BandungBergerak – Apakah Anda merasa jalan hidup saat ini terlalu mulus, kurang tantangan mental, atau ingin menguji batas kesabaran secara masokistis? Rasanya ada satu metode yang sangat direkomendasikan untuk menantang diri Anda di negeri ini: jadilah guru honorer sekaligus aktivis literasi akar rumput. Perpaduan karier ini sangat sempurna untuk Anda yang berniat menyakiti diri sendiri secara legal, terstruktur, dan diakui penuh oleh negara.

Bagaimana tidak? Anda akan secara sukarela mendaftarkan diri untuk memikul beban berat yakni memperbaiki kualitas sumber daya manusia satu negara tetapi dibalas dengan apresiasi yang nilainya tak lebih dari seporsi makan siang gratis atau bahkan lebih dari itu, dinihilkan. Semua tenaga dan jerih payah Anda akan dianggap angin lalu yang berembus begitu saja.

Pada tanggal 19 Agustus 2026, saya menulis mengenai guru dan buku sebagai entitas yang diabaikan negara pada kolom Cerita Guru di Bandung Bergerak. Di sana, saya coba memotret kenyataan di lapangan bahwa kedua entitas itu memang bahkan tak dapat sebelah mata di pandangan negara. Saya kemudian merasa bahwa menjadi orang-orang yang berada dalam ranah tersebut, literasi dan pendidikan, sungguhlah menantang dilakoni. Terutama bagi Anda yang senang dengan pengabaian dan penderitaan struktural. Mari saya urai “keasyikan” kombinasi menantang ini lebih lanjut.

Baca Juga: CERITA GURU: Belajar Menjadi Guru dan Bermasyarakat di Kampung Halaman
CERITA GURU: Guru di Medan Tempur MBG
CERITA GURU: Buku dan Guru, Dua Entitas yang Diabaikan Negara

Menjadi Guru, Digaji Doa

Menjadi guru di negeri ini agaknya bisa mengajarkan kita satu ilmu ketuhanan yang sangat praktikal bahwa rasa lapar di perut seorang guru bisa diganjal dengan kalimat mantra “harus ikhlas, hadiahnya kan surga.” Kalimat ini akan kerap Anda dengar setiap kali keluhan terkait sistem dikeluarkan. Seolah seorang guru tak berhak mempertanyakan keadilan sistem dan perlindungan hukum atas dirinya.

Ini adalah bentuk gaslighting maha sempurna yang dilestarikan secara sistematis dari generasi ke generasi. Guru dituntut menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Dalam kamus kebijakan anggaran daerah, ungkapan tersebut kerap diterjemahkan secara harfiah sebagai “pahlawan yang tidak perlu dijamin kesejahteraannya.” Namun ingatlah, ini hanya satu dari “keasyikan” yang dapat Anda rasakan saat menjadi guru.

Tak lekang dalam ingatan, data Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mencatat bahwa dari sekitar 700.000 guru honorer di Indonesia mayoritas bertahan hidup di bawah garis kelayakan. Di Nusa Tenggara Timur, kita menyaksikan sosok Agustinus Nitbani, guru honorer yang telah mengabdi selama 23 tahun mencerdaskan anak-anak di pelosok terdampak pemangkasan gaji karena dalih efisiensi anggaran. Di tempat lain, seperti temuan P2G di Sumedang, ada guru PPPK yang harus menerima kenyataan pahit digaji Rp50.000 per bulan. Hal tersebut terjadi saat dibenturkan dengan program ambisius negara yakni program makan siang gratis dan koperasi desa.

Kabar teranyar, guru tersertifikasi terutama non-ASN harus menabung sabar karena tunjangan profesi guru (TPG) yang dijanjikan tiba di bulan Juli dan Agustus 2026 mendadak macet hingga awal September. Konon, hal ini dipicu beberapa faktor seperti sinkronisasi jumlah rombongan belajar (rombel) di awal tahun ajaran baru, antrean server karena penarikan data masif dan serentak, dan adanya rantai birokrasi pencairan. Nahasnya lagi, keterlambatan TPG ini berulang terjadi dan sering kali memicu blaming culture yakni guru menekan dan menyalahkan operator sekolah. Padahal kenyataannya operator harus menghadapi server Dapodik yang sering down/traffic overload di masa cut-off  data. Cobalah tantangan menjadi guru atau sekaligus operator sekolah ini. Anda akan merasakan tekanan kerja dan peran menjadi “kambing hitam” kegalatan dan ketidaksiapan sistem pemerintah.

Bayangkan, ketika terjadi guncangan fiskal akibat penyaluran anggaran pusat ke program-program prioritas pemerintah, pos insentif gurulah yang paling pertama dipangkas. Negara seolah-olah mengisyaratkan bahwa guru tidak butuh beras, bayar listrik, atau sesederhana membeli kuota internet. Agaknya, negara menganggap guru cukup berfotosintesis saja untuk bisa bertahan hidup.

Aktivis Literasi Akar Rumput

Jika menyakiti diri dengan menjadi guru dirasa belum cukup ekstrem, tingkatkan intensitasnya dengan merangkap sebagai aktivis literasi di akar rumput. Di luar kehidupan sekolah, cobalah membuat inisiasi gerakan literasi tingkat akar rumput. Sebagai contoh buatlah taman baca, bentuklah komunitas baca-tulis, terbitkan zine, atau gagas gerakan kultural lainnya. Anda akan semakin paham bahwa niat dan usaha baik Anda tidak selamanya bersambut baik. Mari kita simak!

Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan skor kemampuan membaca siswa Indonesia terperosok ke angka 359 poin. Sungguh jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD yang berada di angka 476 poin. Tak hanya itu, Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) yang disusun Kemendikbud menunjukkan rata-rata nasional berada di angka 37,32% (kategori rendah), dengan 24 dari 34 provinsi mengalami krisis akses terhadap bahan bacaan. Uniknya, dalam setiap narasi mengenai tingkat literasi, Anda akan disuguhi wacana bahwa yang menjadi muasal permasalahan adalah hal-hal yang tidak menyentuh akar. Hal-hal seperti pengaruh teknologi, gawai dan permainan daring, pembiasaan membaca, dan tak adanya minat baca selalu disebut sebagai alasan rendahnya daya baca masyarakat. Isu krusial seperti akses buku, ketiadaan subsidi buku, hingga penghapusan pajak buku jarang menjadi bahan obrolan pemangku kebijakan. Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan selalu bersifat permukaan. Anda sebagai aktivis literasi dijamin akan gumoh mendengar tawaran solusi yang biasa dituturkan pemerintah tersebut.

Tak hanya itu, respons negara dalam mengatasi darurat literasi di tahun ini pun sungguh menakjubkan. Dalam rapat kerja Komisi X DPR pada 16 Juli 2026, terungkap bahwa anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) justru dipangkas dari Rp721 miliar menjadi Rp377,9 miliar karena efisiensi anggaran. Imbasnya sungguh nahas, program pengiriman 1.000 buku donasi ke puluhan ribu titik desa, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), puskesmas, dan lapas di daerah dihentikan total. Sungguh gayung bersambut dengan persoalan literasi kita, bukan?

Di tengah tindakan pemerintah yang mencerabut daya dukungnya, siapa yang menopang literasi di pelosok? Tak lain mereka adalah warga sipil biasa nan sederhana seperti para pegiat taman baca, pegiat komunitas baca, dan pegiat perpustakaan independen lainnya. Mereka berjuang secara swadaya yakni dengan menyisihkan gaji honorer yang tak seberapa untuk membeli buku bekas, menggelar lapak baca di jalanan tanpa dibayar sepeser pun, hingga menghidupkan kegiatan literasi berbasis kerakyatan.

Saat semua gerakan ini coba Anda lakukan, Anda akan mengetahui bahwa semua ini adalah bentuk aksi pro bono yang mengenaskan. Rakyat di akar rumput yang rentan secara finansial justru membiayai dan menyubsidi kewajiban literasi yang ditelantarkan oleh negara. Sudah cukup menyakitkan untuk dibayangkan?

Menolak Padam di Akar Rumput

Lantas setelah semua absurditas ini, haruskan Anda berhenti? Para guru honorer yang merangkap aktivis literasi di celah-celah garis kemiskinan struktural, mari pahami beberapa hal. Di tengah sistem yang pragmatis ini, pilihan Anda untuk bertahan memang terdengar gila. Namun demikian, justru di negeri yang sedang merayakan kedunguan dan kepatuhan buta inilah, menjadi cerdas dan mengajari orang lain berpikir kritis adalah bentuk perlawanan paling radikal. Bayangkan jika Anda berhasil membuat satu anak di pelosok mampu membaca atau berpikir jernih, saat itulah Anda berhasil menyisipkan ancaman nyata bagi penguasa yang zalim. Oleh sebab itu, teruslah bergerak dan “menyakiti diri”. Jika bukan karena kegilaan Anda, negeri ini mungkin sudah lama mati dalam kegelapan.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB