BandungBergerak – Selama bertahun-tahun Jawa Barat dikenal sebagai lokomotif industri nasional. Hampir setiap tahun provinsi ini menjadi tujuan utama investasi, baik dari penanaman modal asing maupun domestik. Kawasan industri terus bertambah, ekspor manufaktur mendominasi perdagangan nasional, sementara kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian daerah menjadi yang terbesar di Indonesia. Di atas kertas, hampir seluruh prasyarat menuju pertumbuhan tinggi tampak telah tersedia. Namun, satu pertanyaan mendasar belum pernah benar-benar terjawab, mengapa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih bertahan pada kisaran lima persen?

Paradoks ini semakin menarik ketika dibandingkan dengan posisi Jawa Barat sebagai jantung manufaktur Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi memang menunjukkan daya tahan yang cukup baik. Setelah terpukul pandemi, ekonomi kembali pulih dan bahkan sejak 2025 tumbuh lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Pada triwulan II 2026 misalnya, ekonomi Jawa Barat tumbuh sekitar 5,73 persen secara tahunan, didukung konsumsi, investasi, dan industri pengolahan yang tetap menjadi penopang utama. Namun, akselerasi tersebut tetap belum cukup untuk membawa daerah ini keluar dari perangkap pertumbuhan menengah.

Target pertumbuhan delapan persen yang mulai didorong pemerintah pusat kemudian menjadi ujian yang dipastikan akan jauh lebih berat. Target tersebut menuntut perubahan cara pandang terhadap pembangunan ekonomi. Persoalannya bukan lagi bagaimana menarik investasi sebanyak mungkin, tapi bagaimana setiap rupiah investasi mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, memperkecil kesenjangan wilayah, serta meningkatkan produktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Dengan kata lain, tantangan terbesar Jawa Barat hari ini bukan lagi soal kekurangan modal, tapi bagaimana mengubah struktur ekonomi agar modal yang masuk bekerja jauh lebih efektif. Jika tidak demikian, pertumbuhan lima persen hanya akan terus berulang setiap tahun, sementara cita-cita menjadi provinsi pertama yang mampu menopang pertumbuhan nasional delapan persen akan tetap menjadi slogan pembangunan, yang pelan-pelan akhirnya terlupakan.

Baca Juga: Di Balik Statistik Pertumbuhan Ekonomi: Mengapa Kelas Pekerja di Indonesia Sangat Rentan?
Ironi Kehidupan di Tengah Narasi Pertumbuhan Ekonomi
Sebutir Telur dan Efek Domino Kebijakan Ekonomi

Lima Persen Bukan Lagi Ukuran Keberhasilan

Selama ini keberhasilan ekonomi Jawa Barat hampir selalu diukur dari tingginya realisasi investasi dan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto. Padahal, indikator tersebut mulai kehilangan daya pikat ketika ekonomi memasuki tahap pembangunan yang lebih maju. Pertumbuhan yang tinggi belum tentu identik dengan transformasi struktural.

Data menunjukkan bahwa sepanjang satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi Jawa Barat relatif stabil pada kisaran 5 hingga 5,8 persen, kecuali ketika pandemi Covid-19 yang memukul seluruh aktivitas ekonomi pada 2020. Sesudah itu ekonomi memang pulih cukup cepat, tetapi pemulihan tersebut lebih mencerminkan normalisasi aktivitas ekonomi ketimbang perubahan fundamental dalam struktur produksi.

Karakter ekonomi Jawa Barat hingga kini masih sangat bergantung pada industri pengolahan yang menyumbang sekitar 43 persen terhadap PDRB. Dominasi manufaktur tersebut menjadi kekuatan utama karena menjadikan Jawa Barat sebagai pusat produksi nasional. Namun pada saat yang sama, sektor ini justru mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan beberapa sektor jasa modern yang berkembang jauh lebih cepat.

