PAYUNG HITAM #18: Hari HAM Sedunia dan Refleksi Pelanggaran HAM di Indonesia
Isu hak asasi manusia di Indonesia masih menjadi sorotan pada peringatan 75 tahun Hari HAM Sedunia. Rawan diperdagangkan sebagai janji politik di tahun politik.
BandungBergerak.id – Setiap tahun, tanggal 10 Desember diperingati sebagai Human Rights Day (Hari Hak Asasi Manusia Sedunia / Hari HAM Internasional) yang diadopsi berdasarkan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau yang kita kenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ditetapkan oleh United Nations (UN)/Majelis Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1948 di Paris, Prancis
UDHR/DUHAM ini merupakan suatu dokumen yang menjadi salah satu tonggak sejarah HAM di dunia. Isinya menyatakan terkait hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu/orang sebagai manusia terlepas dari agama; bahasa; asal kebangsaan dan kelahiran; jenis kelamin; pandangan politik atau pendapat; ras; status sosial; warna kulit kelahiran maupun status lainnya.
Pada tahun 2023 ini kita memperingati 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sekaligus Hari HAM Sedunia. Adapun tema yang diusung oleh PBB pada peringatan Hari HAM Sedunia 2023 ialah "Freedom, Equality and Justice for All" atau "Kebebasan, Kesetaraan dan Keadilan untuk Semua". Sedangkan menurut situs Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, tema yang diusung secara nasional pada Hari HAM 2023 bertajuk "Harmoni Dalam Keberagaman" dengan menyematkan tagar #BedauntukBersatu.
Kita harus sama-sama memahami terlebih dahulu bahwa pelanggaran hak asasi manusia (human rights violations) yaitu segala macam bentuk pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara (state actor) yang di mana kekuasaannya disalahgunakan (abuse of power), baik itu dengan tindakan langsung (by commission) ataupun dengan melakukan pembiaran (by ommission) terhadap pelanggaran HAM.
Baca Juga: PAYUNG HITAM #15: Dari Elos ke Ibukota Negara, Semangat Kami Semakin Membara
PAYUNG HITAM #16: Membayangkan Gelombang Protes Serangan Israel Menimpa Indonesia
PAYUNG HITAM #17: Yang Hilang dari Tamansari
Pelanggaran HAM di Indonesia
Kemudian apa saja tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia? Apabila merunut pada terbentuknya pemerintahan Orde Baru, setidaknya ada empat fase catatan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yakni: pertama, pembasmian besar-besaran orang-orang kiri dan nasionalis pasca G30S tahun 1965-1966; kedua, pembasmian organisasi-organisasi Islam penentang asas tunggal Pancasila seperti di Tanjung Priok, Jakarta 1984 dan Talangsari, Lampung 1989; ketiga, penahanan, pembunuhan hingga penghilangan paksa orang-orang penentang kebijakan pembangunan Orde Baru seperti Wiji Thukul; dan keempat, perang kotor Republik Indonesia di tanah Aceh, Papua, dan Timor Leste.
Apakah fase berikut pelanggaran HAM itu berhenti dan tidak terjadi lagi? Jawabannya, tentu saja tidak, dewasa ini justru negara masih aktif melakukan tindak pelanggaran HAM di berbagai titik di Indonesia. Seperti ancaman penggusuran dan kekerasan yang terjadi di Pulau Rempang; kriminalisasi terhadap 3 petani Pakel, masyarakat adat, juga Haris-Fatia; pembubaran dan penangkapan massa aksi secara sewenang-wenang pada berbagai demonstrasi; stigmatisasi dan diskriminasi terhadap berbagai kelompok rentan juga masih kerap kali terjadi; tragedi Kanjuruhan 2022, hingga ancaman serta penggusuran berikut kekerasan aparat di Dago Elos dan Tamansari di Bandung, dan banyak titik lain yang belum bisa disebutkan satu persatu. Keseluruhannya menjadi bukti bahwa negara tidak melakukan tugasnya dalam menghormati (to respect); melindungi (to protect); dan memenuhi (to fulfil) hak asasi manusia.
Maka ditegaskan kembali bahwa kejahatan dan/atau pelanggaran hak asasi manusia ini sudah jelas merupakan kegagalan negara dalam melakukan kewajibannya (obligation) serta tanggung jawabnya (responsibility) di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Selanjutnya, pelanggaran hak asasi manusia ini juga terjadi ketika suatu produk hukum, kebijakan, atau bahkan praktik pejabat atau aparatus negara yang dengan secara sengaja melanggar, mengabaikan, maupun gagal memenuhi standar hak asasi manusia normatif.
Di tengah tahun politik seperti saat ini, isu hak asasi manusia kembali menjadi sorotan bahkan diperdagangkan sebagai janji politik. Namun bagi kami "Pemerintahan terus berganti, pelanggaran HAM terus terjadi" dan rebut kembali hak asasi kita!!!!
Editor: Ahmad Fikri
Tanggapanmu
0Ruang berdialog yang santun, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah. Komentar dimoderasi redaksi sebelum ditayangkan.
Tuliskan Tanggapan Anda
Belum ada tanggapan pada artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Baca juga
CATATAN SI BOB #49: Cerpen untuk Ulangan Siswa
Pelajaran sastra di kelas kerap terjebak hafalan unsur intrinsik, dan saya pun pernah demikian.
Bob Anwar14 November 2026
SITUS BATU KALDE #4: Menyusuri Sejarah Pananjung Lewat Sepiring Pindang Gunung dan Segelas Jus Honje
Pindang gunung dan jus honje merupakan kuliner khas Pangandaran, sebuah kekayaan kuliner lokal dengan nilai sejarah yang tinggi.
Merrina Listiandari11 November 2026
KABANDANG LEMBANG #6: Dari Gunung Pasir Menjadi Kampung Andir
Dulu tambang pasir menjadi wajah kawasan Andir, sebelum aktivitasnya terhenti akibat bencana longsor, dan perlahan tumbuh menjadi permukiman warga.
Ernawatie Sutarna9 November 2026




