BandungBergerak – BP2D Pemprov Jabar mempublikasikan Ensiklopedia Ki Sunda tiga jilid yang disusun 17 ahli dari pemprov, tujuh tenaga ahli dari luar pemprov, melibatkan tiga narasumber. Bagus Muljadi, Asisten Profesor di University of Nottingham Inggris, turut ambil bagian. Pakar Matematika Terapan, Fisika, dan Teknik ini muncul dalam unggahan Instagram Humas Jabar pada 19 April 2026 bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Ensiklopedia ini membawa semangat dekolonial, keinginan lepas dari dominasi produksi pengetahuan ala Barat (eurosentrisme). Sekapur sirih Gubernur Jabar, kata pengantar sekda, pengantar tim penyusun dan Bagus Muljadi menyinggung Sunda lebih banyak ditulis sebagai objek melalui narasi kolonial. Dengan Episdemic Disobedience, buku 1.500 halaman ini berangkat dari semangat menempatkan Sunda sebagai subjek. Istilahnya, Sunda menarasikan dirinya sendiri.

Pembacaan terhadap ensiklopedia ini memunculkan sejumlah catatan terkait klaim Sunda yang seolah meliputi seluruh bagian Provinsi Jawa Barat. Klaim ini menyiratkan upaya homogenisasi terhadap identitas kultur Jawa Barat. Homogenisasi ini bertabrakan dengan fakta kultur lain seperti Cirebonan yang berada di Cirebon, Indramayu, Majalengka, serta Melayu Betawi yang berada di wilayah pantura Jabar.

Baca Juga: Mitos Orang Sunda Pemalas: Stereotipe Budaya, Kabayan, dan Warisan Kapitalisme Kolonial
Sebelum Jawa Barat Jadi Provinsi Tatar Sunda
Paradoks Perempuan Sunda: Setara di Ranah Budaya, Jadi Bahan Banyolan Seksis di Dunia Nyata

Homogenisasi Kultur Jawa Barat

Homogenisasi sudah terlihat sejak bagian pengantar ensiklopedia tersebut. Dedi Mulyadi dalam sekapur sirih menyebut Jabar dengan Sunda Priangan, Cirebon, Betawi, dan komunitas agraris pesisir dan pegunungannya memiliki nilai budaya Sunda yang tumbuh sebagai panduan hidup. Deskripsi ini lahir dari sudut pandang seakan-akan hanya Sunda yang menjadi identitas kultur di Jawa Barat.

Senada dengan hal di atas, kata pengantar Sekda Pemprov Jabar Herman Suryatman juga demikian. Sang sekda menyebut di buku tersebut bahwa Sunda lebih banyak dinarasikan pihak luar sehingga ensiklopedia ini upaya koreksi yang menempatkan Sunda sebagai subjek. Itu langkah bagus supaya makna Sunda tidak didikte, namun niat baik itu justru melahirkan pola pikir homogenisasi.

Bujangga Manik menjadi salah satu landasan homogenisasi tersebut. Naskah kuno beraksara dan berbahasa Sunda Kuno ini dianggap mengabadikan 450 nama tempat termasuk 90 nama gunung dan 50 nama sungai di wilayah Sunda kuno. Batas Jawa dan Sunda menurut naskah yang diperkirakan disusun pada 1470 itu adalah Sungai Cipamali di Brebes, Jawa Tengah.

Jika ini dijadikan landasan batas kultur Sunda dan Jawa, kita seolah-olah melupakan fakta ada penutur bahasa daerah non-Sunda. Buku Bahasa Jawa Indramayu: Latar Sosiolinguistik, Dialektologi, Politisasi, dan Pemertahanan Bahasa (Rumah Pustaka, 2020) karya pegiat budaya Indramayu, Supali Kasim, memaparkan di Indramayu dan Cirebon (berbatasan dengan Brebes, Jateng) ada masyarakat penutur bahasa bercirikan Jawa menurut analisis linguistik. Bahasa itu sudah ditetapkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) oleh Pemprov Jabar pada 3 Februari 2026 sebagai Basa Cerbon dan Basa Dermayu.

Keberadaan masyarakat berbahasa Jawa di wilayah yang kini bernama Jawa Barat didukung catatan pengelana Portugis, Tome Pires, pada 1512-1515 (abad ke-16) dalam buku yang sama di atas. Sumber primer sejarah itu menyatakan Sungai Cimanuk, yang membelah Indramayu, merupakan batas kerajaan Sunda dan Jawa, dan pelabuhannya di bawah kekuasaan Raja Sunda. Masyarakat sebelah barat sungai itu berbahasa Sunda, sebelah timurnya Jawa.

Kalaupun kita menganggap telah terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari wilayah Jawa ke wilayah tersebut, ini dibantah Supali Kasim lewat karyanya yang lain, buku Lintasan Sejarah Indramayu (Rumah Pustaka, 2024). Dalam analisisnya, perjalanan di naskah Bujangga Manik tidak melewati Cimanuk bagian utara, namun bagian tengah melalui Sumedang, Majalengka, lalu Gunung Ciremai dan Kuningan. Benar bahwa batas Sunda dan Jawa itu Sungai Cipamali di Brebes Jateng, namun belum menyentuh wilayah berbahasa Jawa lain seperti Indramayu dan Cirebon bagian utara.

Hal lain terkait homogenisasi adalah ilustrasi batik megamendung Cirebon yang seolah manifestasi kultur Sunda di Cirebon. Padahal definisinya tidak secara langsung dikaitkan dengan Sunda sebagaimana terpotret dalam penelitian Wuri Handayani bertajuk Bentuk Makna dan Fungsi Seni Kerajinan Batik Cirebon (Jurnal Atrat, 2018). Dalam jurnal yang dikelola Jurusan Seni Rupa ISBI Bandung ini, hanya disebutkan batik Cirebon bukti persinggungan banyak kebudayaan seperti Jawa, Tiongkok, Arab, Persia, dan India.

Kultur Sunda mungkin berkontribusi terhadap asimilasi budaya di Cirebon tetapi bukan berarti mendominasi sepenuhnya. Cirebon kini memang ada di Jawa Barat berdasarkan penetapan UU Nomor 14 Tahun 1950 dan UU Nomor 16 Tahun 1950, dan diperbaharui Presiden Prabowo melalui UU Nomor 107 Tahun 2024 dan UU Nomor 108 Tahun 2024. Namun saat Pemprov Jabar ingin mengonstruksi Sunda versinya melalui Ensiklopedia Ki Sunda, tidak lantas semua hal di Cirebon bisa dikaitkan dengan Sunda.

Jika Sunda diklaim sebagai kultur untuk seluruh wilayah Jawa Barat sejak sebelum era kolonial (karena hendak melawan narasi kolonial), bagaimana dengan fakta sekarang? Bukankah homogenisasi, atau mungkin generalisasi, ini bukan langkah yang tepat. Maka dari itu, mengapa tidak mengakui saja keragaman Jawa Barat yang tidak sepenuhnya Sunda dalam buku tersebut karena sekarang sudah ada kultur Cirebonan dan Melayu Betawi.

Homogenisasi juga menyasar pada bahasa daerah di Jawa Barat. Ensiklopedia Ki Sunda jilid 2 menyatakan masyarakat Bekasi jarang memakai bahasa Sunda, malah memakai Betawi, serta ada dialek Cirebon dengan dominasi masyarakat Jawa yang di dalamnya terjadi kulturasi. Buku itu tidak menyebut ada masyarakat berbahasa Sunda di Indramayu tepatnya di Parean (Kecamatan Kandanghaur) dan Lelea (Kecamatan Lelea) menurut buku Bahasa Jawa Indramayu.

Narasi ini mengindikasikan penyusun Ensiklopedia Ki Sunda mengakui Jawa Barat tidak semua Sunda, namun pengakuan itu tidak muncul sejak kata pengantar gubernur, sekda, dan tim penyusun. Hal sama terjadi pada halaman 181 bahwa bahasa Jawa kuna tidak dipahami penutur Jawa modern, berbeda dengan Sunda kuna. Ini tidak mengindahkan masyarakat Indramayu yang menuturkan bahasa Jawa bercirikan kuna. Buku Bahasa Jawa Indramayu menampilkan analisis kesamaan arti 71,5% Jawa Indramayu dengan Jawa baku serta perbedaan dialeknya dengan Jawa di Jateng, Jatim, dan DIY.

Wilayah Kultur dalam Wilayah Administratif

Ensiklopedia Ki Sunda bersinggungan dengan analisis Sunda sebagai konstruksi kolonial yang dikaji akademisi UII, Holy Rafika Dhona, lewat buku Subjek Sunda: Genealogi, Kelahiran, dan Kewilayahan (Marjin Kiri, 2024). Buku ini menyebut pada mulanya konsep Sunda ialah orang yang mengabdi pada Kerajaan Sunda serta percaya pada nilai kosmologi dan filosofinya, lalu oleh kolonialisme diubah menjadi konsep wilayah. Pemprov Jabar mengoreksinya dengan menempatkan Sunda sebagai subjek.

Namun, buku yang diterbitkan BP2D Pemprov Jabar itu justru jatuh pada esensialisme melalui homogenisasi. Esensialisme, menurut pakar Kajian Budaya Stuart Hall di buku Chris Barker dan Emma A. Jane, Cultural Studies: Theory and Practice (SAGE, 2016), ialah pandangan bahwa identitas itu statis, stabil, baku, tidak ada ruang untuk berdinamika. Begitu pun identitas Sunda dan Jawa Barat, kita tidak bisa berpandangan ada satu identitas baku di sana.

Selain itu, sudah saatnya pelayan publik kita memperhatikan struktur sosial kompleks di masyarakat. Hanya karena tegasnya batas wilayah administratif provinsi dan kabupaten/kota, bukan berarti setegas batas wilayah kultur termasuk kultur Sunda, Cirebon, dan Melayu Betawi di Provinsi Jawa Barat. Pemahaman bahwa wilayah kultur memiliki batas yang lebih lentur harus masuk dalam pola pikir kita semua tak terkecuali.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB