BandungBergerak.id - Sejak dilantik pada 20 Oktober tahun lalu, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran sudah mendulang sejumlah permasalahan. Tepat di bulan ini, Prabowo menggenapkan kepemimpinannya selama 100 hari kerja.

Beberapa  permasalahan yang mencuat ke publik di antaranya kenaikan PPN 12 persen. Tidak hanya itu, program makan bergizi gratis (MBG) juga yang baru dilaksanakan mendulang permasalahan baru.

MBG digadang-gadang menjadi program unggulan Prabowo-Gibran saat kampanye. Sejak diimplementasikan pada 6 Januari lalu di 26 provinsi dan menyasar 600.000 anak, program ini mendapat kritikan dari siswa, bahkan masyarakat Indonesia.

Banyak siswa yang mengeluhkan makanan yang diterimanya berasa kurang sedap, bahkan porsinya dinilai sedikit. Belum lagi, program unggulan Prabowo-Gibran ini sangat menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada semester awal saja, pemerintah sudah menggetok anggaran sebesar 71 triliun dari APBN 2025. Jika ditotalkan selama lima tahun, program MBG ini bisa menguras APBN dengan total 710 triliun rupiah.

Sejak awal direncanakan, satu porsi MBG berkisar 15.00 rupiah. Angka tersebut dipotong menjadi 7.500 rupiah, dan disahkan menjadi 10.000 rupiah. Mengutip dari laman Kumparan.com, ahli gizi dari UGM, Toto Sudargo menyebut anggaran tersebut masih bisa memungkinkan.

Toto menjelaskan, dengan satu porsi 10 ribu rupiah jika dikelola dengan bijak, program ini akan berlangsung dengan lancar. Tetapi dia menyebut jika anggarannya dipangkas kurang dari 10 ribu rupiah, dikhawatirkan makanannya tidak lagi bergizi, malah menjadi makanan beracun bagi siswa.

“Kalau andai kata (anggaran 10 ribu rupiah) itu disunat sampai separuh, selain nilai gizi yang kurang, keamanan bahan makanan itu bukan lagi menjadi sehat tetapi justru menjadi keracunan, malah sakit. Itu yang berbahaya sekali,” ujar Toto, dikutip BandungBergerak, Selasa, 21 Januari 2025.

Menormalisasi Deforestasi Demi PSN

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) merilis buku bertajuk Melangkah Mundur untuk Menghancurkan Demokrasi, Catatan 100 Hari Kekuasaan Rezim Prabowo. Dalam buku tersebut, YLBHI merangkum permasalahan yang terjadi dalam 100 hari ke belakang di bawah kepemimpinan Prabowo.

Isu program strategis nasional menjadi hal yang paling diutamakan demi mempercepat pembangunan lima tahun ke depan. YLBHI menilai PSN ini semakin diintensifkan guna melanjutkan program kepemimpinan di era Joko Widodo. Menjelang masa jabatannya, Jokowi telah menyiapkan sejumlah aturan untuk mencanangkan program mercusuar keberlangsungan PSN.

Salah satu contoh PSN yang sedang berjalan di tanah Merauke, Papua Selatan. Hutan seluas 2 juta hektare akan dibabad untuk swasembada pangan. Proyek tersebut juga mengundang serdadu Indonesia untuk mengamankan jalannya program itu.

Percepatan proyek strategis nasional yang melibatkan jutaan hektare hutan di Indonesia menjadi perhatian khusus YLBHI. Salah satu yang mereka sorot adalah memasukan industri kelapa sawit menjadi PSN.

Hal itu diduga kuat saat Presiden Prabowo berpidato di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Murenbangnas RPJMN) 2025-2029 di Kantor Bappenas, Senin, 30 Desember 2024 menyoal kelapa sawit menyatakan publik tidak perlu khawatir dengan deforestasi.

“Nggak usah takut apa itu namanya membahayakan, deforestation. Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Benar nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya, kan?" ujarnya disambut tertawa kecil audiens.

Menurut Prabowo perkebunan sawit merupakan aset bangsa yang harus dipertahankan. Banyak negara yang takut tidak kebagian produk kelapa sawit. Dia juga memerintahkan kepada para kepala daerah, pejabat, hingga TNI/Polri untuk menjaga aset negara tersebut. 

