BandungBergerak - Sebelum 1965, organisasi perempuan di Indonesia, seperti Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) pernah berada di masa puncaknya. Secara progresif dan politis, mereka banyak memperjuangkan hak perempuan dan melawan patriarki. Namun, pasca peristiwa 1965, Gerwani dihancurkan bahkan didemonisasi lewat narasi seksual yang diwariskan selama Orde Baru. 

Narasi perempuan diubah, lalu ditempatkan hanya sebagai istri dan ibu yang patuh melalui PKK, Dharma Wanita, dan Dharma Pertiwi. Dalam buku Kuntilanak Wangi atau The Perfumed Nightmare: Organisasi Perempuan Sebelum dan Sesudah 1965, karya Saskia E. Wieringa membongkar model ibuisme negara sebagai konstruksi perempuan yang tampak ayu dan harum, namun kehilangan daya politiknya. 

Buku ini merupakan kumpulan makalah karya Saskia yang diterbitkan ulang oleh penerbit Komunitas Bambu (Kobam) yang bekerja sama dengan Kalyanamitra. Buku ini membahas sejarah panjang organisasi perempuan sebelum dan sesudah tragedi 1965. Bersama Kalyanamitra, buku ini didiskusikan bertajuk “Membongkar Ingatan, Merawat Sejarah Gerakan Perempuan” di Toko Buku Pelagia, Bandung, Kamis sore, 8 Oktober 2026. 

Sebelumnya, Saskia pernah datang ke Indonesia tahun 1977. Ia menyelidiki organisasi perempuan tentang buruh perempuan batik. Seiring berjalannya waktu, ia baru mengetahui terdapat organisasi perempuan sebelum 1965 yang berpihak pada buruh perempuan, namun dilenyapkan dan ditindas oleh sistem negara. Hal itulah yang melatar belakangi ia melakukan penelitian S3 di Indonesia. 

“Aku mulai takut, bagaimana itu bisa terjadi bahwa gerakan perempuan yang begitu kuat sebelum 65, bisa dihancurkan begitu cepat sesudah 65?” katanya. 

Saat ia kembali ke Indonesia pada tahun 1981-1984, perwajahan organisasi perempuan banyak berubah, seperti PKK, Dharma Wanita, dan Dharma Pertiwi. Baginya, hal tersebut mimpi buruk. Di mana perempuan banyak duduk manis di panggung negara, berdandan, dan wangi, bersamaan dengan itu juga menghapuskan pergerakan hak perempuan. Bahkan, menurutnya, turut mendukung penindasan sesama perempuan yang kelas sosialnya berbeda.

“Mereka malah berkontribusi kepada penindasan perempuan, terhadap domestifikasi perempuan,” tutur Siska. 

Myra Diarsi aktivis feminis sekaligus salah satu pendiri Kalyanamitra menanggapi dengan membacakan buku tersebut halaman 38. 

Disebutkan, para kader Gerwani banyak menghadapi kesulitan, termasuk komunikasi dan keputusan kebijakan di tingkat pusat di Jakarta. Persoalan pun lebih banyak terpusat jawasentris. Padahal, kadernya banyak menyebar di seluruh Indonesia. Sehingga, banyak persoalan akar rumput Gerwani di berbagai wilayah terkendala. Lalu, Gerwani memiliki oposisi yang sangat keras, yakni tentara dan organisasi massa lainnya. 

“Ini pelajaran penting bahwa sampai nantinya, organisasi perempuan juga masih terus gesek-gesekkan antara keyakinan-keyakinan mereka,” ujar Myra. 

Ia menambahkan, jelaskan Gerwani dihancurkan sejak genosida 1965. Selain dengan isu seksualitas, penghancuran Gerwani dilakukan dengan narasi bahwa organisasi ini terafiliasi dengan PKI. 

Membongkar Ingatan, Trajektori Pergerakan Perempuan di Indonesia

Gerwani dan organisasi perempuan dalam peta sejarah Indonesia memiliki akar lebih jauh lagi. Ita Fatia Nadia, sejarawan di UGM sekaligus ketua Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan (RUAS), memaparkan pergerakan perempuan di Indonesia sebelum periode (trajektori) Gerwani lahir. Karena menurutnya, ahistoris bila diskusi langsung membicarakan Gerwani, tanpa melihat sejarah pergerakan perempuan yang selama ini tidak dicatat oleh negara. 