Fenomena ini menciptakan apa yang biasa disebut sebagai paradoks struktural. Sektor-sektor yang memiliki bobot ekonomi terbesar justru tumbuh semakin lambat, sedangkan sektor yang tumbuh paling cepat hanya memberikan kontribusi kecil terhadap keseluruhan ekonomi daerah. Informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, maupun pendidikan berkembang sangat pesat, tetapi ukuran ekonominya belum cukup besar untuk mendorong lonjakan pertumbuhan provinsi secara keseluruhan. Sebaliknya, industri manufaktur yang menjadi tulang punggung ekonomi masih menghadapi tantangan produktivitas, biaya logistik, serta tekanan dari dinamika rantai pasok global.

Situasi ini menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat cenderung bergerak pada ritme yang sama dari tahun ke tahun. Mesin utama ekonomi tetap bekerja, tetapi kecepatannya tidak lagi meningkat secara signifikan. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi seperti ini merupakan ciri khas wilayah yang mulai memasuki jebakan pertumbuhan menengah. Ekonomi masih mampu berkembang, tetapi kehilangan kemampuan untuk melakukan lompatan produktivitas.

Dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi Jawa Barat juga memperlihatkan ketergantungan yang tinggi pada konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh PDRB. Investasi berada di posisi kedua dengan kontribusi sekitar seperempat perekonomian. Struktur ini memperlihatkan bahwa stabilitas daya beli masyarakat tetap menjadi faktor utama yang menjaga pertumbuhan. Namun ketergantungan yang terlalu besar terhadap konsumsi juga membuat akselerasi ekonomi menjadi terbatas ketika produktivitas sektor riil tidak meningkat secara bersamaan.

Padahal, sebagai provinsi industri terbesar di Indonesia, Jawa Barat seharusnya mampu menjadikan investasi sebagai mesin utama pertumbuhan jangka panjang. Artinya, investasi tidak hanya menghasilkan tambahan kapasitas produksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi, mempercepat adopsi teknologi, memperluas rantai nilai domestik, serta melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar kawasan industri lama.

Persoalan berikutnya adalah distribusi aktivitas ekonomi yang masih sangat terkonsentrasi di koridor utara. Kawasan Bekasi, Karawang, Bogor, dan sekitarnya menikmati limpahan investasi yang sangat besar, sedangkan sebagian wilayah selatan dan Priangan Timur masih tertinggal dalam menarik modal produktif. Ketimpangan spasial tersebut menyebabkan manfaat pertumbuhan tidak menyebar secara merata. Daerah yang telah maju terus berkembang, sedangkan wilayah lain berjalan jauh lebih lambat.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat memang terlihat tinggi secara agregat, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas pembangunan di seluruh wilayah. Perekonomian menjadi semakin terkonsentrasi pada beberapa kantong industri, sementara daerah-daerah lain belum memperoleh peluang yang sama untuk tumbuh melalui industrialisasi maupun investasi baru.

Di sinilah letak persoalannya. Jawa Barat tidak sedang menghadapi krisis investasi. Sebaliknya, provinsi ini merupakan magnet investasi nasional. Yang belum sepenuhnya berhasil dibangun adalah mekanisme yang mampu mengubah investasi menjadi produktivitas yang lebih tinggi, pemerataan ekonomi yang lebih luas, serta pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Karena itu, lompatan menuju pertumbuhan delapan persen akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memperbaiki kualitas investasi, meningkatkan efisiensi penggunaan modal, memperkuat produktivitas tenaga kerja, serta memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada koridor industri yang selama ini telah berkembang. Itulah fondasi transformasi ekonomi yang sesungguhnya, sekaligus prasyarat agar Jawa Barat tidak hanya  menjadi provinsi dengan investasi terbesar, tetapi juga menjadi provinsi dengan produktivitas tertinggi.

Selama ini Jawa Barat sering dipuji sebagai magnet investasi nasional. Penilaian tersebut memang bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, provinsi ini secara konsisten menjadi tujuan utama penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Sampai September 2025, misalnya, realisasi investasi bahkan telah mencapai lebih dari Rp218 triliun atau sekitar 15 persen dari total investasi nasional.

Namun, besarnya arus modal tersebut belum otomatis menghasilkan lompatan pertumbuhan ekonomi. Di sinilah letak persoalan yang sering luput dari perhatian. Dalam ekonomi pembangunan, yang menentukan bukan hanya besarnya investasi, tapi seberapa efisien investasi tersebut mampu menghasilkan tambahan output ekonomi.

Indikator yang paling tepat untuk membaca persoalan ini adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yakni ukuran yang menunjukkan berapa besar tambahan investasi yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan output ekonomi. Semakin rendah nilainya, semakin efisien penggunaan modal. Sebaliknya, semakin tinggi nilainya, semakin besar investasi yang harus dikeluarkan hanya untuk menghasilkan pertumbuhan yang sama.

Dari perspektif ini, Jawa Barat sebenarnya memiliki modal yang sangat kuat. Nilai ICOR provinsi ini berada pada kisaran 4 hingga 4,49, jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang mendekati 6,8. Bahkan efisiensi investasi Jawa Barat sudah sebanding dengan negara-negara manufaktur Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Dengan kata lain, setiap rupiah investasi di Jawa Barat relatif lebih produktif dibandingkan sebagian besar wilayah lain di Indonesia.

Keunggulan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan Jawa Barat bukan terletak pada rendahnya efisiensi investasi saat ini. Tantangan sebenarnya adalah mempertahankan bahkan meningkatkan efisiensi tersebut ketika struktur industri mulai berubah. Beberapa  kajian menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun mendatang terdapat kecenderungan nilai ICOR meningkat seiring bergesernya investasi menuju sektor-sektor yang semakin padat modal. Jika tidak diimbangi peningkatan produktivitas tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, dan efisiensi logistik, maka setiap tambahan investasi justru akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang semakin kecil.

Peringatan tersebut menjadi sangat penting ketika Jawa Barat menargetkan pertumbuhan delapan persen. Berdasarkan simulasi sederhana yang pernah saya lakukan, dengan tingkat efisiensi investasi saat ini, Jawab Barat masih menghadapi kesenjangan pembentukan modal terhadap PDRB. Artinya, terdapat dua pilihan yang sama-sama tidak mudah. Pertama, meningkatkan investasi dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada sekarang. Kedua, menekan ICOR agar investasi yang ada menjadi jauh lebih produktif melalui reformasi tata kelola, digitalisasi logistik, dan modernisasi teknologi. Pilihan kedua jauh lebih realistis karena tidak seluruh persoalan pembangunan dapat diselesaikan hanya dengan menambah modal.

Persoalan berikutnya adalah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penciptaan lapangan kerja. Selama bertahun-tahun, asumsi yang berkembang adalah semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula kesempatan kerja yang tercipta. Kenyataannya tidak sesederhana itu.

Kajian sederhana saya menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat rata-rata hanya mampu meningkatkan kesempatan kerja sekitar 0,73 hingga 0,76 persen. Angka tersebut memang masih tergolong baik, tetapi juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi penyerapan tenaga kerja. Hal ini terutama dipengaruhi oleh semakin besarnya investasi yang menggunakan teknologi tinggi dan otomatisasi produksi.

Fenomena tersebut menjelaskan mengapa Jawa Barat masih memiliki tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, Bogor, dan Cimahi justru menjadi wilayah dengan tekanan pengangguran terbesar. Bukan karena industrinya sedikit, tapi karena arus migrasi pencari kerja jauh lebih cepat daripada kemampuan industri menyerap tenaga kerja baru. Pada saat yang sama, transformasi digital membuat banyak proses produksi semakin mengurangi kebutuhan tenaga kerja berkeahlian rendah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi tidak lagi identik dengan penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar seperti dua dekade lalu. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan tidak cukup hanya mengejar besarnya nilai investasi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan investasi masuk ke sektor-sektor yang mampu menghasilkan produktivitas tinggi sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah distribusi hasil pertumbuhan. Data kemiskinan memang menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Jumlah penduduk miskin terus menurun, sementara indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga membaik. Namun, di balik kemajuan tersebut masih tersimpan persoalan distribusi. Rasio Gini Jawa Barat masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, menandakan bahwa manfaat pertumbuhan belum dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Apalagi, garis kemiskinan di Jawa Barat masih sangat dipengaruhi oleh harga pangan, khususnya beras. Artinya, keberhasilan menurunkan kemiskinan bukan hanya ditentukan oleh besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Ketika harga pangan melonjak, sebagian manfaat pertumbuhan ekonomi dapat langsung tergerus oleh meningkatnya biaya hidup masyarakat berpendapatan rendah.