Sejumlah penelitian justru menunjukkan bahwa salah satu dampak paling mencolok dari perkebunan kelapa sawit adalah deforestasi yang melibatkan penebangan hutan secara luas. Hal ini menyebabkan kerusakan habitat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan, termasuk orang utan, harimau, dan berbagai jenis burung langka. Banyak spesies terancam punah karena perubahan drastis dalam lingkungan hidup mereka akibat perubahan yang ditimbulkan dari hadirnya perkebunan kelapa sawit. 

Menurut Riset bersama Sawit Watch, Madani Berkelanjutan, dan Satya Bumi (2024), ambang batas perkebunan kelapa sawit di Indonesia ada batas maksimalnya. Riset ini menunjukkan bahwa batas maksimal dalam perkebunan kelapa sawit sebesar 18,15 juta hektare. Juga ditemukan data bahwa perkebunan sawit menyumbang 14 persen dari total deforestasi di Indonesia.

Sedangkan Raja Juli menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan berencana membuka lahan 20 juta hektare. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan para ahli di bidangnya. Deforestasi juga akan mempercepat perubahan iklim.

Kepemimpinan yang Militeristik

Beberapa hari sebelum Prabowo dilantik, tepatnya pada 2 Oktober 2024 saat program mercusuar food estate di Merauke akan dilaksanakan, panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan pembentukan kesatuan tentara baru yakni; batalyon infanteri (Yonif) atau Yonif Penyangga Daerah Rawan (PDR) di lima daerah Papua untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

Lima batalyon tersebut di antaranya adalah; Yonif 801/Kesatria Yuddha Kentsuwri di Kabupaten Keerom, Papua; Yonif 802/Wimane Mambe Jaya di Kabupaten Sarmi, Papua; Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan; Yonif 804/ Dharma Bhakti Asasta Yudha di Kabupaten Merauke, Papua Selatan; Yonif 805/Kesatria Satya Waninggap di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Tujuan dari pembentukan batalyon baru itu, Agus mengungkapkan sebagai penyangga daerah rawan. Selain itu, adanya pembentukan kompi ini ditugaskan bertujuan untuk mendukung program-program pemerintah dalam percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

“Batalyon punya spesifikasi terutama untuk ada batalyon konstruksi, ada batalyon produksi," ujarnya saat meresmikan lima batayon infanteri di Lapangan Silang Monas, Jakarta.

Di sisi lain, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan prajurit yang ditugaskan di Papua juga bisa membantu kebutuhan masyarakat. "Sehingga nanti mereka (prajurit Yonif PDR) membantu di daerah-daerah tersebut, bisa dalam pertanian, peternakan, dan juga keseharian mereka, apa yang bisa dibantu," tuturnya.

Merespons hal tersebut, YLBHI memandang berbeda. Ungkapan ‘membantu’ pada praktek di lapangan berbeda. Pascapengiriman prajurit ke tanah Papua, malah memperparah intimidasi terhadap masyarakat adat. Salah satunya adat Malind yang mencoba menghadang eskavator yang dikerahkan oleh PT Jhonlin Griup untuk melakukan pembersihan lahan. Mereka dihadang oleh prajurit TNI.

“Kalau kamu menghalangi pekerjaan ini kami tembak dan kasih hancur ko pu kepala,” tulis keterangan YLBHI menirukan masyarakat adat yang mendapat intimidasi.

Tidak hanya di Papua, mobilisasi militer juga dikerahkan di Batam, Kepulauan Riau saat PSN Remapang Eco City akan dilanjutkan kembali. Pada Senin 13 Januari 2025, BP Batam menghelat sebuah rapat dengan Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Prama untuk membahas percepatan proyek Rempang Eco City.

Sebelumnya pada 18 Desember 2024, terjadi bentrok antara masyarakat dan petugas PT Makmur Elok Graha (MEG). Petugas tersebut menyerang posko warga yang menolak PSN Rempang Eco City. Penyerangan tersebut dilakukan pada dini hari, tepatnya di  Posko Sembulang Hulu serta Posko Ansor dan menyebabkan delapan warga luka-luka.