Menurut Ita, sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, tokoh perempuan memiliki suara dan agensinya sendiri. Salah satunya adalah Ratu Kalinyamat, tokoh politik dalam geopolitik maritim. Ia menjadi penguasa Jepara dari 1549-1579 yang berhasil memiliki angkatan laut yang besar dan kuat.

Adapula Malahayati yang memimpin 2.000 orang pasukan Inong Balee berperang melawan kapal dan benteng Belanda. Tanggal 11 September 1599, ia membunuh Cornelis de Houtman. Kemudian, Sultanah Safiatuddin yang memerintah antara tahun 1641-1675 di Aceh. Ia menulis hukum adat tentang waris perempuan yang adil, disebut sebagai harta panulang. 

Kemudian, lanjut Ita, Nyi Ageng Tegalrejo, seorang nenek dari Diponegoro. Dia merupakan panglima strategi perang Jawa dan istri dari Sultan Hamengku Buwono I. Adapula Nyi Ageng Serang, salah satu pimpinan perang Diponegoro di Jawa di usianya 73 tahun pada tahun 1825. Perempuan-perempuan tersebut banyak berjasa pada perjuangan sebelum kemerdekaan. 

“Tapi tidak pernah ditulis, padahal di arsip-arsip perempuan itu ada,” katanya. 

Pionir dan simbol modernisme perempuan Indonesia awal abad ke-20 lebih banyak dikenal dengan Kartini yang berjuang di jalur pendidikan. Lalu, Siti Soendari, pendiri surat kabar Wanito Sworo tahun 1913. Siti Soendari pernah menuliskan tentang poligami hingga perdagangan perempuan dengan nama pena Abdul Rahmat. Karena pada saat itu, perempuan tidak bisa menulis kritis dengan namanya sendiri. Kemudian Rohana Kudus, sebagai pendiri surat kabar Soenting Melajoe. 

Selain tokoh perempuan, awal abad ke-20 juga banyak bermunculan gerakan perempuan yang membahas antikolonial, antidiskriminasi, antipoligami, dan pendidikan yang setara. Seperti organisasi Aisyiyah berdiri pada tanggal 19 Mei 1017 di Yogyakarta oleh Ny. Sitti Walidah. Lalu, organisasi ISTERI didirikan pada tahun 1927, sesudah Konggres Pemuda 1926. 

Pada Konggres kedua Isteri Sedar, Juli 1931, Soekarno berpidato tentang gerakan politik dan emansipasi perempuan Indonesia. Hal ini juga mencakup antipoligami, antikolonial, perbaikan upah buruh perempuan, dan pendidikan nasional. Soekarno juga pada tahun 1947 setiap minggu di Istana Yogyakarta, selalu mengadakan kursus politik untuk perempuan. 

Ada banyak tokoh perempuan lainnya yang berperan penting dalam membantu dan mengadvokasikan kemerdekaan Indonesia. Banyak kemudian para tokoh tesebut menjadi anggota Gerwani. 

“Ini semua adalah (tokoh perempuan Indonesia) kritis-kritis, tetapi kita tidak pernah merumuskan, mengkonseptualisasikan gerakan feminis Indonesia menjadi sebuah konsep baru,” kritiknya. 

Ita memaparkan, pergerakan Gerwani terbilang progresif. Sebab, mereka melawan konsep patriarki dan maskulinitas. Dengan idealisme yang kuat, tambahnya, terdapat kelompok yang akhirnya merasa terancam, salah satunya institusi pertahanan negara. Bagi oposisi, Gerwani dinilai sebagai kelompok perempuan yang membahayakan.

Lebih lanjut, Ita menjelaskan, sebulan pascagenosida 30 September 1965, sebenarnya Gerwani akan melaksanakan kongres. Pembahasannya untuk menentukan apakah Gerwani akan ikut dengan PKI atau tidak. 

