BandungBergerak.id – Iklim Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) mulai terasa. Sejumlah partai medioker atau tidak lolos ambang batas parlemen bersatu membentuk Koalisi Jabar Menang. Akankah koalisi ini menang seperti nama yang diusungnya? 

Ada 9 partai yang tergabung dalam Koalisi Jabar Menang, yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Ketua DPW Partai PKN Jabar Humar Dani menyebutkan, di Pilgub Jabar koalisi ini akan mengundang para calon gubernur dan wakil gubernur sesuai kriteria-kriteria yang telah disepakati bersama, yaitu Nyantri, Nyunda, Nyakola, Nyabar, Nyantika,dan Mandiri.

“Kemudian kita akan melihat visi misi dan seperti apa kemudian kita akan tentukan kembali ke mana arah yang akan kita dukung,” kata Humar Dani di deklarasi Koalisi Jabar Menang untuk Pilgub Jabar, Kantor DPD Partai Hanura Jawa Barat, Bandung, Jumat, 16 Agustus 2024.

Humar Dani yakin koalisi ini akan menjadi kekuatan politik di daerah. Namun ia tidak lugas saat menjawab apakah koalisi ini menjadi tandingan dari Koalisi Indonesia Menang (KIM) Plus yang mendukung Prabowo dan Gibran pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu nasional kemarin.

“Masalah ini sudah nasional. Kita di daerah ini tentu kita membuat satu hal untuk daerah. Mendukung si A, si B mungkin saja, tapi khusus ini untuk daerah Jawa Barat,” ujar Humar Dani.

Saat ditanya mengenai kotak kosong pada saat pesta politik menentukan pemimpin Jabar nanti, Humar menyebut hal itu tidak mungkin terjadi.  “Jadi bicara kotak kosong itu kan perhitungan sementara, saya yakin tidak akan terjadi. Kalau kotak kosong sudah aja kotaknya dibuang, tinggal kosongnya aja,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPD Partai Hanura Jabar Dian Rahadian mengklaim Koalisi Jabar Menang memiliki modal dukungan sampai 1,7 juta suara untuk bisa memenangkan kontestasi menuju Jabar satu. Bahkan jumlah ini kemungkinan bertambah.

Dian menjelaskan, deklarasi koalisi berangkat dari gerakan murni tanpa ada kepentingan dari pihak mana pun. “Tadi sudah kita sampaikan bahwa hari ini belum menentukan pilihan pada satu calon artinya kita ini orisinil tidak ada pesanan membuat kegiatan ini, dari salah satu calon mana pun, tidak ada,” jelas Dian, di tempat yang sama.

Meski begitu, koalisi ini akan segera membuka komunikasi politik dengan beberapa calon kontestan Pilgub Jabar. Hal senada dituturkan Ketua DPW Partai Ummat Daris yang menyatakan koalisi ini bukan lipstik dan musiman semata menjelang Pilgub Jabar. Gerakan ini berangkat dari rasa senasib sepenanggungan untuk menentukan siapa saja yang berhak memimpin Jabar.

“Kita akan membentuk tim kecil ini untuk memverifikasi calon-calonnya yaitu akan memunculkan calon-calon yang betul-betul layak didukung oleh 9 partai yang punya suara 1,7  juta. Nah, ini jadi kita bukan sekedar euforia untuk seolah-olah kita mencari calon,” beber Daris.

Baca Juga: PILGUB JABAR 2024: KPU Merilis Tahapan dan Jadwal Pilkada, Ribuan Anggota PPK dan PPS Dilantik
PILGUB JABAR 2024: Jalan Terjal Calon Independen di Panggung Politik Jawa Barat
PILGUB JABAR 2024: Sosialisasi Pilkada Masyarakat Adat Cigugur, Pemenuhan Hak-hak Politik Suku-Suku Minoritas Sering Kali Terkendala 

Kurang Berdampak?

Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Ari Ganjar menyebut Koalisi Jabar Menang muncul untuk menarik perhatian dalam dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Barat, sehingga mereka tidak sekadar menonton. Namun Ari meragukan klaim 1,7 juta suara yang dikantongi koalisi ini.

“Koalisi tersebut tidak ada efek apa-apa terhadap pencalonan. Tapi bisa berdampak apabila mereka nanti diajak bergabung sebagai partai pendukung (bukan pengusung). Itu pun akan dilihat sejauh mana basis mereka memberikan kontribusi elektoral,” ujar Ari, saat dihubungi BandungBergerak, Selasa, 20 Agustus 2024.

Ari juga juga meragukan politik alternatif belum menjadi tradisi gerakan dalam politik Indonesia. Ditambah lagi partai-partai nonparlemen tidak memiliki basis masa yang besar di Tatar Priangan. “Pemain utama tetap partai-partai yang punya kursi di DPRD Jabar,” kata Ari. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional. Hasil Pemilu 2024 lalu mencatat hanya 8 (delapan) partai politik yang lolos ke DPR RI.

Mengacu pada hasil rekapitulasi yang dirilis KPU RI, PDIP memperoleh suara terbanyak dengan 25.387.279 suara dari 151.796.630 suara atau sebesar 16,72 persen, posisi kedua Golkar memperoleh 23.208.654 suara atau 15,28 persen, Partai Gerindra dengan 20.071.708 atau 13,22 persen, PKB dengan 16.115.655 atau 10,62 persen, NasDem dengan 14.660.516 suara atau 9,66 persen, PKS dengan 12.781.353 atau 8,42 persen, Partai Demokrat memiliki 11.283.160 suara dengan 7,43 persen, dan PAN dengan 10.984.003 suara dengan raihan 7,24 persen.

Sementara itu, ada 10 partai politik yang tidak lolos ke DPR RI, yaitu PPP: 5.878.777 (3,87 persen), PSI: 4.260.169 (2,806 persen), Perindo: 1.955.154 (1,29 persen), Gelora: 1.281.991 (0,84 persen), Hanura: 1.094.588 (0,72 persen), Buruh: 972.910 (0,64 persen), Ummat: 642.545 (0,42 persen), PBB: 484.486 (0,32 persen), Garuda: 406.883 (0,27 persen), PKN: 326.800 (0,215 persen).

Di sisi lain, Ari menganalisa peta politik nasional yang akan merembes ke Jawa Barat. Hadirnya Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akan melahirkan politik barter di Jabar dengan memajukan Deddy Mulyadi, politikus Golkar, sebagai calon gubernur, dan mendukung Ridwan Kamil maju dalam Pilkada DKI Jakarta.

“Deddy Mulyadi akan disokong kuat oleh pusat karena Jabar adalah basis pemilih Prabowo. Jadi sekarang untuk daerah-daerah strategis kemungkinan sudah dipetakan oleh para elite pusat,” ujarnya.

Dengan demikian, KIM Plus sangat memungkinkan terjadi di Jabar walaupun tanah Pasundan memiliki jumlah pemilih lebih banyak dan kompleks. Kehadiran KIM Plus di Jawa Barat juga akan menimbulkan ketidakpuasan dari elite-elite politik daerah.

Hal lain yang disoroti Ari adalah setelah Ridwan Kamil dipastikan maju dalam Pilgub DKI Jakarta, panggung politik di Jawa Barat akan lebih seru karena peluang bagi Cagub-Cawagub alternatif makin terbuka. Kendati demikian, menurut Ari Deddy Mulyadi merupakan bakal calon dengan elektabilitas tinggi.

*Kawan-kawan yang baik silakan membaca tulisan lain Muhammad Akmal Firmansyah atau artikel-artikel tentang Pilgub Jabar atau Pilwalkot Bandung