Artinya, tantangan Jawa Barat sesungguhnya telah bergeser. Persoalannya bukan lagi bagaimana menarik investasi sebanyak mungkin ataupun mempertahankan pertumbuhan di atas rata-rata nasional, tapi memastikan bahwa investasi tersebut benar-benar meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan wilayah, serta mempercepat penurunan kemiskinan. Kalau tidak, pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi angka yang membaik di atas kertas, tetapi belum sepenuhnya mengubah kesejahteraan masyarakat.

Agenda Dedi Mulyadi

Memasuki era pemerintahan Dedi Mulyadi, arah kebijakan ekonomi Jawa Barat mulai menunjukkan pergeseran yang cukup signifikan. Jika selama satu dekade sebelumnya orientasi pembangunan lebih banyak bertumpu pada promosi investasi, pembangunan infrastruktur fisik, dan menjaga stabilitas pertumbuhan, maka agenda baru mulai diarahkan pada reformasi tata kelola pemerintahan, efisiensi fiskal, pemerataan pembangunan, serta penguatan ekonomi berbasis desa dan lingkungan. Pergeseran ini merupakan langkah menarik karena menyentuh akar persoalan yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Agenda tersebut tercermin dalam empat pilar utama yang terus disampaikan pemerintah provinsi, yakni percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, penyederhanaan perizinan investasi, penguatan keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan industri, serta pengendalian belanja publik yang tidak produktif. Pemerintah juga mengarahkan reformasi birokrasi melalui efisiensi belanja aparatur, konsolidasi BUMD, dan penguatan sektor pertanian sebagai bagian dari strategi pertumbuhan baru.  Kebijakan tersebut juga sejalan dengan komitmen Pemprov Jawa Barat untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional delapan persen.

Namun, keberanian melakukan efisiensi birokrasi tidak otomatis menjamin lahirnya transformasi ekonomi. Persoalan terbesar Jawa Barat justru berada pada struktur ekonominya sendiri. Selama produktivitas industri tidak meningkat, ketimpangan wilayah tetap lebar, dan investasi masih terkonsentrasi di kawasan utara, maka reformasi birokrasi hanya akan memperbaiki sisi administrasi tanpa menghasilkan lompatan pertumbuhan.

Lebih jauh lagi, ruang fiskal Jawa Barat saat ini tidak berada dalam kondisi yang longgar. Apalagi,  pemerintah provinsi masih dibebani kewajiban pembayaran utang daerah, sementara perubahan skema hubungan keuangan pusat dan daerah melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ikut membatasi fleksibilitas pembiayaan pembangunan. Dalam situasi seperti itu, setiap rupiah anggaran harus menghasilkan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan masa-masa sebelumnya.  

Karena itu, keberhasilan pemerintahan Dedi Mulyadi harus dikaitkan langsung dengan jawaban dari pertanyaan “apakah seluruh kebijakan tersebut mampu meningkatkan produktivitas ekonomi daerah secara permanen?” Misalnya, pembangunan jalan baru seharusnya tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur. Jalan harus menjadi penghubung lahirnya kawasan industri baru, pusat logistik, sentra pertanian modern, maupun destinasi ekonomi baru di wilayah selatan Jawa Barat. Jika tidak, jalan hanya mempercepat mobilitas, tetapi tidak otomatis menciptakan aktivitas ekonomi baru.

Demikian pula dengan penyederhanaan perizinan. Reformasi ala Dedi Mulyadi akan kehilangan makna apabila industri yang datang tetap terkonsentrasi di Bekasi, Karawang, dan Bogor. Tantangan terbesar justru bagaimana mendorong investor mulai melihat Tasikmalaya, Garut, Pangandaran, Ciamis, Kuningan, hingga Cirebon sebagai pusat pertumbuhan baru. Pemerataan investasi harus menjadi strategi ekonomi, bukan hanya slogan pemerataan pembangunan.

