BandungBergerak.id - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat mengundang para kandidat Pilgub Jabar 2024 ke acara milangkalanya yang ke-44 tahun, 31 Oktober 2024. Hanya satu perwakilan pasangan calon saja yang hadir. Tiga pasangan lainnya memilih absen tanpa keterangan yang jelas; ketidakhadiran mereka menimbulkan tanda tanya tentang pelestarian lingkungan Jawa Barat.

Milangkala Walhi Jabar dengan tajuk "Daulat Indonesia" ini bertujuan untuk membuka dialog mengenai berbagai isu lingkungan hidup yang semakin mendesak. Acara ini diharapkan menjadi wadah untuk membahas komitmen dan rencana para calon Pilgub Jabar 2024 dalam mengatasi tantangan lingkungan yang dihadapi oleh provinsi berpenduduk sekitar 50 juta jiwa.

Perwakilan Walhi Jabar Deni Kurniawan menjelaskan, sebenarnya pihaknya telah mengundang empat calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat untuk menghadiri dialog ini. Pada awalnya, Walhi menghubungi mereka dan mendapatkan respons positif bahwa mana mereka akan mengonfirmasi ulang.

Namun, kata Deni, dalam dua hari terakhir, usaha untuk meningkatkan intensitas komunikasi dengan tiga calon tersebut mengalami kendala. Mereka sulit dihubungi, tidak mengangkat telepon, dan tidak membalas pesan WhatsApp. Sebenarnya, tidak ada penolakan dari mereka, tetapi mereka mengaku akan mengatur jadwalnya.

“Pada hari ini, hanya satu calon yang datang, yaitu Ilham Habibie dari nomor urut 3, yang hadir. Kegiatan ini seharusnya menjadi forum diskusi bagi para calon, namun sayangnya tiga dari mereka tidak hadir. Kami juga merasa kecewa terhadap sikap tim sukses yang tidak hadir, karena tidak ada keterangan lebih lanjut melalui surat atau konfirmasi langsung,” kata Deni Kurniawan di acara Milangkala Walhi Jabar: Daulat Indonesia yang diselenggarakan di Bandung.

Komitmen Ilham Habibie Terhadap Lingkungan

Ilham Habibie, satu-satunya kandidat Pilgub Jabar 2024 yang menghadiri milangkala ini, menekankan pentingnya menciptakan lapangan pekerjaan, pendidikan, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat.

"Kebanyakan negara maju lapangan pekerjaannya  berasal dari industri yang mengacu pada Sustainable Development Goals (SDGs), oleh karena itu dalam setiap langkah yang kita ambil harus bisa berkesinambungan dengan hal itu," ujarnya.

Mengenai perubahan iklim yang kini melanda dunia, dia menekankan bahwa komitmen untuk menjaga iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat.

"Kita sebagai negara sudah berkomitmen untuk menjaga iklim melalui penggunaan energi terbarukan. Lingkungan hidup di Jawa Barat harus asri, lestari, dan bersih," tambah Ilham.

Selain itu, ia menyoroti perlunya penanganan masalah sampah yang mendesak di Jawa Barat, yang harus dilakukan bersamaan dengan industrialisasi dan edukasi masyarakat.

Hasil Survei Terbaru Walhi Mengenai Lingkungan Hidup 

Walhi Jawa Barat juga mempublikasikan hasil survei tentang kondisi lingkungan hidup di Jawa Barat. Survei ini melibatkan 177 responden dari 24 kabupaten dan menunjukkan bahwa masyarakat berpendapat bahwa wilayah perkotaan memiliki masalah lingkungan hidup yang lebih besar dibandingkan dengan daerah perdesaan. Dari 14 kategori masalah yang diidentifikasi, isu yang paling dominan adalah sampah, pencemaran sungai, dan lahan kritis.

Masyarakat memberikan beberapa usulan untuk perbaikan lingkungan dalam lima tahun ke depan, yang mencakup:

1. Program edukas? lingkungan hidup dan persampahan kepada masyarakat dan pelaku usaha

2. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup

3. Program rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis di kawasan hutan dan non kawasan hutan

4. Kebijakan perlindungan kawasan resapa air dna kawasan konservasi lainnya

5. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal

6. Gerakan penyelamatan sumber-sumber air dan sungai

7. Pemberdayaan komunitas yang bergerak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

8. Pembangunan model desa berbasis lingkungan hidup

9. Program pengelolaan sampah organik

10. Peningkatan alokasi anggaran lingkungan hidup

11. Moratorium izin pembangunan sarana komersil skala besar di KBU

12. Kebijakan program pengembangan energi bersih.

Menurut Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) indeks kualitas lingkungan hidup di Jawa Barat menduduki peringkat ketiga provinsi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terendah pada 2022, dengan nilai 64,66 poin. Nilai ini lebih rendah 7,76 poin dibandingkan nilai IKLH yang ditetapkan oleh Standar Nasional.

Selain itu, laporan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dan Kerusakan Lingkungan KLHK mencatat bahwa Indeks Kualitas Air di Jawa Barat memperoleh nilai 46,87 poin, menurun 0,26 poin dari tahun sebelumnya dan termasuk dalam kategori kurang baik. Penurunan ini menunjukkan adanya kecenderungan kualitas air yang semakin memburuk.

Kualitas udara di Jawa Barat berada di kategori sedang dengan nilai 81,39 poin. Namun, kualitas udara di beberapa titik di Kota Bandung, per 28 Oktober hingga 2 November, berada pada kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif, menunjukkan adanya masalah serius terkait polusi.

Indeks Kualitas Lahan Jawa Barat juga mencerminkan kondisi yang memprihatinkan, dengan nilai hanya mencapai 41,89, jauh dari persentase tutupan hutan ideal yang seharusnya mencapai 84,3 persen. Kerusakan kawasan hutan setiap tahunnya diperkirakan mencapai 20.000 hektare akibat kegiatan tambang dan bisnis properti.

Baca Juga: Refleksi 43 Tahun Walhi Jabar, Jawa Barat Dikepung Kerusakan Lingkungan
Menerapkan Konsep Arsitektur Tropis di Lingkungan Khatulistiwa

Rekomendasi untuk Calon Pemimpin Jawa Barat

Dialog milangkala Walhi juga menghasilkan rekomendasi perbaikan lingkungan kepada calon pemimpin Jawa Barat, termasuk Edukasi Melek Daerah Aliran Sungai (DAS) kepada masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Mereka perlu diberi kesadaran tentang pentingnya menjaga ekosistem dan juga mendukung komunitas yang bekerja dalam menjaga sekaligus memulihkan DAS Citarum di 13 kabupaten/kota.

Selain itu, perlunya pengembangkan ekonomi alternatif bagi kelompok tani hutan agar tidak menjalankan praktik olah lahan di kawasan hutan yang dapat merusak lingkungan. Semua hal tersebut harus didukung dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang untuk memastikan keberlanjutan serta memfasilitasi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan konservasi lahan berbasis komunitas agar lebih terarah dan efektif.

Gerakan pecinta alam tidak dapat dipisahkan dari isu lingkungan hidup, dan penerapan kebijakan tanpa toleransi terhadap kerusakan lingkungan. “Zero tolerance policy” adalah suatu keharusan dalam perlindungan lingkungan hidup.

Rena dari Dewan Nasional Walhi menambahkan, proyek strategis nasional seharusnya memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. "Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memperhatikan aspek lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," katanya.

Dengan mengadakan dialog publik ini, Walhi berharap calon pemimpin Jawa Barat ke depannya dapat lebih memahami dan mengatasi persoalan lingkungan hidup yang mendesak, serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan.

"Kita tidak bisa menunda lagi tindakan kita terhadap lingkungan. Komitmen dari pemimpin yang akan datang sangat penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati lingkungan yang sehat dan berkelanjutan," tambah Deni Kurniawan.

*Kawan-kawan yang baik silakan membaca tulisan lain Muhammad Akmal Firmansyah atau artikel-artikel tentang Lingkungan Hidup