BandungBergerak.id - Sepekan terakhir, jagat publik tengah diramaikan oleh gelombang protes dilayangkan oleh guru besar dan civitas akademika dari berbagai kampus ternama di Indonesia. Setelah dipantik pertama kali oleh UGM, efeknya meluas tak hanya di dalam lingkup akademisi, melainkan juga memantik gerakan masyarakat sipil.

Pada Sabtu, 3 Februari 2024 lalu giliran rektor-rektor yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) yang menyatakan sikap. Petisi yang ditandatangani oleh 24 perguruan tinggi ini menegaskan bahwa para rektor sangat resah dengan kondisi rusaknya tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024.

“Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, dan nepotisme serta penegakan hukum semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia,” sebagaimana dikutip dalam naskah petisi APTIK.

Petisi ini menegaskan telah terjadi pelanggaran hukum dan etika dalam Pemilu 2024. Terdapat enam poin tuntutan yang ditujukan oleh APTIK kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Mereka menuntut presiden dan segenap jajarannya untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasar azas-azas pemerintahan dan memegang teguh sumpah jabatannya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme, menegakkan hukum tanpa tebang pilih, dan menjunjung tinggi etika dalam bekerja.

Selanjutnya APTIK menuntut penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil untuk menjamin hak pilih secara bebas sesuai dengan hati nurani tanpa mendapat tekanan apapun. Mereka juga menuntut aparatur sipil negara hingga polisi dan TNI untuk netral.

APTIK juga menuntut negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negara dan mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan dalam masa kampanye sampai masa pemilihan.

Terakhir, APTIK juga mengajak seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan dalam masa Pemilu. Adanya petisi yang melibatkan asosiasi rektor saat ini kembali menegaskan bagaimana posisi akademisi dalam mengawasi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Suhu Politik Pilpres 2024 Menjalar ke Kampus-kampus, Kebebasan Akademik Mesti Dijunjung Tinggi
Unpad Menyerukan Penyelamatan Negara dari Praktik Politik Tidak Beretika dalam Pemerintahan Jokowi
UII dan UGM Mengkritik Pudarnya Sikap Kenegarawanan Presiden Jokowi

Tak Hanya Akademisi, Masyarakat Sipil Ikut Bergerak

Aksi protes dan pernyataan sikap atas kondisi demokrasi di Indonesia tak hanya datang dari kalangan akademisi. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis juga aktif hadir mengawasi keberlangsungan Pemillu dan menyikapi kondisi terkini.

Koalisi yang tergabung atas 145 organisasi masyarakat sipil ini merilis siaran pers pada Sabtu, 3 Februari 2024 lalu. Naskah siaran protes ini bertajuk ‘Solidaritas Gerakan Pro Demokrasi, Melalui Kampus-Kampus Kunci Selamatkan Demokrasi’.

Koailsi ini menyatakan mereka sudah muak atas manuver politik Presiden Jokowi dalam Pemilu. “Publik sudah muak dengan rezim Jokowi yang secara vulgar mempertontonkan aneka tindakan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya,” demikian pernyataan pembuka dalam siaran pers tersebut.

Koalisi menyebut masyarakat yang mencintai Indonesia dan menjunjung tinggi HAM dan etika kebangsaan tidak akan tinggal diam melihat darurat etika, hukum, dan tata demokrasi yang terjadi saat ini.

“...refleksi, seruan, petisi, dan sikap ini demi melakukan perlawanan dan menyelamatkan demokrasi, yang pada ujungnya menyelamatkan Indonesia,” tulis Koalisi.

Koalisi menggerakkan tagar #KamiMuak dan #CukupSudah atas keberulangan perilaku tidak etis dan kecurangan dalam Pemilu. Mobilisasi dukungan dengan paksaan, penyalahgunaan fasilitas, dan anggaran negara, serta intimidasi demi memenangkan paslon 02 yang didukung Jokowi menjadi sorotan utama.

Koalisi mengapresiasi setinggi-tingginya inisiatif protes dan seruan yang digagas oleh kampus dan elemen gerakan masyarakat daerah. Mereka juga berharap gerakan mahasiswa dapat bergerak untuk menyelamatkan Indonesia dari lahirnya rezim otoriter jilid dua seperti masa orde baru silam.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi juga berharap media dan elemen gerakan masyarakat menjadi kunci untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkeraman rezim Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara merampas instrumen demokrasi yang paling utama, yaitu Pemilu 2024.  

*Kawan-kawan bisa membaca lebih lanjut liputan Ridho Danu Prasetyo atau artikel lain tentang Pemilu 2024 dan Pilpres 2024