• Kampus
  • Suhu Politik Pilpres 2024 Menjalar ke Kampus-kampus, Kebebasan Akademik Mesti Dijunjung Tinggi

Suhu Politik Pilpres 2024 Menjalar ke Kampus-kampus, Kebebasan Akademik Mesti Dijunjung Tinggi

Kampus-kampus di Indonesia menkritik praktik politik yang niretika. Rektor IPB menyatakan berpendapat adalah hak semua warga yang dijamin konstitusi.

Ilustrasi. Surat suara Pemilu.(Ilustrator: Bawana Helga Firmansyah/BandungBergerak.id)

Penulis Iman Herdiana5 Februari 2024


BandungBergerak.id - Sejumlah kampus di tanah air mulai menyuarakan sikapnya terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Suara mereka senada, melontarkan kritik terhadap Presiden Joko Widodo agar menjalankan politik yang beretika. Kritik terbaru datang dari guru besar Unpad, setelah sebelumnya kritik serupa diserukan UII dan UGM. Isu ini terus menggelinding di kampus-kampus lain.

Politik, apalagi di tahun Pemilu ini selalu dinamis. Menyikapi semakin dinamisnya situasi politik nasional pada proses Pemilu 2024, Rektor IPB University Arif Satria mengajak warga IPB University yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan (tendik) dan mahasiswa untuk bersama-sama memelihara nilai-nilai integritas akademik.

Dengan semangat kebersamaan, Rektor mengimbau lima hal yang mesti dijaga oleh segenap warga IPB University. Pertama, ia mengajak warga IPB University untuk berkontribusi secara aktif menjaga dan memastikan kampus IPB University tetap menjadi lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi.

“Dosen dan tenaga kependidikan diharuskan menjunjung tinggi asas netralitas,” pesan Arif Satria, dikutip dari laman IPB University, diakses Senin, 5 Februari 2024. 

Kedua, Rektor mengatakan, kebebasan berpendapat adalah hak kita semua yang dijamin konstitusi, karena itu diskusi dan dialog yang konstruktif dalam kerangka kebebasan mimbar akademik harus terus dijaga.

Selanjutnya, ia juga menekankan pentingnya untuk menyampaikan pemikiran dan pendapat dengan penuh tanggung jawab, menghormati perbedaan pandangan situasi politik dan menjunjung tinggi etika serta moral akademis.

Ketiga, dalam setiap diskusi, Rektor menuturkan bahwa sangat penting bagi warga IPB University untuk menjaga integritas akademik, dengan mengutamakan pendekatan yang berbasis fakta dan data. Ia juga berpesan untuk juga menghargai keragaman pandangan dengan sikap yang santun.

“Saya mengajak warga IPB University untuk berpikir kritis dalam menerima berbagai informasi yang beredar dan menghindari penyebaran informasi yang tidak benar,” tambahnya.

Terkait pilihan politik, Rektor meminta semua untuk memperkuat tali silaturahmi dan persaudaraan di antara warga IPB University, dengan sikap saling menghormati dan menerima perbedaan.

“Warga IPB University diharapkan berperan serta dalam menghindari polarisasi di masyarakat yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucap Prof Arif.

Dengan memelihara integritas akademik dan nilai-nilai kebangsaan yang luhur, Rektor berharap warga IPB University dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan bangsa dan negara, terutama di bidang agromaritim.

“Mari kita tunjukkan bahwa IPB University adalah lembaga pendidikan yang selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa,” ajaknya.

Terakhir ia juga mengungkapkan harapannya bahwa bangsa Indonesia senantiasa diberkahi dan dilindungi, khususnya bagi insan akademik agar terus berintegritas dan profesional.

Pemimpin Masa Depan RI Kata Orang Muda

Pemilu ataupun Pilpres 2024 menjadi momen khusus bagi orang-orang muda atau pemilih pemula. Terlebih dalam Pemilu 2024 ini, jumlah pemilih dari kalangan muda mencapai lebih dari setengah total pemilih.

Dikutip dari laman Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), dari 204,8 juta pemilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat sebanyak 46,8 juta atau 22,9 persen pemilih berasal dari Generasi Z atau Gen Z. Sedangkan jumlah pemilih dari Generasi Milenial mencapai 66,8 juta atau 33,6 persen.

Jika Gen Z dan Milenial diakumulasikan, maka total pemilih yang lahir antara tahun 1981 hingga awal 2000-an mencapai lebih dari 113 juta pemilih atau  56,5 persen dari total keseluruhan pemilih. 

Ada tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di pilpres nanti, yakni Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Siapapun yang akan menang nantinya, masyarakat menaruh harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Harapan itu terus bergema dari berbagai kalangan, tak terkecuali Gen Z.

Aldin Nasrun Minalloh, mahasiswa Informatika Kelas Internasional UMS mendambakan pemimpin yang mau mendengar aspirasi rakyatnya. Baginya, keterbukaan terhadap masukan dan kritik merupakan aspek pemimpin ideal untuk Indonesia.