Hal yang sama berlaku terhadap sektor pertanian. Gagasan mendorong pertanian organik merupakan langkah progresif karena sejalan dengan tren pangan global yang semakin menuntut produk ramah lingkungan. Masalahnya, pertanian organik acapkali berhenti pada perubahan metode budidaya. Yang jauh lebih penting adalah membangun keseluruhan ekosistem agribisnis, mulai dari industri pupuk hayati, pengolahan pascapanen, industri makanan, hingga akses ekspor. Jika tidak didekati dengan pendekatan ekosistemik, nilai tambah terbesar tetap akan dinikmati daerah lain.

Dari kajian dan berbagai pengamatan yang pernah saya lakukan, terdapat satu kesimpulan besar yang sulit dibantah. Jawa Barat sebenarnya tidak sedang kekurangan modal pembangunan. Provinsi ini memiliki basis industri terbesar di Indonesia, efisiensi investasi yang termasuk terbaik di Asia Tenggara, infrastruktur yang relatif lebih maju dibandingkan sebagian besar provinsi lain, serta daya tarik investasi yang terus meningkat. Yang belum dimiliki adalah revolusi produktivitas.

Revolusi tersebut harus dimulai dari perubahan cara memandang pembangunan ekonomi. Selama ini keberhasilan terlalu sering diukur dari jumlah investasi, panjang jalan yang dibangun, atau besarnya belanja pemerintah. Padahal, indikator yang lebih menentukan adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja, efisiensi penggunaan modal, pemerataan kesempatan ekonomi, serta kemampuan industri menghasilkan nilai tambah yang semakin tinggi.

Karena itu, lima agenda strategis perlu dikedepannya mulai dari sekarang. Pertama, merekayasa ulang pembiayaan pembangunan agar tidak lagi bergantung pada APBD melalui optimalisasi KPBU, holding BUMD, dan instrumen pembiayaan kreatif. Kedua, menurunkan ICOR melalui digitalisasi logistik, deregulasi, dan percepatan perizinan sehingga investasi menjadi lebih produktif. Ketiga, mereformasi pasar tenaga kerja dan mendorong pemerataan investasi ke Jawa Barat bagian selatan. Keempat, membangun agribisnis organik terpadu yang mampu menciptakan nilai tambah sekaligus menjaga stabilitas pangan. Kelima, memperkuat substitusi impor bahan baku dan memperluas pasar ekspor agar industri Jawa Barat tidak terus bergantung pada rantai pasok luar negeri.

Seluruh agenda ekonomi strategis ini saling berkaitan. Reformasi fiskal akan menyediakan ruang pembiayaan baru. Efisiensi investasi akan mempercepat pertumbuhan. Reformasi pasar kerja akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Transformasi pertanian akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan kemiskinan. Sementara penguatan ekspor akan menciptakan sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.

Pendeknya, target pertumbuhan delapan persen bukanlah persoalan optimisme atau pesimisme. Target tersebut sepenuhnya bergantung pada keberanian melakukan perubahan struktural. Simulasi Bappeda Jawa Barat sendiri menunjukkan bahwa untuk menopang target nasional delapan persen pada 2029, pertumbuhan Jawa Barat bahkan perlu mencapai sekitar 8,2 persen. Dan itu hanya mungkin dicapai apabila produktivitas, investasi, dan pemerataan ekonomi bergerak secara bersamaan, bukan sendiri-sendiri.

Jawa Barat telah berhasil menjadi provinsi dengan investasi terbesar di Indonesia. Tantangan berikutnya jauh lebih besar, yakni menjadikan investasi tersebut sebagai mesin transformasi ekonomi. Apabila momentum reformasi tata kelola saat ini berhasil dipadukan dengan revolusi produktivitas, pemerataan spasial, dan industrialisasi berbasis inovasi, maka pertumbuhan delapan persen bukan tak mungkin untuk dicapai dalam beberapa tahun mendatang alias bisa menjadi target ekonomi yang rasional, terukur, dan dapat dicapai. Sebaliknya, tanpa transformasi struktural, Jawa Barat hanya akan terus menjadi provinsi yang kaya investasi, tetapi miskin lompatan produktivitas, bahkan boleh jadi juga akhirnya akan semakin sulit untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB