BandungBergerak – Minggu ini saya membaca beberapa artikel mengenai kecerdasan buatan (AI) dan menemukan setidaknya beberapa kejadian konyol yang terjadi. Pertama, pada 2025, empat orang jurnalis dari media Suncoast Searchlight melaporkan pemimpin redaksi mereka, Emily Le Coz ke direksi karena menggunakan AI untuk memperbaiki dan menyunting berita mereka. Kedua, melihat Google sedang mengembangkan alat baru AI mereka bernama Backstory. Sebuah alat berbasis AI untuk menyelidiki berita palsu yang dihasilkan AI.

Saya melihat gelombang penggunaan AI oleh berbagai organisasi media adalah konsekuensi dari ekosistem media modern. Ini fenomena yang jelas tidak terelakan. Sebagian besar organisasi media per hari ini mungkin sedang bersusah payah menggunakan AI bagi kelangsungan eksistensi mereka di balik arena yang serba kompetitif itu.

The New York Times misalnya, pada 2023 membentuk tim editorial inisiatif AI dan mengumumkan akan mengintegrasikan AI ke dalam ruang redaksi. Pengakuan pimpinan tim editorial AI Zach Seward, menyebut bahwa upaya integrasi ini diperlukan demi mempermudah kerja-kerja organisasi media mereka pada skala terbatas seperti membantu para pekerjanya memecah kumpulan data yang rumit dan kompleks sehingga gampang dicerna dan bisa digunakan sebagai data investigasi lanjut.

Di lain media, TIME pun menjemput bola atas perkembangan AI ini. Pada 2024, majalah itu mengampanyekan fitur TIME AI yang dapat menciptakan hubungan personal dengan penggunanya. Fitur ini justru berguna membantu menerjemahkan artikel berdasarkan bahasa domestik para penggunanya, yang sekaligus memperdalam interaksi mereka melalui pengaktifan suara melalui percakapan antara pengguna dengan konten yang dibaca.

Tapi di balik lapisan fenomena yang menggugah selera ini, ada beberapa pertanyaan yang justru perlu diajukan ketika melihat semakin banyak organisasi media modern bergantung secara ugal-ugalan pada AI tersebut. Pertanyaannya apakah masih perlu kita bertanya siapa yang mengontrol media? Ataukah pertanyaannya justru digeser ke siapa yang mengontrol infrastruktur AI?

Baca Juga: Keniscayaan Jurnalisme Bermutu di Era Algoritma
Di antara AI dan Viralitas, Masihkah Jurnalisme Dibutuhkan?
Merekam Mereka yang Terus Bertahan, Menimbang Ulang Tugas Jurnalisme

Siapa yang Paling Berkuasa?

Dalam Journalism In The Age Of From Acceleration to Reimagination (2026), Seth C. Lewis, Rodrigo Zamith, dan Tomas Doods menjelaskan bahwa terjadi pergeseran kekuasaan secara radikal dari organisasi media massa ke rumah-rumah besar AI (great houses of AI) seperti Amazon, Apple, Google, Meta, dan Microsoft. Hal ini mengakibatkan kendali atas monopoli ekonomi dan pemusatan infrastruktur AI sehingga berpengaruh pada tata kelola kerja organisasi media baik secara etis, praktis, maupun filosofis.

Dalam konteks paling mikro dalam kosmologi jurnalisme misalnya, seorang jurnalis harus taat pada kode etik dengan menjaga integritas serta kepercayaan publik, namun ketika AI digunakan secara intens oleh mereka, lalu bagaimana publik akan percaya bahwa apa yang diberitakan adalah informasi yang orisinil dan benar?

Misalnya, melalui survei yang dilakukan sejak Agustus-November 2024 oleh Reuters Institute for the Study of Journalism di Universitas Oxford terhadap 1.004 para jurnalis asal Inggris, menemukan bahwa sebagian besar, yakni 54 persen jurnalis menggunakan AI secara profesional setiap minggu. Sedangkan 27 persen menggunakan AI setiap hari dan 16 persen sisanya mengatakan bahwa mereka belum menggunakan AI dalam tugas jurnalistik. Tugas yang dimaksud mencangkup transkripsi, terjemahan, editing, riset berita, mencari ide, membuat bagian artikel seperti judul, verifikasi, hingga membuat draft awal artikel berita.

Hasil survei ini setidaknya memperlihatkan bahwa penggunaan AI sah-sah saja asalkan secara profesional. Setidaknya begitu anggapan organisasi media per saat ini. Namun apakah secara otomatis ketika AI menjadi bagian dari ekosistem media modern, ia menjadi absen dari berbagai tindakan buruk dan merugikan bagi jurnalisme?

Tidak terelakan lagi bahwa cengkeraman rumah-rumah besar AI telah berhasil mengubah secara radikal bagaimana jurnalis memaknai jurnalisme itu sendiri. Perubahan ini disertai dengan penyesuaian-penyesuaian pada berbagai segi jurnalisme. Misalnya, meskipun sebagian besar organisasi media bersitegang mengenai ekstraksi data atas konten-konten mereka yang kerap kali dicuri oleh rumah-rumah besar AI tanpa persetujuan, tetapi upaya penolakan itu justru tidak menemukan persetujuan yang ideal.

Sebagai contoh, Le Monde–salah satu media terkemuka asal Prancis–pada 2024 menyepakati lisensi antara organisasi media mereka dengan pihak OpenAI dan Perplexity. Bahwa para jurnalis akan mendapatkan kompensasi atas artikel mereka yang dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu oleh pihak AI tersebut. Tentu kesepakatan kedua belah pihak ini bisa menjadi role model bagi lainnya, tetapi apakah hal itu merupakan solusi yang tepat?

Seth C. Lewis dkk., dengan mengutip seorang pakar komunikasi Nicholas Diakopoulos, menjelaskan bahwa kesepakatan yang dilakukan antara organisasi media dengan rumah-rumah besar AI sebenarnya adalah kegagalan negosiasi.  Hal ini karena bentuk dari kemitraan yang sebetulnya tidak setara. Pertama, kesenjangan infrastruktur antara kedua belah pihak. Kedua, ekstraksi data yang dilakukan sebelum-sebelumnya tidak pernah dipertanggungjawabkan.

Nicholas menjelaskan bahwa: “Untuk mengantisipasi bagaimana pengadilan mungkin memutuskan, mungkin–perusahaan AI ingin terlebih dahulu membuat dan menandatangani kesepakatan lisensi sehingga mereka dapat memastikan akses legal terhadap materi yang akan mereka butuhkan.”

Siapa yang Paling Dirugikan?

Lewis dkk. memang menjelaskan kekuasaan rumah-rumah besar AI yang membuat berbagai organisasi media menjadi tidak berkutik. Makanya terjadi penyesuaian yang masif dengan fitur AI yang dapat digunakan untuk kerja-kerja jurnalistik. Saya setuju dengan apa yang sedang dialami berbagai organisasi media. Tapi apakah kita hanya dapat bersimpati atas kejadian ini? Melihat kekuasaan rumah-rumah besar AI atas organisasi media tanpa melihat siapa sebenarnya paling dirugikan?

Bagaimanapun media adalah pengendali opini publik. Bagi seorang ahli komunikasi politik Walter Lippmann, dalam bukunya Public Opinion (1922) bahwa kekuasaan media justru terletak pada bagaimana dia membentuk “lingkungan semu” atau pseudo-environment. Media menciptakan gambar-gambar dalam kepala dan demikianlah yang akan kita gunakan untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Hematnya, meskipun dalam kondisi tertentu organisasi media bisa ditekan oleh rumah-rumah besar AI dalam konteks ekonomi dan politik, tetapi mereka masih memiliki kekuasaan pada arena yang lain yang justru berpengaruh terhadap bagaimana seharusnya masyarakat memahami, menafsirkan, dan bertindak.

Pertanyaan siapa yang paling dirugikan dari perseteruan rumah-rumah besar AI dan organisasi media ini tentu jawabannya adalah masyarakat itu sendiri. Ketika AI mengekstraksi data yang diambil melalui konten artikel, berbagai organisasi media bereaksi dengan cepat atas pelanggaran yang dilakukan. Namun ketika ekstraksi data itu terjadi pada masyarakat awam, bagaimana mereka dapat meminta kompensasi atas data diri mereka yang dijual diam-diam?

Misalnya dalam artikel “Data Colonialism: Rethinking Big Data’s Relation to the Contemporary Subject” dari Nick Couldry dan Ulises A. Mejias kita akan menyadari ketidaksadaran masyarakat atas data diri mereka justru menjadi keuntungan bagi rumah-rumah besar AI atau kapitalisme digital.

Menggunakan kata “kolonialisme”, Nick dan Ulises tidak sekedar gaya-gayaan untuk menjelaskan kesamaan pola antara kolonialisme masa lalu (fisik) dengan kolonialisme data. Dalam kolonialisme data, data diri individu diibaratkan sebagaimana sumber daya alam yang melimpah dan murah. Data ini diambil dari tenaga kerja murah–yang sebenarnya tidak menyadari bahwa mereka sedang bekerja, lalu data itu diekstraksi dan dikodifikasikan bagi keuntungan kapital.

Pada akhirnya, kita tidak bisa sekedar melihat bagaimana jurnalisme menjemput rumah-rumah besar AI ini dan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadapnya baik dari segi produksi, konsumsi, dan distribusi. Memang di hadapan AI, jurnalisme menjadi sengsara. Ia bergantung sepenuhnya pada hal tersebut. Tapi menyangsikan siapa yang lebih sengsara justru adalah hal yang naif. Masyarakat adalah korban dari berbagai kekuasaan yang ada antara rumah-rumah besar AI dan organisasi media.

Namun saya pikir pertanyaan ini tidak boleh berhenti sampai di sini, masih ada rentetan pertanyaan yang barangkali boleh diajukan seperti siapa yang mengharuskan jurnalisme menggunakan AI? Apa dampaknya? Selain jurnalisme, bidang mana yang paling terdampak?

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB