BandungBergerak – Ada cukup banyak pengalaman ketika kawan-kawan saya dari luar daerah mengonfirmasi satu stereotip mengenai orang Sunda, yakni bahwa konon katanya “orang Sunda itu pemalas”. Pertanyaan ini tentu tidak perlu ditanggapi dengan ngotot, toh dalam ras atau etnis apa pun, oleh sebab jumlah manusianya banyak, maka kemungkinan ada orang malas sangat tinggi. Dalam menjawab pertanyaan kawan-kawan tersebut, saya tidak berpanjang lebar, karena memang mereka sendiri tidak hendak meminta jawaban yang lengkap, argumentatif, nan ilmiah. Namun meski demikian, pertanyaan itu tertinggal sebagai residu dalam benak saya, dan jujur saja, mengganggu.

Berangkat dari sana, saya ingin mencoba menjawab kembali asumsi kawan-kawan saya yang mungkin masih penasaran apakah benar orang Sunda itu malas, santai, atau kurang ambisius–yang dalam hemat saya kurang relevan bila dibingkai dalam kerangka watak etnis. Perlu kita alamatkan asumsi ini pada suatu “perang epistemik”, yakni bahwa label “malas” adalah senjata kuno yang selalu digunakan kekuasaan untuk menertibkan tubuh, waktu, dan juga imajinasi agar kelas pekerja tunduk pada etos kerja kapitalistik.

Untuk berbincang lebih jauh, saya ingin membalik label ini. Bahwa jangan-jangan apa yang disebut sebagai “kemalasan” orang Sunda–kalau memang benar–justru bisa bicara sebagai sebentuk pengetahuan yang relevan dalam menghadapi krisis zaman kita. Dan untuk membincangkannya secara lebih dalam, saya akan coba mendialogkan asumsi ini dengan pemikiran Kohei Saito, pemikir Marxis Jepang yang melalui karyanya Slow Down dan Marx in the Anthropocene menyerukan konsep degrowth sebagai jalan keluar dari kehancuran ekologis. Namun saya akan membuka dialog pertama-tama dengan menantu Karl Marx, yakni Paul Lafargue.

Baca Juga: Cerita Sunda dalam Layar Perak Hindia Belanda
Mitos Orang Sunda Pemalas: Stereotipe Budaya, Kabayan, dan Warisan Kapitalisme Kolonial
Ensiklopedia Ki Sunda dan Homogenisasi Kultur Jawa Barat

Kerja sebagai Agama Baru dan Waktu Luang sebagai Perlawanan

Paul Lafargue sudah menulis sejak tahun 1880 bahwa “hak untuk malas” adalah hak yang dirampas oleh kapitalisme. Dia menyampaikan bahwa kerja sebenarnya bukanlah kebutuhan alamiah manusia, tetapi sebuah bentuk perbudakan modern yang dituliskan oleh kelas borjuis. Lafargue mengejek obsesi terhadap kerja keras yang pada akhirnya menjerumuskan manusia pada titik kehancurannya. Lalu seabad kemudian, ada pemikir lain yang merespons dinamika ini, namanya Byung-Chul Han. Dia menulis Burnout Society, sebuah gambaran mengenai fenomena umat manusia yang mengeksploitasi dirinya sendiri sambil menganggap bahwa itu adalah bagian dari kebebasannya.

Kembali pada Kohei Saito. Ia membawa kritik ini ke level yang lebih jauh. Saito menguraikan bahwa bahkan tradisi Marxis sendiri sering terjebak dalam produktivisme–sebuah kepercayaan bahwa kemajuan yakni berarti harus meningkatkan kapasitas produksi. Padahal, Marx ketika di masa tuanya justru mulai berbicara mengenai batas-batas metabolisme alam. Saito memberikan nama, “komunisme degrowth”. Konsep ini mengandaikan adanya “pelambatan” mesin-mesin produksi, mengurangi jam kerja, serta memotong konsumsi yang berlebih dalam rangka memulihkan kembali relasi manusia - alam yang kian timpang.

Mungkin dari titik berangkat ini, “kemalasan” orang Sunda menemukan resonansinya. Nilai-nilai yang membuat orang Sunda berhenti sejenak dan menghayati suasana waas, misalnya, dapat digambarkan sebagai sebentuk etika yang menolak akumulasi tanpa batas a la kapitalisme. Toh ada anggapan bahwa hidup yang baik bukanlah selalu soal hidup yang diliputi kelimpahan materi. Dalam bahasa Saito, momen ngahuleng semacam ini dapat dianggap sebagai praktik degrowth–dan sudah diaplikasikan jauh sebelum istilah itu sendiri dipaparkan dalam wacana akademik.