“Karakter yang harus dimiliki pemimpin Indonesia ke depan yang pasti jujur, berani melawan ketidakadilan, tidak mementingkan diri sendiri maupun kelompoknya, memiliki semangat untuk menjalankan visi dan misinya, terbuka dalam kritik dan saran dari orang lain, dan juga religius,” tutur Aldin.

Ia berharap, pemimpin Indonesia seharusnya tidak hanya memiliki integritas tinggi tetapi juga kemampuan untuk terus berinovasi.

Senada dengan Aldin, Bintang Kharisma Putra, mahasiswa Manajemen UMS menekankan pentingnya pemimpin untuk mendengar aspirasi rakyat dengan mengedepankan pendekatan dialogis. Menurutnya, dalam setiap kebijakan yang disahkan, rakyat lah yang terdampak langsung.

“Pemimpin dalam pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan masukan dari kalangan akar rumput karena mereka merasakan dampak langsung dari kebijakan yang diambil pemerintah,” kata Bintang.

Lain halnya dengan Anas Asy'ari Nashuha, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UMS. Menurutnya, pemimpin Indonesia harus memiliki jiwa seorang negarawan yang mampu menyusun kebijakan dan strategi untuk memperkuat perekonomian dan posisi geopolitik Indonesia.

Anas juga mengatakan pemimpin harus menjadi uswatun hasanah bagi masyarakat. Pemimpin Indonesia, harus mampu mengartikulasikan nilai-nilai historis dalam konteks masa kini, sehingga perjalanan Indonesia tidak lepas dari poros kebudayaan dan sejarah bangsa.

“Tentu kompas akhlak bernegara harus dimiliki oleh pemimpin Indonesia. Pemimpin harus mampu membaca secara kritis makna keberagamaan, ekonomi mikro dan makro, keindonesiaan, dan Indonesia dalam kancah geopolitik, sehingga pemimpin Indonesia idealnya memberikan pengabdian secara penuh untuk negeri yang adil dan makmur,” tutur Anas

Baca Juga: UII dan UGM Mengkritik Pudarnya Sikap Kenegarawanan Presiden Jokowi
Unpad Menyerukan Penyelamatan Negara dari Praktik Politik Tidak Beretika dalam Pemerintahan Jokowi
Memetakan Peran Orang Muda Melawan Disinformasi dan Hoaks Pemilu 2024

Harus Tuntas Segera

Baik Aldin, Bintang, maupun Anas, ketiganya mengamini ada berbagai permasalahan yang harus dituntaskan segera oleh pemimpin masa depan Indonesia.

“Banyak sekali permasalahan yang harus ditemukan solusinya dan dituntaskan oleh pemimpin bangsa ini ke depan,” ucap Aldin.

Anas menguraikan ada tiga permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemimpin Indonesia di masa depan, yakni:

Persoalan lingkungan, di mana masalah lingkungan hidup masih jauh dari etika lingkungan hidup. Menurut Aldin, peranan vital Indonesia sebagai paru-paru dunia harus mendapat perhatian serius.

“Harus segera dituntaskan agar  kemudian Indonesia, yang memiliki kekayaan lingkungan, tetap terjaga kelestariannya dan menjaga peranan Indonesia sebagai paru-paru dunia,” kata Aldin.

Persoalan pengelolaan SDA, menjadi momok lantaran sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah, sehingga harus mampu dikelola secara bijak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Negara ini harus mampu menjadi lokomotif perekonomian dunia. Ekonomi kreatif di era disrupsi sangat urgent untuk diperhatikan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain,” sambung Anas.

Persoalan digitalisasi, adalah tantangan lantaran kehadiran artificial intelligence yang mengerikan, sehingga harus disikapi dengan bijak. Menurut Anas, persoalan ini menjadi penentu kemajuan peradaban manusia nantinya. “Sangat dibutuhkan kompas moral dalam menjaga kemajuan teknologi, terutama artificial intelligence agar tidak mengalienasi kemanusiaan,” tambahnya.

Selain tiga persoalan di atas, Bintang menambahkan persoalan penegakan hukum harus menjadi sorotan untuk segera diselesaikan. Menurut dia, hukum yang tegak akan menjamin kesetaraan dan keteraturan kehidupan bermasyarakat.

“Pendidikan kehidupan bermasyarakat yang terbaik adalah melalui hukum. Menurut saya, penegakan hukum yang adil mampu menghadirkan efek jera serta menghadirkan kepastian akan keadilan di tengah masyarakat,” imbuh Bintang.

*Kawan-kawan bisa membaca lebih lanjut tulisan-tulisan terkait politik dalam tautan Pemilu 2024 atau Pilpres 2024

Editor: Ahmad Fikri

COMMENTS

//