BandungBergerak.id - Sejumlah partai politik di Jawa Barat sudah siap-siap bergerak menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 27 November mendatang. Mereka mulai melakukan komunikasi politik untuk memetakan potensi koalisi dan menyiapkan jagoan yang akan diusung. Nama Ono Surono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat adalah salah satu yang diperhitungkan mengikuti Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar).

Tokoh nelayan asal Pantura, Indramayu kelahiran 24 Agustus 1974 ini kini duduk di DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dan menempati posisi Anggota Komisi IV bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra, koperasi perikanan terbesar di Jawa Barat.

Dalam siniar Suara Pinggiran bersama BandungBergerak.id, Ono Surono mengaku terjun ke dunia politik tak lepas karena melihat kondisi sekitarnya. Pria asal Indramayu ini merupakan anak dari seorang bapak yang berprofesi sebagai guru, terlibat pada usaha perikanan sekaligus ketua koperasi perikanan.

Sejak kecil hingga remaja, ia melihat kondisi nelayan dan masyarakat pesisir jarang tersentuh program-program pemerintah. Salah satu kelompok marjinal ini juga dinilai kerap menyumbang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah dibanding dengan kelompok masyarakat lainnya. Ia lalu masuk ke PDI Perjuangan untuk mendalami politik dan memperjuangkan kesejahteraan kelompok masyarakat ini.

“Di lingkungan saya paling tidak tersentuhlah program-program pemerintah,” ungkapnya menjelaskan tujuan awal berpolitik, dalam siniar bertajuk “Sebelum Menjadi Gubernur” dipandu pembawa acara Emi La Palau.

Pada 2009, Ono menilai kebijakan di Indramayu tidak menyasar sepenuhnya permasalahan rakyat yang ada di lingkungannya. Undang-Undang perikanan, masyarakat pesisir, dan pulau-pulau kecil belum memiliki program khusus yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, memproteksi usaha, hingga mengembangkan usaha nelayan dari menenagah ke besar.

“Ada ketimpangan antara pelaku usaha di bidang perikanan tradisional, yang menengah, sampai yang besar. Apalagi dulu itu banyak kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia,” ceritanya.

Ia lalu tersadarkan bahwa yang banyak mempengaruhi program dan mampu menghadirkan program ke lingkungannya adalah pemerintah pusat. Di tahun yang sama, ia kemudian mencalonkan diri sebagai DPR RI. Ia tidak lolos waktu itu, meski duduk di posisi ketiga suara terbanyak. Sebab waktu itu PDIP hanya memperoleh dua kursi.

Saat tidak lolos ke Senayan itulah, Ono menjabat sebagai Ketua Koperasi Perikanan terbesar di Indonesia, KPL Mina Sumitra yang berlokasi di Karangsong, Indramayu. Ono menyebut, disematkan sebagai koperasi terbesar karena produksi ikan di pelelangannya merupakan yang terbesar di Indonesia. “Jadi saya berjuang melalui koperasi itu.”

“Jadi alhamdulillah saya berjuang melalui koperasi itu ya paling tidak bisalah meningkatkan produksi di tempat pelelangan ikan dari 93 miliar (rupiah) per tahun. Lima tahun saya urusi jadi 400 miliar (rupiah) satu tahun. Karena permasalahan dasarnya sudah, paling tidak sudah kita urai satu per satu,” ungkap politisi gondrong ini.

Selama dua periode, mulai tahun 2014, Ono duduk sebagai anggota DPR RI di Senayan. Tahun 2024 ini, ia digadang-gadang akan berlaga merebut kursi Gubernur Jawa Barat.

Baca Juga: HARU SUANDHARU SIAP NYALON GUBERNUR: Menyoal Kebijakan Diskrimatif, dari Perda Anti-LGBT hingga Pelarangan Ahmadiyah
HARU SUANDHARU SIAP NYALON GUBERNUR: Beda Jauh APBD Jabar dan DKI Jakarta
HARU SUANDHARU SIAP NYALON GUBERNUR: Toleransi di Jawa Barat Baik-Baik Saja

Naik-Turun dan Ironi di Balik Tingginya Produksi

Melalui penulusuran berbagai pemberitaan terdahulu maupun terkini, hasil produksi nelayan tangkap Indramayu memang tidak selamanya baik. Namun yang patut diketahui, sektor perikanan dari Indramayu menyumbang produksi ikan tertinggi di Jawa Barat yang mencapai total 40 hingga 50 persen. Produksi perikanan ini juga menjadi penyumbang utama Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Indramayu.

Kepala UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Indramayu, Edi Edwar menyebut target hasil produksi ikan terpenuhi karena kegiatan pendaratan setiap bulan berjalan maksimal. Rata-rata pelelangan ikan setiap harinya mencapai sekitar 1 milliar rupiah.

"Target yang harus dipenuhi Tempat Pelelangan Ikan Karangsong Indramayu sekitar 200 miliar rupiah dalam satu tahun, sementara penghasilan pada bulan Agustus lalu mencapai 185 miliar rupiah," kata Edi Edwar, dikutip dari Antara Jabar.

Pada 2016, kepada Republika, Ono Surono membeberkan kalau produksi ikan nelayan Karangsong pada 2015 rata-rata mencapai 30 miliar rupiah per bulan. Di tahun 2016 turun lima miliar rupiah per bulan. Turunnya produksi ini dinilai lantaran kurangnya fasilitas di TPI Karangsong yang tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah kapal nelayan yang terus bertambah setiap tahun.

Ono menyebut, fasilitas di TPI Karangsong hanya menampung pembongkaran 60-70 ton per hari. Sedangkan hasil tangkap nelayan mencapai 100-150 ton per harinya.

“Jadi kapal-kapal antre selama empat hari sampai satu minggu untuk bisa bongkar tangkapan ikannya di TPI Karangsong," kata Ono Surono.

Lantas pada 2018, produksi ikan di Indramayu mencapai 25,9 ribu ton yang jika dirupiahkan mencapai 415,55 miliar rupiah. Bupati Indramayu Nina Agustina menyebutkan PAD sektor perikanan 80 persen di antaranya berasal dari TPI Karangsong yang memproduksi ikan mencapai 165,7 ribu ton.

Namun terdapat beberapa ironi di balik naik-turun dan capaian produksi ikan nelayan Indramayu. Pada 2023, KPL Mina Sumitra mencatat rata-rata per bulan nilai produksi ikan mencapai 25 milliar rupiah hingga 50 milliar rupiah. Namun, angka itu tidak sepenuhnya dirasakan langsung oleh pemilik kapal besar.

"Itu angkanya saja yang besar. Aslinya banyak tuh bos kapal yang kebingungan untuk bayar kapal sampai modal perbekalan agar bisa berangkat lagi," kata Kajidin, Staf Pribadi Ketua Umum KPL Mina Sumitra, yang tidak lain merupakan staf pribadi Ono Surono, sebagaimana dikutip dari detikJabar, Rabu, 22 November 2023.

Salah satu titik persoalannya adalah proses transaksi. Kebanyakan tengkulak tidak membayar lunas dari total nilai jual ikan, sehingga koperasi harus membantu dana talangan mencapai miliaran rupiah kepada nelayan. Belum lagi, pemilik kapal yang harus membayar pungutan dua arah, yaitu retribusi bulanan dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah kapal bersandar, berkisar 5 sampai 10 persen.

*Kawan-kawan bisa membaca artikel-artikel lain dari Awla Rajul, atau tulisan-tulisan menarik lain tentang Pilgub Jabar