Dalam masyarakat Sunda, waktu luang bukanlah hari libur ketika jadwal pekerjaan kosong. Waktu luang dianggap sebagai suatu fondasi–terlebih dalam konstelasi pemikiran masyarakat agraria di Tatar Sunda. Setelah tanam dan panen, datang masa hening. Di sana ada waktu untuk rehat, berbagi cerita dengan keluarga sambil mungkin ngabodor (bercanda), duduk-duduk di saung sambil memandangi kabut jika kebetulan ia lewat. Lewat kacamata antropologi, kita bisa mendapatkan interpretasi–misalnya pada orang-orang Baduy–bahwa sikap ini bukan sebentuk ketidakefisienan, tetapi sebuah sikap hormat pada kalender kosmos yang memberi napas pada bumi dan bergerak secara ritmis.

Namun dewasa ini, kita membayangkan bahwa waktu luang yang tidak diisi dengan “kerja produktif” adalah semacam dosa. Mereka memiliki jadwal “istirahat” berbeda dengan orang-orang corporate yang bekerja nine to five setiap lima atau enam hari seminggu, mirip seperti kafir ekonomi yang layak disebut “pemalas”. Namun dalam pandangan Saito, lagi-lagi, pengurangan jam kerja–dan menyisakan waktu luang–dapat dianggap sebagai syarat mutlak untuk keluar dari krisis iklim. Kenapa? Karena tanpa waktu luang manusia tidak akan memiliki ruang untuk berkontemplasi: mengevaluasi semua kerja dan mencoba membangun relasi dengan sesama tanpa menggunakan otak akumulasi.

Tiga tahun berkutat di wilayah Jabodetabek membuat saya mendapatkan kesempatan melihat dari dekat laboratorium yang diisi-penuh dengan kontradiksi ini. Di satu sisi sebuah kota dipenuhi para pekerja yang dipaksa selalu “disiplin”, tetapi di lain sisi masih selalu dapat saya temukan orang yang kongkow di warung kopi, di pelataran ruko-ruko, untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif. Di sana saya melihat kemungkinan-kemungkinan itu–sebuah percik perlawanan represivitas agama baru bernama Kerja.

Dari Stereotip ke Strategi Ekologis

Akhirnya, label malas yang ditanyakan kawan-kawan kepada saya mungkin tidak sepenuhnya tidak berdasar, tetapi saya mencoba membayangkan melalui perspektif lain: yakni bahwa “kemalasan” ini awalnya lahir dari labeling kolonial–dan sekarang, kapitalisme–untuk menertibkan tenaga kerja. Proyek modernisasi nasional belakangan juga menjadikan produktivitas sebagai ukuran moral. Hari ini, label yang sama juga digunakan untuk membenarkan penggusuran, komodifikasi ruang, dan juga ekstraktivisme di lereng-lereng gunung.

Saito juga mengingatkan bahwa krisis iklim tidak cukup diselesaikan dengan program “pertumbuhan hijau” yang lebih banyak keselo jadi semacam greenwashing. Toh, menurut dia, pertumbuhan apa pun–selama masih bertumpu pada logika akumulasi–akan merangsek batas-batas daya dukung dan daya tampung planet ini. Pada suatu titik ketika planet ini tak lagi “ramah” dalam menghidupi manusia, bukankah kita perlu membayangkan semacam pengurangan atas produksi yang tidak perlu, mempersingkat rantai pasok, juga merevisi cara berpikir kita yang seringkali menganggap bahwa sumber daya alam itu tidak terbatas.

Barangkali, kebudayaan Sunda yang “malas” itu justru yang diperlukan. Dalam porsi tertentu, toh “kemalasan” (dalam arti degrowth) diperlukan untuk mengembalikan metabolisme tubuh dan juga lingkungan hidup dari cengkeraman ambisi dan kompetisi agresif masyarakat kita. Ini mungkin agak lucu, tapi sepertinya Saito akan menganggap sikap “malas” orang Sunda sebagai bentuk “komunisme yang sudah ada” di tingkat keseharian.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB