• Berita
  • Sekali Lagi, Seruan Moral untuk Kondisi Demokrasi Indonesia dari Bandung dalam Maklumat Jawa Barat

Sekali Lagi, Seruan Moral untuk Kondisi Demokrasi Indonesia dari Bandung dalam Maklumat Jawa Barat

Seruan moral mengkritik rezim pemerintahan Jokowi terus mengalir. Kecurangan pemilu 2024 berpotensi menjadi kejahatan terbesar terhadap demokrasi Indonesia.

Perempuan mahasiswa berorasi dalam aksi Mimbar Demokrasi dan Maklumat Jawa Barat, Rabu 7 Februari 2024 sore di depan Gedung Sate, Bandung. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak.id)

Penulis Awla Rajul8 Februari 2024


BandungBergerak.id - Demokrasi Indonesia dinilai semakin buruk dan kian keruh menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024 ini. Rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah menorehkan berbagai persoalan yang memberi dampak buruk untuk masyarakat, sementara pada saat bersamaan memberi karpet murah untuk para pejabat yang mementingkan kelompoknya. Lewat “Mimbar Demokrasi dan Maklumat Jawa Barat”, Rabu 7 Februari 2024 sore di depan Gedung Sate, para mahasiswa dari kampus-kampus Bandung Raya dan perwakilan kampus Cipayung, serta organisasi masyarakat dan budayawan, menggelar aksi seruan moral.

“Jokowi memperburuk kondisi demokrasi, Jokowi hari ini perlu dimakzulkan!” teriak salah seorang orator yang mengenakan kemeja hitam dan bercelana jeans.

Sang orang muda menyebut Jokowi tidak mampu lagi memegang kekuasaan dengan baik. Para mahasiswa mesti kembali turun ke jalan di tengah karut-marut kondisi demokrasi di Indonesia.

Orang muda lain, Kenny Dianis Putri, memulai orasinya dengan menyanyikan lagu “Buruh Tani”. Dia memimpin nyanyian massa dengan tiduran di atas aspal. Dalam sepekan terakhir, Kenny mengaku telah mengikuti juga aksi di Jakarta. Aksi turun ke jalan, menurutnya, tetap penting dilakukan untuk memberikan teguran kepada presiden.

“Ini kan udah H-seminggu pemilu pun masih banyak demo, aksi. Artinya gak seperti pemilu-pemilu tahun dulu-dulu yang terorganisasi, tidak ada kecurangan,” kata Kenny kepada BandungBergerak.id di tengah aksi.

Koordinator aksi, Ilyas Ali Husni menyebutkan bahwa aksi dilakukan akibat akumulasi kemuakan dan ketidakpercayaan kepada kepemimpinan Jokowi. Aksi  juga menjadi respons terhadap aksi pernyataan sikap para dosen dan guru-guru besar di berbagai kampus di Indonesia dalam dua pekan belakangan.

“Pada akhirnya kita melihat amanah reformasi dan konstitusi dinistakan oleh kepemimpinan Jokowi. Bahwasanya ini menjadi suatu titik terkelam selama adanya demokrasi di Indonesia,” tuturnya.

Selama kepemimpinan Jokowi, pemerintahan membuat kebijakan-kebijakan yang berdampak buruk pada masyarakat, seperti pengesahan Undang-undang Cipta Kerja, Perpres IKN, serta peraturan-peraturan bermasalah lain. Yang terkini, menjelang gelaran pemilu, adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi karpet merah untuk anaknya mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden (Cawapres) serta kontroversi netralitas Jokowi.

“Jika Jokowi tidak bersikap secara negarawan, bangsa ini terus turun demokrasinya,” ucapnya.

Ilyas menyampaikan, tuntutan utama yang disuarakan oleh massa aksi adalah memakzulkan Jokowi secara konstitusional dan menuntut agar para menteri turun dari jabatannya. Ia mendorong DPR untuk menggunakan hak angket dan hak interpelasi sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat. Ketika DPR hari ini tidak bisa diandalkan, mungkin saatnya rakyat bertindak dan bergerak.

Bentangan spanduk berisi kritik terhadap pemerintahan Jokowi dalam aksi Mimbar Demokrasi dan Maklumat Jawa Barat, Rabu 7 Februari 2024 sore di depan Gedung Sate, Bandung. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak.id)
Bentangan spanduk berisi kritik terhadap pemerintahan Jokowi dalam aksi Mimbar Demokrasi dan Maklumat Jawa Barat, Rabu 7 Februari 2024 sore di depan Gedung Sate, Bandung. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak.id)

Baca Juga: Aktivis 1998 Ziarah ke Makam Korban Tragedi Trisakti di Bandung, Mereka Menolak Kebangkitan Orde Baru
Unisba Mendesak Presiden Jokowi Bersikap Netral Dalam Pemilu 2024

Maklumat Jawa Barat

Sebagai puncak aksi, massa membacakan maklumat Jawa Barat, selain juga aksi teatrikal pengibaran bendera setengah tiang sebagai simbol kedukaan atas kondisi demokrasi yang sedang tidak baik-baik aja. Terdapat lima tuntutan dalam maklumat ini, yakni menolak pemilu curang 2024, memakzulkan Presiden Joko Widodo, menuntut mundur seluruh kabinet Joko Widodo, memecat Hasyim Asy'ari dan Anwar Usman, serta mendesak DPR untuk mengaktifkan Hak Angket dan Hak Interpelasi.

Tertulis dalam maklumat tersebut, kecurangan pemilu 2024 berpotensi menjadi kejahatan terbesar terhadap demokrasi sebab kekuasaan presiden dan jajarannya selama ini tidak menunjukkan sikap netralitas sebagai pejabat publik.

“Joko Widodo sebagai presiden telah gagal menjalankan pemerintahannya sesuai dengan tujuan dari konstitusi. Rakyat hanya dianggap sebagai objek dari kebijakan, minimnya pelibatan dan derasnya represifitas aturan dan aparatur yang terjadi hari ini adalah bukti dari resistensinya pemerintah terhadap kepentingan rakyat,” demikian termuat dalam maklumat.

*Kawan-kawan dapat membaca karya-karya lain Awla Rajul, atau artikel-artiikel lain tentang Pemilu 2024

Editor: Tri Joko Her Riadi

COMMENTS

//