BandungBergerak – Setiap zaman memiliki narasinya sendiri. Narasi dibangun untuk menjelaskan keadaan, menumbuhkan optimisme, dan memberi arah bagi masyarakat. Dalam dunia modern, narasi sering hadir melalui angka-angka ekonomi, laporan pembangunan, dan berbagai indikator statistik yang menunjukkan kemajuan. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, investasi bertambah, dan konsumsi masyarakat bergerak naik, optimisme pun biasanya mengiringi. Seolah-olah angka yang membaik merupakan bukti bahwa kehidupan masyarakat juga otomatis membaik.

Indonesia tidak berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, publik terus disuguhi berbagai kabar positif mengenai kondisi ekonomi nasional. Pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga internasional sama-sama melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki daya tahan ekonomi cukup kuat di tengah ketidakpastian global. Berbagai indikator makro menunjukkan stabilitas yang relatif terjaga. Dari perspektif statistik, arah pembangunan tampak berada pada jalur yang benar.

Namun kehidupan sehari-hari sering kali menghadirkan cerita yang berbeda. Di pasar tradisional, di warung kopi, di media sosial, hingga di ruang keluarga, keluhan tentang biaya hidup justru semakin sering terdengar. Harga rumah semakin sulit dijangkau. Biaya pendidikan terus meningkat. Pengeluaran kesehatan membengkak. Banyak orang bekerja lebih lama, tetapi merasa tidak lebih sejahtera dibanding beberapa tahun lalu. Di sinilah ironi itu muncul. Di satu sisi, narasi berbicara tentang kemajuan. Di sisi lain, pengalaman hidup banyak orang justru dipenuhi tekanan.

Baca Juga: Mengapa Kita Perlu Waspada Terhadap Target Pertumbuhan Ekonomi Prabowo?
Di Balik Statistik Pertumbuhan Ekonomi: Mengapa Kelas Pekerja di Indonesia Sangat Rentan?
Whoosh: Bukti Pertumbuhan Ekonomi dan Konektivitas Bukan Soal Kecepatan

Pertumbuhan Ekonomi dan Jarak dengan Realitas

Pada kuartal pertama 2026, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan sekitar 5,61 persen secara tahunan. Angka tersebut melampaui sejumlah perkiraan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama ekonomi. Investasi menunjukkan peningkatan. Stabilitas makroekonomi relatif terjaga. Dari sudut pandang ekonomi konvensional, capaian ini merupakan kabar baik yang layak diapresiasi.

Masalahnya bukan terletak pada angka pertumbuhan itu sendiri. Persoalan muncul ketika pertumbuhan tersebut tidak diterjemahkan menjadi perbaikan kualitas hidup yang benar-benar dirasakan masyarakat. Sebagian besar warga tidak menjalani hidup melalui laporan statistik. Mereka menjalani hidup melalui harga beras, biaya sekolah anak, tagihan listrik, ongkos transportasi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Ketika pengalaman hidup tidak sejalan dengan narasi resmi, muncul kesenjangan persepsi yang semakin lebar.

Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Banyak negara pernah mengalaminya. Salah satu contoh paling sering dibahas adalah Chile. Selama bertahun-tahun negara tersebut dipuji sebagai model keberhasilan ekonomi Amerika Latin. Produk domestik bruto per kapita meningkat pesat dan berbagai indikator makro menunjukkan kemajuan signifikan. Namun di balik keberhasilan itu, masyarakat menghadapi biaya pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terus melonjak. Ketidakpuasan sosial akhirnya meledak menjadi gelombang demonstrasi besar pada 2019. Pengalaman Chile menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan rasa sejahtera.

Pemikiran ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, memberikan penjelasan yang relevan mengenai persoalan ini. Dalam buku Development as Freedom (1999), Sen menegaskan bahwa pembangunan tidak cukup diukur melalui peningkatan pendapatan nasional semata. Pembangunan harus dinilai dari kemampuan manusia menjalani kehidupan yang mereka anggap bermakna. Pertanyaannya bukan sekadar apakah ekonomi tumbuh, melainkan apakah masyarakat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan peluang masa depan.

Perubahan struktur kebutuhan masyarakat modern juga memperkuat paradoks tersebut. Dahulu internet mungkin dianggap kebutuhan tambahan. Kini internet menjadi kebutuhan dasar. Pendidikan berkualitas, transportasi yang efisien, layanan kesehatan yang memadai, bahkan lingkungan yang sehat telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Akibatnya, pengeluaran rumah tangga meningkat jauh lebih cepat dibanding masa lalu. Ketika kenaikan pendapatan tidak mampu mengejar kenaikan kebutuhan, pertumbuhan ekonomi terasa seperti angka yang jauh dari kehidupan nyata.

Yang dirasakan masyarakat akhirnya bukan besarnya pertumbuhan ekonomi, melainkan tingkat kenyamanan hidup yang mereka alami setiap hari. Seseorang mungkin memperoleh kenaikan pendapatan tahunan. Namun jika biaya hidup naik lebih cepat daripada pendapatannya, maka kesejahteraan yang dirasakan justru menurun. Inilah salah satu sumber utama ironi kehidupan di tengah lautan narasi pembangunan.

