BandungBergerak.id - Akses pendidikan yang merata di seluruh institusi masih menjadi masalah utama di Kabupaten Garut. Para guru di Garut mengutarakan pandangannya terkait masalah ketidakadilan akses pendidikan. Murid dari kelompok masyarakat bawah menjadi pihak paling rentan.

Jumlah institusi pendidikan di Kabupaten Garut mencapai 6.941 unit, menurut data terbaru dari Portal Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Rinciannya, terdapat 1.641 lembaga Kelompok Bermain (KB) dan sederajat, 1.497 lembaga Taman Kanak-Kanak (TK), dan 10 lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

Selain itu, terdapat 169 lembaga Sekolah Penggerak (SPS), 1.875 lembaga Sekolah Dasar (SD), dan 734 lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP). SMA dan sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berjumlah 180 lembaga. Kabupaten Garut juga memiliki 515 lembaga Pendidikan Masyarakat (Dikmas).

Meskipun ada banyak lembaga pendidikan, akses pendidikan yang tidak memadai yang dirasakan masyarakat masih menjadi masalah besar. Padahal, akses pendidikan berkaitan erat dengan hak asasi manusia (HAM). Setiap orang berhak atas pendidikan, menurut Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Akses pendidikan yang tidak adil akan merugikan kelompok tertentu, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah. Ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam pendidikan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena setiap orang seharusnya memiliki akses yang sama untuk mendapatakn pendidikan yang berkualitas.

Kondisi sosial ekonomi siswa memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap proses pembelajaran. Muhamad Fauqi Al Azzami, seorang pendidik menengah atas menegaskan, lingkungan sosial dan kondisi ekonomi siswa sangat memengaruhi tingkat kegigihan serta minat belajar mereka.

“Ini adalah tantangan besar yang harus kita atasi," kata Muhamad Fauqi Al Azzami, kepada BandungBergerak, 11 Desember 2024.

Hal serupa disampaikan Fakhri Naufal Ammar, guru sekolah dasar. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi siswa dari keluarga dengan status menengah ke bawah sering mengalami keterbatasan dalam fasilitas pendidikan dan dukungan orang tua. “Hal ini menjadi penghambat bahkan penghalang mereka untuk menikmati hak atas pendidikan yang layak," kata Fakhri.

Oleh karena itu, tidak memiliki akses yang adil pada pendidikan, jelas bagian dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena pendidikan adalah hak fundamental yang seharusnya dijamin untuk semua individu, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka itu seperti apa, demi menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Di sisi lain, peran sekolah amat penting dalam memastikan semua siswa memiliki akses pendidikan yang sama. "Sekolah perlu bijak dalam meratakan setiap fasilitasnya, bukan hanya menambah kelas, tetapi juga memberikan dukungan yang merata kepada semua siswa," kata Mira Aminah, seorang guru PAUD.

Mira menyoroti bahwa siswa dari keluarga kurang mampu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ketidakadilan dalam pembagian fasilitas dapat melanggar hak-hak siswa yang seharusnya menerima pendidikan yang setara. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan yang lebih besar dalam prestasi akademik siswa.

Hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas tinggi sangat dipengaruhi langsung oleh kualitas fasilitas pendidikan. Menurut Erva Saski Nurkaidah seorang guru SD, kekurangan ruang kelas untuk setiap kelompok usia menjadi masalah yang harus segera diatasi.

Pernyataan ini menyoroti kenyataan bahwa kurangnya ruang kelas dapat membuat lingkungan belajar yang tidak menyenangkan bagi siswa. Siswa yang tidak memiliki akses ke ruang kelas yang cukup tidak hanya kehilangan kesempatan untuk belajar dengan baik, tetapi mereka juga dapat mengalami ketidaknyamanan dan stres, yang dapat berdampak negatif pada keinginan mereka untuk belajar dan prestasi akademik mereka.

“Sarana dan prasarana, seperti laptop dan proyektor, sangat diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif," kata Hendra Alamsyah seorang guru SMA.

Metode pembelajaran yang digunakan di kelas adalah komponen penting dalam pemenuhan hak atas pendidikan. "Jam yang sempit membuat saya sulit menjelaskan materi secara keseluruhan, yang berarti beberapa siswa mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang dibutuhkan," kata Najib, guru lainnya di Garut.

Hak siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi dapat dihalangi oleh kurangnya waktu pelajaran dan metode pembelajaran yang tidak variatif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut dan memastikan hak atas pendidikan dipenuhi, beberapa langkah strategis diusulkan.

Baca Juga: Mewakili Ribuan Jeritan Guru Honorer di Jawa Barat, Para Pendidik Turun ke Jalan Menuntut Diangkat Menjadi ASN-PPPK
Guru Honorer Menuntut Kejelasan Nasib ke Gedung Sate dengan Satir Citayam Fashion Week
Aksi Guru Honorer Lulus Passing Grade Minta Kejelasan Nasib

Gaji Guru

Para narasumber sepakat bahwa perbaikan gaji guru dan fasilitas sekolah, serta evaluasi sistem pembelajaran, adalah langkah yang perlu diambil. "Gaji guru perlu diperbaiki, fasilitas sekolah harus ditingkatkan, dan sistem ajar harus dievaluasi," tegas Diarni, seorang guru SMK.

Selain Itu, transformasi digital dan pengembangan kualitas guru juga sangat penting. "Ditiadakannya Guru Penggerak adalah langkah yang tepat jika guru dapat lebih fokus pada pendidikan siswa dibandingkan mengejar karier pribadi," ungkap salah satu guru. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kualitas guru juga merupakan bagian dari pemenuhan hak atas pendidikan.

Najib menambahkan, "Dukungan dari masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi siswa untuk belajar." Oleh karena itu, perlindungan bagi guru agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa takut menghadapi masalah hukum juga menjadi aspek krusial.

Hendra Alamsyah, guru SMA, menyoroti peran penting kegiatan ekstrakurikuler bagi para murid. Menurutnya, sekolah mesti memberikan dukungan yang merata kepada siswa, termasuk kegiatan ekstrakurikuler, bukan hanya membuat pendidikan lebih baik, tetapi juga merupakan bagian penting dari pemenuhan hak atas pendidikan.

Kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu siswa menumbuhkan minat dan bakat mereka karena dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri mereka. Sekolah harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung hak asasi manusia setiap siswa untuk berkembang secara keseluruhan.  

*Kawan-kawan yang baik bisa membaca tulisan-tulisan lain dari Pahmi Novaris, atau artikel lain tentang Guru