-laki.

Akibatnya, kehilangan pekerjaan sering kali tidak hanya dipahami sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai kehilangan martabat. Seorang ayah yang memilih tinggal di rumah untuk mengurus anak masih kerap dianggap tidak bekerja, meskipun pekerjaan pengasuhan menuntut tenaga, waktu, dan tanggung jawab yang tidak kalah besar. Seorang laki-laki yang pasangannya memiliki penghasilan lebih tinggi pun masih sering dipandang dengan kecurigaan, seolah-olah keseimbangan dalam sebuah keluarga hanya dapat tercapai apabila laki-laki tetap berada di posisi sebagai penyedia utama.

Ironisnya, cara berpikir semacam itu tidak hanya dipertahankan oleh mereka yang secara terbuka membela patriarki. Ia dapat hidup di dalam diri siapa saja, termasuk mereka yang mengaku menolaknya. Sebab nilai-nilai tersebut telah diwariskan begitu lama hingga tampak seperti sesuatu yang alamiah.

Di titik inilah patriarki bertemu dengan logika kapitalisme. Kapitalisme tidak menciptakan patriarki, sebagaimana patriarki juga telah ada jauh sebelum kapitalisme modern berkembang. Namun keduanya saling memperkuat. Patriarki menentukan siapa yang diharapkan menjadi pencari nafkah, sementara kapitalisme menjadikan kemampuan menghasilkan uang sebagai ukuran utama nilai seseorang. Akibatnya, identitas laki-laki semakin dilekatkan pada produktivitas ekonomi.

Dalam masyarakat seperti ini, pekerjaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai cara memenuhi kebutuhan hidup, melainkan menjadi ukuran harga diri. Mereka yang kehilangan pekerjaan tidak hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga pengakuan sosial. Mereka yang tidak produktif diperlakukan seolah-olah kehilangan nilai sebagai manusia.

Di sinilah saya kembali teringat pada unggahan Instagram story yang memulai seluruh rangkaian refleksi ini. Bagi saya, persoalannya bukan apakah laki-laki boleh menjadi pencari nafkah atau apakah perempuan boleh menjadi ibu rumah tangga. Tidak ada yang keliru ketika pembagian peran tersebut dipilih secara sadar, setara, dan tanpa paksaan. Persoalannya muncul ketika pilihan itu berubah menjadi kewajiban moral yang ditentukan oleh jenis kelamin.

Selama kepemimpinan dianggap sebagai kodrat laki-laki, selama pengasuhan dianggap sebagai kodrat perempuan, dan selama martabat seseorang masih diukur dari seberapa jauh ia memenuhi peran-peran tersebut, sesungguhnya kita belum benar-benar meninggalkan logika patriarki. Kita hanya sedang merundingkan siapa yang lebih berhak memainkan peran yang telah ditentukan sebelumnya.

Barangkali karena itulah saya kini membaca kembali tulisan yang pernah dikirimkan kawan saya dua tahun lalu dengan cara yang berbeda. Dulu saya menganggapnya sebagai kritik terhadap feminisme. Hari ini saya justru melihatnya sebagai pengingat bahwa perubahan gagasan tidak selalu berjalan secepat perubahan cara berpikir. Seseorang dapat menerima nilai-nilai kesetaraan, tetapi tetap membawa warisan budaya yang telah membentuk dirinya sejak kecil. Kontradiksi itu bukan semata-mata cermin kemunafikan, melainkan juga cermin betapa kuatnya struktur sosial bekerja di dalam diri manusia.

Mungkin itu sebabnya pembebasan tidak pernah sesederhana membalikkan posisi antara laki-laki dan perempuan. Pembebasan bukan tentang menentukan siapa yang harus memimpin, siapa yang harus bekerja, atau siapa yang harus tinggal di rumah. Pembebasan adalah keberanian untuk mempertanyakan mengapa semua peran itu sejak awal dilekatkan pada jenis kelamin tertentu, seolah-olah tidak mungkin dinegosiasikan oleh individu-individu yang setara.

Pada akhirnya, persoalan yang saya temukan bukanlah apakah seseorang cukup konsisten menjalankan gagasannya. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah mengapa kita masih terus mengukur nilai manusia melalui peran-peran yang diwariskan oleh struktur yang sesungguhnya ingin kita tinggalkan. Sebab selama kita masih sibuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelaminnya, mungkin kita memang belum benar-benar keluar dari panggung patriarki.

Kita hanya terus memperdebatkan siapa yang berhak memainkan tokoh utama dalam lakon yang sama.

 

***

*Tulisan kolom PAYUNG HITAM merupakan bagian dari kolaborasi antara BandungBergerak dan Aksi Kamisan Bandung

Editor: Ahmad Fikri

COMMENTS

//