Indonesia Perlu Menjalankan Konsep Ekonomi Biru dalam Menjawab Kebutuhan Pangan
Konsep ekonomi biru diharapkan bisa menopang produksi pangan yang terdampak pandemi Covid-19 dan perubahan iklim.

BandungBergerak.id - Pandemi Covid-19 dan krisis geopolitik telah mempengaruhi produksi pangan dunia. Ditambah lagi dengan perubahan iklim dalam 10 tahun terakhir membawa pengaruh terhadap sumber daya alam dan perubahan hidrologis khususnya lautan.
Direktur Konektivitas Global IPB University Eva Anggraeni mengatakan, konsep ekonomi biru dapat menjawab tantangan tersebut. Urgensi ekonomi biru dapat mendorong pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan dan sangat relevan dengan target pembangunan berkelanjutan secara global.
Urgensi tersebut terus menguat dalam beberapa tahun terakhir, terlebih dua pertiga wilayah Indonesia merupakan perairan.
“Indonesia harus siap menghadapi tantangan ini sebagai negara kepulauan yang rentan terdampak efek perubahan iklim. Di sisi lain ini menunjukkan potensi besar dan memposisikan diri sebagai pionir dalam implementasi ekonomi biru,” ujar Eva Anggraeni, dikutip dari laman resmi IPB, Selasa (16/5/2023).
Eva berbicara saat mengisi Seminar Nasional Pra Musyda Muhammadiyah dan Aisyiyah Banyumas dengan topik “Pembangunan Pertanian dan Perikanan Terpadu untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional”, 5 Mei 2023.
Eva menjelaskan, konsep ekonomi biru sangat komprehensif. Dalam penerapannya, perlu ada pergeseran paradigma di Indonesia dan dunia, walau bukan proses yang mudah. Perlu ada tekad dari pemerintah didukung dengan literasi dan awareness dari masyarakat.
“Ekonomi biru juga telah diadaptasi oleh IPB University melalui konsep Agromaritim 4.0 yang dikembangkan sebagai roadmap penelitian. Inovasi Agromaritim 4.0 diarahkan untuk mendorong ketahanan pangan melalui teknologi yang lebih efisien, produktif dan terintegrasi,” imbuh dosen IPB University dari Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan ini.
Untuk mewujudkan transisi ekonomi biru, Eva menegaskan bahwa Indonesia perlu memperbaharui indikator ekonomi dan melakukan transformasi kelembagaan di berbagai level, terutama di level masyarakat serta memperkuat regulasi dan kebijakan.
“Pengembangan ekonomi biru juga memiliki keterkaitan dengan sektor bioenergi dan bioprospeksi yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab krisis energi dan kesehatan. Dalam penerapannya, Indonesia perlu memikirkan neksus lain secara holistik, termasuk sosial ekonomi,” tutupnya.
Baca Juga: Refleksi Reformasi 1998, dari Maraknya Politik Identitas hingga Menguatnya Penguasa Otoriter
Menanti Langkah Elite-elite Politik untuk tidak Menggunakan Politik Identitas di Pemilu 2024
Co-firing Biomassa, Akal-akalan Memperpanjang Umur PLTU
Menjaga Laut, Mensejahterakan Nelayan
Deswan Seperly dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Blue Economy pada Sektor Kelautan dalam Upaya Mensejahterakan Nelayan Perspektif Ekonomi Syariah” menjelaskan, konsep ekonomi biru adalah simbol kegiatan khususnya industri perikanan yang prolingkungan. Walaupun sebenarnya tanpa konsep ini para pelaku usaha perikanan sudah seharusnya untuk menerapkan kegiatan yang sesuai dengan standar keamanan lingkungan.
Konsep ini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan pada sektor kelautan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antar ekosistem laut, terciptanya kepedulian dengan lingkungan serta adanya hubungan timbal balik antara nelayan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Deswan Seperly juga mengingatkan bahwa dalam penerapan, program-program kelautan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan mensejahterakan nelayan, serta menjaga bumi agar tetap biru pada sektor kelautan.
Editor: Redaksi
Tanggapanmu
0Menyatakan pendapat adalah hak yang kita rayakan secara bertanggung jawab.
Baca juga
Masyarakat Adat Suku Awyu Dirugikan dengan Putusan PTUN Jayapura terkait Gugatan Lingkungan
Putusan PTUN Jayapura yang menolak gugatan masyarakat adat Suku Awyu merupakan jalan mundur mundur dalam upaya penyelamatan hutan dan pengurangan krisis iklim.
Iman Herdiana3 November 2023
Seruan Penolakan Ekspor Pasir Laut dari Walhi untuk Presiden Joko Widodo
PP No. 26 Tahun 2023 terkait pasir laut bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan laut Indonesia. Pesisir semakin terancam.
Iman Herdiana2 Juni 2023
Kampanye Antiplastik Bersama Fantastik, Mengurangi Sampah Organik dengan Maggot
FISIP Universitas Indonesia mengkampanyekan FISIP Asik Tanpa Plastik (Fantastik). Sementara di Bandung muncul usulan pengelolaan sampah organik dengan maggot.
Iman Herdiana25 Mei 2023