Masalah berikutnya berkaitan dengan ketimpangan ekonomi. Selama beberapa dekade, pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak ditopang oleh sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam. Pertambangan, perkebunan skala besar, dan eksploitasi lahan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun manfaat dari pertumbuhan tersebut tidak selalu tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Pada saat yang sama, akses terhadap aset produktif semakin sulit diperoleh. Harga tanah dan rumah di berbagai kota meningkat jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Kepemilikan lahan semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Banyak keluarga kelas menengah merasa bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi tetap kesulitan membeli rumah yang layak. Mimpi memiliki aset produktif perlahan berubah menjadi kemewahan yang sulit dicapai.

Kondisi ini memunculkan perasaan bahwa permainan ekonomi tidak berlangsung di lapangan yang setara. Sebagian masyarakat merasa beban ekonomi terus bertambah melalui pajak, biaya pendidikan, dan berbagai kebutuhan hidup yang semakin mahal. Pada saat yang sama, kasus korupsi yang berulang membuat publik mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran negara. Ketika masyarakat merasa kontribusinya tidak sebanding dengan manfaat yang diterima, rasa frustrasi menjadi sulit dihindari.

Menurut laporan World Inequality Report 2022 yang dipimpin oleh Lucas Chancel, ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan serius di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketimpangan bukan hanya persoalan ekonomi. Ketimpangan juga memengaruhi tingkat kepercayaan sosial, stabilitas politik, dan kualitas demokrasi. Semakin lebar jarak antara kelompok kaya dan kelompok rentan, semakin rapuh pula kohesi sosial dalam masyarakat.

Namun yang paling mengkhawatirkan bukanlah ketimpangan itu sendiri. Bahaya terbesar muncul ketika masyarakat mulai kehilangan keyakinan terhadap mobilitas sosial. Selama orang masih percaya bahwa kerja keras dapat mengubah nasib, mereka akan terus berusaha. Tetapi ketika kerja keras tidak lagi menjanjikan kehidupan yang lebih baik, kepercayaan terhadap sistem mulai memudar. Pada titik inilah narasi optimisme kehilangan daya pengaruhnya.

Ketidakpastian Masa Depan dan Tantangan Baru

Di tengah persoalan biaya hidup dan ketimpangan, masyarakat juga menghadapi ketidakpastian yang semakin besar akibat perubahan global. Revolusi digital dan perkembangan kecerdasan buatan mengubah struktur ekonomi dunia dengan sangat cepat. Banyak pekerjaan rutin mulai tergantikan oleh teknologi. Sementara itu, lapangan kerja baru yang muncul belum tentu mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sama.

Dalam buku Nexus (2024), Yuval Noah Harari mengingatkan bahwa kecerdasan buatan berpotensi menciptakan bentuk disrupsi yang berbeda dari revolusi industri sebelumnya. Pada masa lalu, teknologi memang menghilangkan pekerjaan tertentu, tetapi juga menciptakan pekerjaan baru dalam jumlah besar. Kini tidak ada jaminan bahwa pola yang sama akan terulang. Kekhawatiran tersebut sangat relevan bagi Indonesia yang memiliki bonus demografi besar.

Kelompok muda menjadi pihak yang paling merasakan tekanan tersebut. Banyak lulusan perguruan tinggi menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat. Mereka hidup dalam paradoks modern. Pendidikan semakin tinggi. Teknologi semakin maju. Informasi semakin mudah diakses. Namun kepastian pekerjaan justru semakin sulit diperoleh. Harapan tumbuh semakin besar, sementara rasa aman terhadap masa depan semakin mengecil.

Majalah The Economist dalam laporan utamanya tahun 2024 menilai bahwa kecerdasan buatan tidak akan menjadi kiamat bagi dunia kerja. Namun transisi menuju ekonomi berbasis AI berpotensi memperlebar ketimpangan sosial. Mereka yang memiliki keterampilan digital dan akses pendidikan berkualitas akan memperoleh keuntungan lebih besar. Sebaliknya, kelompok yang tidak mampu beradaptasi berisiko semakin tertinggal.

Persoalan lain yang sering luput dari perhatian adalah lingkungan hidup. Padahal kualitas lingkungan memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Udara yang tercemar, suhu yang semakin panas, serta krisis air bersih menciptakan biaya sosial dan ekonomi yang tidak kecil. Laporan IPCC Synthesis Report 2023 menegaskan bahwa perubahan iklim telah memengaruhi kesehatan masyarakat, produktivitas kerja, dan ketahanan ekonomi. Bagi jutaan pekerja informal, perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan. Ia telah menjadi persoalan penghasilan dan keselamatan hidup sehari-hari.

Tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar menjaga angka pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Tantangan yang jauh lebih penting adalah memperkecil jarak antara narasi dan realitas. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang layak, biaya hidup yang lebih terjangkau, pendidikan yang lebih mudah diakses, lingkungan yang lebih sehat, serta peluang yang lebih adil bagi seluruh warga negara. Masyarakat tidak hanya membutuhkan statistik yang mengesankan. Mereka membutuhkan bukti bahwa kehidupan benar-benar menjadi lebih baik.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB