BandungBergerak.id – Kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 menuai banyak perhatian. Di satu sisi, langkah ini dinilai penting untuk mendukung pembangunan negara. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi memberatkan pedagang kecil, pengusaha rumahan, hingga masyarakat umum yang menengah ke bawah. Pasalnya, kenaikan PPN akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa, yang pada akhirnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Pedagang kecil sering kali menjadi kelompok pertama yang terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Mereka mengandalkan margin keuntungan yang tipis untuk bertahan hidup. Kenaikan PPN berarti harga barang yang mereka jual akan naik, sementara daya beli konsumen belum tentu meningkat.

Bayangkan seorang pedagang rumahan yang menjual makanan ringan dengan harga Rp 10.000 per bungkus. Dengan PPN 12%, harga jual akan naik menjadi Rp 11.200. Bagi sebagian konsumen, kenaikan ini mungkin tampak kecil. Namun, bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas, setiap rupiah sangat berarti. Hasilnya? Konsumen mungkin akan mengurangi pembelian, dan pedagang kehilangan pelanggan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa 60% usaha mikro dan kecil mengalami kesulitan mempertahankan bisnis mereka ketika terjadi kenaikan harga bahan pokok. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan PPN harus disertai langkah-langkah mitigasi agar tidak semakin membebani sektor usaha kecil.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Indonesia (Cemas) 2045, Menghadapi Tantangan Lingkungan Demi Keberlanjutan Bangsa
MAHASISWA BERSUARA: Tidak Ada Istilah FOMO Buat Para Mahasiswa yang Baru Mulai Membaca
MAHASISWA BERSUARA: Karena Suporter Fomo Menjadi Makanan Kapitalis Sepak Bola (Indonesia)

Jasa Ikut Naik, Beban yang di Angkat pun ikut Berat

Tak hanya barang, kenaikan PPN juga memengaruhi harga jasa. Mulai dari transportasi, pendidikan, hingga perawatan kesehatan, semua berpotensi ikut naik. Hal ini tentu memberatkan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada layanan ini untuk kebutuhan sehari-hari.

Misalnya, seorang tukang ojek online yang harus membayar biaya perawatan motor lebih tinggi karena jasa bengkel terkena dampak kenaikan PPN. Dengan penghasilan yang tidak seberapa, beban tambahan ini menjadi tantangan baru.

Menurut Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), "Kenaikan tarif PPN harus disertai insentif untuk menjaga daya beli masyarakat. Jika tidak, kebijakan ini berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi."

Mengapa Kebijakan Ini Diambil?

Pemerintah beralasan bahwa kenaikan PPN adalah langkah untuk meningkatkan pendapatan negara. Dana ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah manfaat ini akan langsung dirasakan oleh masyarakat kecil?

Ekonom Faisal Basri menekankan, “Pajak adalah alat redistribusi kekayaan, tetapi penerapannya harus adil. Jangan sampai masyarakat bawah yang paling merasakan bebannya.”

Langkah Mitigasi yang Dibutuhkan

Kenaikan PPN bukanlah kebijakan yang salah, tetapi penerapannya harus disertai strategi yang inklusif. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti memberikan insentif bagi UMKM misalnya pengurangan pajak untuk usaha kecil agar mereka bisa tetap bersaing. Penundaan penerapan di sektor tertentu barang dan jasa esensial seperti makanan pokok atau layanan kesehatan bisa dikecualikan sementara dari kenaikan PPN. Transparansi penggunaan pajak masyarakat perlu tahu ke mana dana ini akan dialokasikan. Jika hasilnya nyata, publik akan lebih menerima kebijakan ini.

Jika dikelola dengan baik, pendapatan dari kenaikan PPN bisa menjadi modal besar bagi pembangunan negara. Namun, tanpa perencanaan matang, kebijakan ini justru bisa memperlebar kesenjangan sosial. Masyarakat menengah ke bawah akan semakin tertekan, sementara pelaku usaha besar cenderung mampu menyesuaikan diri dengan lebih mudah.

Harapan untuk Kebijakan yang Adil

Kebijakan kenaikan PPN adalah ujian bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil. Dalam situasi ini, langkah transparan, komunikasi terbuka, dan pendekatan inklusif adalah kunci.

Bagi pedagang kecil dan masyarakat umum, harapannya sederhana kebijakan ini tidak hanya membawa beban baru, tetapi juga manfaat nyata yang dirasakan oleh semua. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memberikan hasil yang adil dan seimbang, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan jangan hanya menjadi tambahan angka pada pendapatan negara, tetapi juga harus mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan rakyatnya.

*Kawan-kawan dapat membaca artikel-artikel menarik lain Mahasiswa Bersuara