BandungBergerak.id - Isu transisi energi belum mendapat perhatian yang cukup signifikan dari para kontestan Pilgub Jabar 2024 (Pilkada Jawa Barat), apabila dibandingkan dengan fokus isu lainnya seperti bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur. Padahal, kebutuhan akan transisi energi sangat krusial di masa krisis iklim saat ini.

Ringkasan di atas merupakan salah satu hasil Survei “Persepsi Masyarakat Jawa Barat tentang Isu Transisi Energi dan Dampak Perubahan Iklim dalam Momentum Pilkada 2024” yang diselenggarakan oleh Yayasan Cerah Indonesia, Koalisi untuk Energi Bersih (Kutub) Jawa Barat, dan Center for Economics and Development Studies (CEDS) Unpad.

Survei itu dilakukan di enam kota/kabupaten di Jawa Barat dengan menjaring sampel sebanyak 480 responden. Selain survei langsung masyarakat, ada pula penjaringan pendapat ahli yang dilakukan dengan metode Delphi. Survei itu dilakukan untuk memahami bagaimana isu-isu transisi energi dan perubahan iklim mempengaruhi pilihan politik masyarakat dalam Pilgub Jabar 2024.

Responden dari hasil survei tersebut mayoritas berpendidikan SMA dan bekerja sebagai wiraswasta. Jika dipisahkan sesuai gender, 52,1 persen responden adalah perempuan sementara 47,9 persen laki-laki.

Dosen dan Peneliti CEDS Unpad Viktor Pirmana menerangkan, sebenarnya isu transisi energi dan dampak perubahan iklim mulai menjadi pertimbangan dalam pilihan politik masyarakat. Namun, masyarakat masih lebih fokus pada isu-isu sosial seperti bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur.

Dari hasil survei, dukungan terhadap transisi ke energi ramah lingkungan lebih kuat di kalangan laki-laki, generasi muda, dan mereka dengan pendidikan tinggi. Mayoritas responden setuju bahwa transisi ke energi ramah lingkungan sangat penting untuk masa depan, dengan 36,9 persen sangat setuju dan 43,8 persen setuju.

Selain itu, mayoritas responden (90,6 persen) bersedia menggunakan energi ramah lingkungan di rumah jika biayanya terjangkau. Sebagian besar responden pun mendukung kebijakan pemerintah Jawa Barat untuk mempermudah penggunaan energi ramah lingkungan, dengan 47,5 persen responden menyatakan mendukung dan 38,4 persen sangat mendukung.

Viktor menyatakan, isu lingkungan menjadi perhatian responden muda dan berpendidikan tinggi. Ini pula yang mempengaruhi mereka dalam memilih paslon Pilgub Jabar 2024. “Mayoritas responden menganggap isu lingkungan, seperti transisi energi dan iklim, mempengaruhi pilihan mereka dalam Pilkada mendatang,” kata Viktor, dalam diseminasi riset yang diselenggarakan secara hybrid, Kamis, 17 Oktober 2024.

Mayoritas responden dari riset itu pun mengaku belum mengetahui program-program yang ditawarkan oleh calon gubernur terkait permasalahan lingkungan, transisi energi, dan iklim. Meski begitu, mereka memiliki harapan yang besar terhadap calon gubernur untuk memperhatikan isu lingkungan ketika menjabat dan terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat.

Adapun pandangan ahli, mayoritasnya sepakat bahwa isu transisi energi dan krisis iklim jarang diangkat dalam debat politik lokal di Jawa Barat. Mereka menyatakan bahwa isu ini belum menjadi tema utama dalam kampanye politik karena masyarakat lebih fokus pada isu-isu sosial seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan isu-isu jangka pendek lainnya.

Selain itu, isu transisi energi jarang didengungkan oleh para paslon lantaran pemahaman masyarakat umum yang masih terbatas. Para ahli pun pun sepakat bahwa peningkatan penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon merupakan isu yang paling mendesak untuk ditangani oleh calon gubernur.

Jawa Barat memiliki potensi energi terbarukan yang besar, seperti tenaga surya dan panas bumi, namun hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, PLTU yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi masih menjadi penyumbang besar emisi karbon di Jawa Barat, sehingga para ahli menekankan pentingnya pensiun dini PLTU untuk mengurangi emisi.

Dalam survei itu, para ahli menyatakan bahwa isu transisi energi dan krisis iklim semakin penting dalam keputusan memilih calon gubernur. Meski ada isu sosial dan ekonomi lain yang juga mendesak, komitmen calon gubernur terhadap transisi energi dan kelestarian lingkungan menjadi faktor yang dipertimbangkan.

Para ahli menekankan bahwa sektor industri dan pertanian di Jawa Barat sangat terkait dengan emisi karbon dan krisis iklim, sehingga kebijakan yang jelas dan konkret dalam mengatasi kedua isu ini akan mempengaruhi pembangunan berkelanjutan di provinsi Jawa Barat. Calon gubernur yang memiliki visi untuk mengurangi emisi dan mempromosikan energi terbarukan akan memiliki keunggulan di mata para ahli.

“Tindakan kita hari ini itu tidak boleh menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan pembangunan, untuk anak cucu kita. Jadi perilaku atau beraktivitas secara bijak, berwawasan lingkungan itu juga akan membantu anak cucu kita nanti untuk memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan pembangunan dan memenuhi kebutuhan,” ungkapnya menyampaikan hasil survei.

Baca Juga: PILGUB JABAR 2024: Elektabilitas Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie Diprediksi Dipengaruhi Konstelasi Politik Nasional
PILGUB JABAR 2024: Partai-partai Medioker Bersatu di Jawa Barat, Akankah Mereka Bertaji?
PILGUB JABAR 2024: Visi Misi Para Kandidat, KPU Jabar Siapkan Materi Debat tentang Pemenuhan Hak-hak Kawan-kawan Difabel 

Isu Lingkungan Menjadi Topik Debat

Kegiatan peluncuran laporan survei “Persepsi Masyarakat Jawa Barat tentang Isu Transisi Energi dan Dampak Perubahan Iklim dalam Momentum Pilkada 2024” selain menghadirkan Viktor, juga ada Peneliti Kutub Jabar Dadan Ramdan, Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Hedi Ardia yang dimoderatori oleh Koordinator Kutub Jabar Wulandari.

Hasil survei juga ditanggapi oleh pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Dinas ESDM dan Bappeda Jawa Barat. Kegiatan itu pun mengundang keempat Paslon Gubernur Jawa Barat yang kehadirannya diwakili oleh masing-masing tim pemenangan.

Peneliti Kutub Jabar Dadan Ramdan menjelaskan, Jawa Barat belum memiliki peta jalan bagaimana meninggalkan batubara dan bertransisi ke pembangkit energi terbarukan.

“Draf dokumen RUED (Rencana Umum Energi Daerah) yang itu revisi Perda 2 2019 menurut Walhi belum memiliki naskah kajian teknis dari hulu ke hilir terkait dengan pengurangan energi fosil batubara dengan kebijakan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU. Peta jalan harus dimasukkan. (Seharusnya) tidak ada pembangunan PLTU baru sebagaimana amanat Perpres 112/2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan energi listrik,” kata Dadan.

Dadan merekomendasikan, agar ada pelibatan masyarakat sipil dalam penyusunan revisi RUED Jawa Barat. Pihaknya juga mendorong pensiun dini PLTU dan meningkatkan penggunaan energi primer Jawa Barat yang bersumber dari pembangkit energi terbarukan.

Komisioner KPU Jawa Barat Hedi Ardia menyebutkan, isu lingkungan tidak dapat dipisahkan dari isu pembangunan dan politik, terutama di wilayah Jawa Barat. Menurutnya, Jawa Barat yang memiliki 50 juta jiwa dan keanekaragaman hayatinya memiliki kebutuhan pengelolaan lingkungan dalam pembangunan.

“KPU sebagai salah satu penyelenggara Pemilu merasa terpanggil gitu ya dan berharap ini isu lingkungan itu bukan sekedar wacana sekunder, tapi kita sepakat bahwa Jawa Barat juga butuh pemimpin yang memang punya konsen terhadap isu-isu lingkungan,” kata Hedi. 

Untuk mengarusutamakan isu lingkungan, lanjut Hedi, KPU Jawa Barat memasukkan isu lingkungan dalam subtema debat publik yang akan dilaksanakan sebanyak tiga kali. Selain itu, KPU Jabar mengimbau kepada seluruh kandidat untuk memasang alat peraga kampanye menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan mudah didaur ulang.