“Kita menemukan bahwa PKI sendiri sebagai organisasi kiri, itu juga antikiri. Gerwani dianggap terlalu progresif, terlalu maju, dan menyerang patriarki, maskulinitas, menyerang tentara. Maka PKI sendiri sebetulnya sudah membuat namanya Wankom, Wanita Komunis,” tuturnya. 

Setelah terjadinya femisida terhadap para perempuan Gerwani, ada sebagian perempuan dikirim ke Kamp Plantungan. Berdasarkan pemaparan tesis Ita di tahun 2003, Kamp Plantungan merupakan tempat reedukasi dan pendisiplinan perempuan berpolitik. Mereka yang progresif akan dikucilkan, dapat kekerasan seksual. Bahkan, dekat kamp tersebut, terdapat kuburan bayi dari aborsi paksa para tahanannya. 

Pascapendisiplinan perempuan di Kamp Plantungan, ujar Ita, lahir lima panca Dharma Wanita zaman Orde Baru. Perempuan direduksi harus berkeluarga dan menjadi ibu, yang kemudian dikenal dengan konstruksi ibuisme negara.  

“Jadi Gerwani dari subjek politik di tahun ‘65 menjadi objek politik, objek kekerasan,” tambah Ita yang juga kini menulis buku “Suara Perempuan Korban Tragedi ’65”.

Baca Juga: Cerita di Balik Kuliner Resep Gerwani: Kerja Perempuan Lebih dari Rumah Tangga
Memasak Tahu Berontak ala Gerwani

Merawat Pergerakan Saat Ini

Menghidupkan gerakan perempuan di masa kini semakin terbuka. Elisabeth A.S. Dewi akrab disapa Nophie, mengajak memulai gerakan tersebut dari sesuatu yang sederhana namun membumi. Nophie yang juga akademisi gender di Prodi Hubungan Internasional (HI) Unpar mengatakan, gerakan ini bisa lakukan oleh siapa pun, baik datang dari ibu, mahasiswa, aktivis, hingga akademisi. 

“Ayo kita lihat sisi-sisi lain yang selama ini ditutup. Mari kita buka pelan-pelan dengan cara lain, apalagi sekarang sudah punya akses internet yang luar biasa kemewahan,” kata Nophie. 

Di Bandung, gerakan perempuan yang berangkat dari akar rumput bernama Indung Bandung Ngariung (IBN). Salah satu inisiatornya, Susan, menceritakan IBN lahir dari keresahannya saat suasana panas di Jakarta Juni 2026 lalu. Melalui media sosial Threads, ia mencari aliansi perempuan di Bandung, namun tidak menemukannya. 

Sehingga, ia inisiatif membangun Indung Bandung Ngariung dengan aksi silent protest pertamanya pada Juli 2026. Mereka banyak memprotes terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengundang banyak ibu rumah tangga bersama anak-anaknya di Taman Cibeunying, Bandung. 

Ia mengatakan, gerakan ini tidak memiliki cita-cita bombastis. Melainkan sebagai gerakan marathon perempuan dan ibu rumah tangga di Bandung. Susan sendiri baru mengetahui, ternyata ada persamaan isu perjuangan yang disuarakan IBN dengan Gerwani.

“Abadnya boleh berganti, rezimnya boleh berganti, tapi ternyata perjuangan isu-isunya masih sama,” tukas Susan. 

Pergerakan lain datang dari Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI) yang fokus menangani korban kekerasan berbasis gender dan seksual (KBGS) sejak tahun 1998. Berbasis di Bandung, pendirinya, Ilsa Nelwan, mengatakan hingga tahun 2024, yayasan ini telah menangani 1.800 kasus KBGS. 

Dalam menangani korban, Yayasan JaRI tidak memungut biaya konsultasi dan mampu swakelola. Selain itu, mereka juga memberikan pemberdayaan agar perempuan mampu berpenghasilan mandiri dan segala kampanye pencegahan kekerasan, edukasi hak kesehatan reproduksi, dan mengikutsertakan laki-laki dalam memperbarui idealisme soal maskulinitas.  

“1.800 kasus yang kita tangani sampai 2024 itu tidak dipungut bayaran,” ujar Ilsa, “Jadi itu juga menurut saya tidak terlalu heroik atau apa, tapi kita terus lakukan dan ternyata memang bermanfaat.”