BandungBergerak.id - “Rekan-rekan, bahwasanya pemerintah melakukan tindak korupsi, sepakat? Sepakat. Pemerintah kolusi sepakat? Sepakat, dan pemerintah melakukan nepotisme, sepakat? Sepakat,” ujar orator aksi, Akmal (21 tahun), disahut peserta aksi saat melakukan orasi di aksi ‘Adili Jokowi’ di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat 11 Oktober 2024.

Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Bandung melakukan aksi terkait kekecewaannya terhadap kepemimpinan 10 tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka tergabung dalam dua aliansi mahasiswa, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Nusantara (Bem Nus).

Koordinator BEM SI wilayah Jawa Barat Arif (22 tahun) menjelaskan, aksi ini merupakan kekecewaan mahasiswa terhadap Presiden Jokowi selama dua periode yang dianggap telah melakukan pelanggaran, seperti mengeluarkan regulasi cacat hukum dan tidak melibatkan partisipasi publik.

Ditambah, menurut Arif, selama Jokowi menjabat sebagai pemimpin Indonesia utang negara kian membengkak. Dia menuturkan hal tersebut terjadi antara lain karena ambisi Jokowi mencanangkan proyek strategis nasional, seperti kereta cepat dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mengutip dari laman CNBC Indonesia per-Juli 2024, utang pemerintah kini tembus 8.502,69 triliun rupiah atau naik sekitar 57,82 triliun rupiah dalam sebulan. Hal tersebut, menurut Arif membuat ekonomi Indonesia terpuruk. Masyarakatlah yang menerima dampaknya.

“Begitu banyak permasalahan yang hadir mulai dari berbagai produk hukum yang minim melibatkan partisipasi publik juga tidak berpihak pada masyarakat,” ujar mahasiswa Universitas Komputer Indonesia (Unikom), kepada BandungBergerak di sela-sela aksi.

Hal senada diungkapkan juga oleh Hamimudin Nasir (22 tahun). Ia menyebut Jokowi gagal dalam memerintah Indonesia selama 10 tahun. Jokowi, menurut Nasir telah mengotak-atik konstitusi perundang-undangan untuk melancarkan kepentingannya.

Lebih lanjut, ketua BEM Nus itu menganggap, Jokowi telah mempraktikan otokrasi legal dalam kekuasaanya. Hal ini menyebabkan banyak proyek yang dicanangkan Jokowi ugal-ugalan.

“Jokowi senantiasa memperlihatkan istilahnya otokratik legalism, yaitu sebuah otokrasi yang legal, artinya Jokowi mengutak-atik undang-undang untuk melancarkan kekuasaannya,” tutur ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Baca Juga: Suara Ibu Kembali Turun ke Jalan di Aksi Peringatan Darurat di Bandung: Jangan Bungkam Anak-anak Kami!
Mahasiswa Bandung Kembali Turun ke Jalan, Waspada dari Kebohongan DPR
Cerita Pelajar di Bandung dalam Lautan Demonstrasi Rakyat Gugat Negara, Pulang Sekolah Langsung Unjuk Rasa

Mempersempit Ruang Kebebasan

Pada Senin malam, 7 Oktober 2024, BEM SI Jawa Barat melaksanakan diskusi bertajuk “Jokowi and His Familys Disaster” di Monumen Perjuangan, Kota Bandung. Namun diskusi ini urung dilakukan dengan dalih tidak ada perizinan.

Tidak kehabisan akal, BEM SI langsung pindah tempat menuju kampus UPI Bumi Siliwangi untuk melanjutkan diskusi tersebut. Lagi-lagi diskusi itu dibubarkan satuan keamanan (satpam) UPI dengan alasan yang sama.

Merespons hal tersebut, dalam aksi ini juga, Arif menyuarakan atas pembatasan ruang diskusi di ruang publik. Dia menyadari kepemimpinan Jokowi sudah berlebihan, sebab adanya pembatasan diskusi sampai ke ranah kampus.

“Dan itu bagi kami adalah bentuk nyata dari penyempitan kebebasan di ruang publik dan kebebasan berpendapat,” ujarnya, geram.

Di sisi lain, Nasir mengeluhkan biaya kampus yang makin tinggi. Hal tersebut menurutnya disebabkan karena kampus menetapkan sebagai perguruan tinggi milik pemerintah yang memiliki otonomi penuh atau PTN-BH. Menurut Nasir penetapan kampus yang memiliki otonomi penuh dapat mencekik mahasiswa dalam masalah biaya.

Lebih dari itu, tidak adanya upaya dari pemerintah untuk memperingan biaya kuliah, menurut Nasir tidak bisa dibiarkan. “Yang memang secara garis pandang kami menganggap menormalisasikan komersialisasi pendidikan juga,” ungkapnya.

Nasir mengungkapkan, aksi kali ini adalah sebagai pantikan. Ke depannya, mahasiswa akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar. Dia pun berharap agar Jokowi segera diadili. “Harapan besarnya adalah adili Jokowi. Dan kita menginginkan tidak ada lagi pemimpin-pemimpin seperti Jokowi hari ini,” harapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Arif. Dia menjelaskan maksud arti adili Jokowi. “Maksudnya adili itu kami menuntut jokowi untuk bertanggung jawab atas segala bentuk permasalahan yang lahir dan keputusan publik yang ia ciptakan,” jelasnya.

*Kawan-kawan yang baik bisa membaca tulisan-tulisan lain dari Yopi Muharam, atau artikel-artikel lain tentang Mahasiswa Bandung