BandungBergerak – Saya mulai tertarik menonton Pesta Babi justru setelah melihat berita pembubaran pemutarannya di berbagai daerah. Ada sesuatu yang terdengar aneh ketika sebuah film dokumenter diperlakukan seperti ancaman keamanan, padahal yang diputar bukan propaganda perang atau ajakan kekerasan, melainkan film tentang masyarakat adat Papua dan proyek pembangunan di tanah mereka sendiri. Tetapi respons yang muncul justru penolakan, intimidasi, sampai pembubaran ruang diskusi.

Setelah menontonnya, saya mulai memahami kenapa film ini membuat banyak pihak gelisah. Pesta Babi tidak berbicara tentang Papua dari sudut pandang yang biasa kita lihat di televisi nasional. Film ini tidak sibuk mempromosikan jalan tol, investasi, atau peresmian proyek strategis nasional. Dokumenter tersebut justru masuk ke ruang hidup masyarakat adat di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, lalu memperlihatkan bagaimana proyek pangan dan industri skala besar mengubah hubungan manusia dengan tanah mereka sendiri.

Di situlah letak persoalannya. Selama bertahun-tahun, publik Indonesia dibentuk untuk melihat Papua hanya melalui satu kacamata yaitu keterbelakangan dan pembangunan. Papua selalu digambarkan sebagai wilayah yang kurang maju sehingga harus diselamatkan melalui proyek pembangunan dari pusat. Narasi ini begitu dominan sampai kritik terhadap pembangunan sering langsung dianggap sebagai penolakan terhadap kemajuan.

Yang menarik sekaligus mengganggu adalah bagaimana sebagian masyarakat sipil justru menjadi pembela paling agresif terhadap proyek-proyek negara di Papua. Di media sosial maupun ruang publik, narasi yang terus diulang hampir selalu sama yaitu Papua harus dimodernisasi, masyarakatnya masih tertinggal, dan pembangunan dianggap satu-satunya jalan menuju kemajuan. Cara pandang seperti ini terdengar positif di permukaan, tetapi sebenarnya sangat paternalistik. Papua ditempatkan sebagai objek yang harus diatur dan dibentuk oleh negara, sementara masyarakat adat dianggap belum cukup mampu menentukan masa depannya sendiri.

Saya tidak mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak penting. Jalan, rumah sakit, pendidikan, dan akses ekonomi jelas dibutuhkan. Namun persoalannya adalah banyak orang gagal membedakan antara pembangunan untuk masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan industri ekstraktif.

Pertanyaan yang jauh lebih penting dan jarang dibahas adalah pembangunan itu untuk siapa? Siapa yang menikmati hasilnya? Dan siapa yang kehilangan ruang hidup ketika proyek besar masuk?

Baca Juga: PAYUNG HITAM #74: Di Balik Megahnya Kanopi Merah Putih yang Menakar Ilusi Kesejahteraan di Lantai SPBU
PAYUNG HITAM #75: Saat May Day Bergeser dari Jalanan
PAYUNG HITAM #76: Menggugat Fasisme Sosial dalam Subkultur

Model Pembangunan di Papua

Dalam Pesta Babi, yang dipersoalkan bukan sekadar hadirnya pembangunan, melainkan model pembangunan yang datang bersama pembukaan hutan besar-besaran, ekspansi perkebunan industri, dan penguasaan tanah adat atas nama proyek strategis nasional. Namun kritik seperti ini sering disederhanakan oleh kelompok pro pemerintah  seolah-olah sebagai penolakan terhadap kemajuan Papua.

Simplifikasi semacam itu berbahaya karena membuat publik berhenti berpikir kritis. Semua yang mendukung investasi dianggap nasionalis, sementara mereka yang mempertanyakan dampaknya di cap sebagai penghambat pembangunan.

Padahal jika melihat sejarah Papua, relasi antara negara dan masyarakat Papua memang sejak lama dibangun dalam kerangka kontrol politik dan eksploitasi sumber daya. Banyak penulis dan peneliti sudah membahas hal ini jauh sebelum Pesta Babi dibuat. Salah satunya adalah The Road: Uprising in West Papua tulisan dari John Martinkus yang menggambarkan bagaimana Papua selama bertahun-tahun menjadi wilayah dengan pengawasan militer kuat sekaligus lokasi perebutan sumber daya alam.

Cara pandang pembangunan seperti ini juga dapat dibaca melalui konsep dalam buku Seeing Like a State karya James C. Scott. Scott menjelaskan bahwa negara modern cenderung menyederhanakan realitas sosial agar mudah diatur dan dikontrol. Wilayah dilihat melalui angka produksi, peta administrasi, dan target ekonomi. Dalam proses itu, bentuk kehidupan lokal yang kompleks sering dianggap tidak efisien atau tertinggal.

Dalam konteks Papua, logika tersebut terlihat jelas. Hutan adat dianggap lahan kosong yang bisa dikonversi menjadi kawasan industri pangan. Kehidupan komunal masyarakat adat dianggap tidak modern karena tidak mengikuti logika ekonomi negara dan pasar. Bahkan ruang diskusi publik pun sering dicurigai ketika tidak berada dalam kontrol negara.

Yang membuat saya semakin pesimis adalah kenyataan bahwa banyak masyarakat Indonesia tampaknya cukup nyaman dengan cara pandang seperti itu. Papua dilihat dari jauh melalui angka pertumbuhan, proyek besar, dan narasi pembangunan nasional, tanpa benar-benar mempertanyakan siapa yang sebenarnya diuntungkan. Jarang ada pertanyaan tentang siapa yang kehilangan tanah, siapa yang tergusur, atau apakah masyarakat lokal benar-benar memiliki posisi setara dalam menentukan masa depan wilayah mereka sendiri.

Saya juga merasa ada semacam mentalitas kolonial yang belum benar-benar selesai dalam cara sebagian masyarakat memandang Papua. Papua sering diposisikan sebagai wilayah liar, kosong, atau terbelakang yang harus ditertibkan dan dimodernisasi oleh pusat. Narasi seperti ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari cara kolonialisme klasik bekerja: masyarakat lokal dianggap belum cukup modern untuk menentukan nasibnya sendiri.

Ironisnya, pembubaran pemutaran Pesta Babi justru membuat pesan dalam film ini semakin kuat. Ketika ruang diskusi dibatasi, publik malah semakin penasaran. Ketika sebuah film dokumenter dianggap terlalu berbahaya untuk diputar bebas, orang mulai bertanya sebenarnya apa yang sedang ditakuti?

Di titik itu saya merasa pesta babi bukan hanya dokumenter tentang Papua. Film ini adalah potret tentang watak pembangunan di Indonesia hari ini. Pembangunan yang ingin terlihat modern dan nasionalis, tetapi sering alergi terhadap kritik dari bawah.

Dan mungkin itu yang paling mengganggu dari semuanya. Bahwa di tengah slogan kemajuan, demokrasi, dan pembangunan nasional, kita masih terlalu mudah curiga pada sebuah layar yang hanya menampilkan kenyataan dari sudut pandang yang berbeda.

***

*Tulisan kolom PAYUNG HITAM merupakan bagian dari kolaborasi antara BandungBergerak dan Aksi Kamisan Bandung