BandungBergerak.id - Pemkot Bandung pernah mendeklarasikan tahun 2023 sebagai kota bebas buang air besar sembarangan (ODF/Open Defecation Free). Kini, tahun 2024 sudah hampir habis. Salah satu syarat untuk mencapai status ODF adalah meningkatkan akses sanitasi masyarakat. Menurut penelitian lapangan, belum semua masyarakat Kota Bandung bisa mengakses sarana sanitasi yang baik.

Deklarasi Bandung bebas buang air besar sembarangan tinggal deklarasi. Warga, terutama yang tinggal di permukiman padat, membutuhkan sistem sanitasi yang sehat. Segera.

Terkait ODF dan sistem sanitasi ini, baru-baru ini Pemkot Bandung menggelar Gebyar STBM Stunting, Kamis, 14 November 2024. STBM merupakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sebuah program dari pemerintah pusat untuk menerapkan standar sistem sanitasi di lingkungan masyarakat.

Di acara yang diselenggarakan di d'Botanica Bandung Mal, alih-alih di permukiman padat penduduk, diketahui bahwa salah satu solusi agar warga bisa mengakses sistem sanitasi yang baik adalah dengan membangun STBM. STBM yang harus diterapkan di Kota Bandung terdiri dari 8 pilar, dan pilar utama justru bebas buang air besar sembarangan.

Pilar lainnya adalah cuci tangani pakai sabun; mengolah air minum dan makanan rumah tangga; mengolah sampah rumah tangga; mengolah limbah cair rumah tangga; gizi ibu hamil; pemberian ?makanan tambahan bayi dan anak; dan pemantauan tumbuh kembang anak.

Perkembangan program bebas buang air besar sembarangan di Kota Bandung sempat disinggung Pelaksana Harian Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung Ni Luh Widyastuti di acara Gebyar STBM Stunting tersebut. Menurutnya, Kota Bandung berkomitmen ODF pada tahun 2023. Sedangkan STBM ditargetkan selesai tahun 2028.

Ia menyebut, di Kota Bandung, per 1 Oktober 2024, ada 4 kelurahan dan 1 kecamatan berhasil STBM yaitu Kecamatan Gedebage, Kelurahan Rancanumpang, Kelurahan Rancabolang, Kelurahan Cisaranten Kidul dan Kelurahan Cimincrang. "Tahun 2025 target kelurahan STBM minimal 1 kecamatan 1 kelurahan," ungkap Ni Luh Widyastuti, dalam keterangan resmi.

Sementara jumlah kecamatan di Kota Bandung terdiri dari 30 kecamatan dan jumlah kelurahannya lebih dari 150 kelurahan. Mampukah Pemkot Bandung membangun STBM di tiap kecamatan atau kelurahan?

Baca Juga: Pembangunan Sistem Sanitasi Berbasis Gender
Data Jumlah Kelurahan di Kota Bandung yang Menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Tuntas 100 Persen per 2020
Sudah Pantaskah Kota Bandung Meraih Penghargaan ODF 100 Persen?

Kota Bandung saat ini dihuni sekitar 2,5 juta penduduk dan tidak semua warga memiliki kemudahan untuk mengakses sistem sanitasi. Temuan hasil penelitian yang dilakukan Aditya Nuraeni, Heru Nurasa, Ida Widianingsih [Jurnal Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, Unpad, 2022, “Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kota Bandung”] bahkan menunjukkan masih sedikit jumlah daerah di Kota Bandung yang bebas buang air besar sembarangan.

Aditya Nuraeni dkk menjelaskan, Kota Bandung merupakan salah satu wilayah yang menerapkan program sanitasi total berbasis masyarakat pada tahun 2020 dan menargetkan 151 kelurahan 100 persen bebas buang air besar sembarangan (open defecation free). Dengan berbagai kegiatan dan pembangunan sanitasi yang telah dilakukan, faktanya pada tahun 2020 realisasi pencapaian ODF di Kota Bandung hanya sebesar (11,25 persen) dengan 17 kelurahan yang sudah bebas buang air besar sembarangan (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kota Bandung 2020, 2020).

Pertumbuhan penduduk dan terbatasnya ruang terbuka menjadi tantangan Kota Bandung dalam membangun sanitasi komunal. Untuk membangun septictank komunal diperlukan tanah seluas minimal 1 meter x 1 meter. Berdasarkan hasil observasi kecamatan bojongloa kaler menjadi salah satu wilayah yang sulit dibangunnya septictank dikarenakan jumlah penduduknya tercatat 122.137 jiwa. Dengan luas wilayah 3,063 kilometer persegi, tingkat kepadatan di kecamatan ini mencapai 39.837 ribu jiwa per kilometer persegi. Angka yang jauh melampaui ke-29 kecamatan lainnya.

Aditya Nuraeni dkk juga membeberkan salah satu daerah yang cukup berhasil dengan septictank komunal, yaitu kecamatan Arcamanik yang menggunakan metode Bank Kasep (Bangga Kagungan Septictank). Bank Kasep merupakan program kecamatan Arcamanik untuk memberikan dana pinjaman bagi warganya khusus untuk membangun septic tank. Program ini juga sebagai solusi kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki keinginan untuk membuat septic tank.

“Bang Kasep ini menjadi upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Bandung dalam mewujudkan 100 persen Open Defecation Free (ODF). Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membuang kotorannya ke sungai (Kecamatan Arcamanik, 2020), kata Aditya Nuraeni dkk, diakses dari jurnal, Jumat, 15 November 2024.    

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan sanitasi total berbasis masyarakat di Kota Bandung belum berjalan optimal dikarenakan masih banyaknya beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Aspek yang berpengaruh dalam pencapaian program sanitasi total berbasis masyarakat yaitu: partisifasi masyarakat, komitmen masyarakat, kondisi lingkungan, pemerintah, agenagen yang terlibat, dan peraturan lokal. 

“Dengan demikian pencapaian program sanitasi total berbasis masyarakat akan berhasil apabila seluruh proses implementasi dilajsanakan secara holistic, mulai tahap awal sampai verifikasi,” terang Aditya Nuraeni dkk. 

*Kawan-kawan yang baik, silakan membaca tulisan-tulisan lain tentang Sanitasi Kota Bandung dalam tautan ini