“Peristiwa ini menunjukkan bahwa mobilisasi aparat keamanan di titik-titik PSN tidak diperuntukkan menjaga ketentraman warga, namun mengamankan proyek bisnis bisa berjalan dengan mulus,” kata YLBHI.

Tidak hanya di kawasan konflik saja, prajurit TNI juga mulai memasuki ruang-ruang kelas di sekolah guna mengawal program makan bergizi gratis. Padahal tidak ada urgensi atau hal darurat prajurit untuk masuk ke ruang-ruang sekolah.

Mengubur Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Sejarah mencatat, Prabowo terkait penculikan aktivis tahun 98 melalui tim Mawar bentukannya di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Pascareformasi, anak buahnya mendekam di penjara atas perbuatannya menculik sejumlah aktivis. Namun proses peradilan belum dilaksanakan untuk Prabowo.

Upaya mengaburkan sejarah pelanggaran HAM berat di masa lalu itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sehari setelah Presiden Prabowo dilantik. Yusril menyatakan bahwa tragedi 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat.

Dia mengungkapkan pelanggaran HAM berat terdiri dari genosida dan pembersihan etnis (ethnic cleansing), sehingga peristiwa 1998 tidak termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat.

Upaya lain juga dilakukan Prabowo melalui Mugiyanto Sipin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Habiburokhman, Prabowo memberikan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada sejumlah keluarga korban penculikan aktivis 1998.

Tidak hanya itu, melansir dari laporan Tempo yang ditulis YLBHI dalam laporannya ini menyebut terdapat upaya dari lingkaran pemerintahan Prabowo untuk meminta Komnas HAM tidak membawa kasus Bumi Flora dan Munir ke dalam rapat pleno seratus hari pemerintahan.

“Upaya menjauhkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dari meja pengadilan ini artinya menjauhkan Prabowo dari jeratan hukum,” tulis YLBHI.

Baca Juga: Menari, Perjalanan Menemukan Diri dari Sardono W. Kusumo hingga Prabowo Subianto
Dari Balas Budi ke Politik Nilai, Menakar Harapan untuk Kabinet Prabowo
Transformasi Politik dan Peran Generasi Muda, Tinjauan Menjelang Masa Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kabinet Gemoy Membengkakkan Anggaran

Saat Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai pemenang pilpres 2024, mereka sibuk membuat ploting untuk menempatkan menteri-menterinya. Akibat dari koalisi gemuknya itu -Koalisi Indonesia Maju- Prabowo seperti harus berhutang budi bagi pengusung dan pendukung partai yang mendukungnya.

Ada 108 orang yang dipilih Prabowo untuk membantunya dalam pemerintahan hingga tahun 2029. Mereka terdiri dari 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet. Gemuknya pembantu Prabowo itu dinilai akan menambah boncosnya APBN.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS), meriris laporan bahwa dengan adanya penggemukan kabinet sendiri diprediksi akan menyebabkan pembengkakan anggaran sejumlah 1,95 triliun rupiah selama 5 tahun ke depan.

Lebih dati itu, dalam Buku Nota II Keuangan Beserta APBN tahun 2025 menunjukkan belanja pegawai ditetapkan sebesar 521,4 triliun rupiah. Berbeda dengan kepemimpinan Joko Widodo sebelumnya yang menunjukkan di angka 460,8 triliun rupiah. Kenaikan tersebut memperlihatkan bahwa kenaikan jumlah anggaran negara tidak bisa ditanggulangi.

Tidak hanya itu, Prabowo juga menggandeng bekas prajutit TNI sebagai pembantunya, seperti; Agus Harimurti Yudhoyono (Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan); M Iftitah Suryanagara (Menteri Transmigrasi); Leodwik F. Paulus (Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan); Ossy Dermawan (Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional); dan Diaz Hendropriyono (Wakil Menteri Lingkungan Hidup.Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup).

YLBHI menilai dominasi purnawirawan TNI itu diprediksi bakal mempercepat peraturan-peraturan penting yang sudah disahkan di masa pemerintahan Joko Widodo, seperti PP PP No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional hingga peraturan-peraturan khusus lainnya yang bersifat proyek seperti Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

PP No 40 tahun 2023 ini ditengarai menjadi payung dan dasar hukum diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2024 tentang tugas percepatan swasembada gula dan bioetanol di Kabupaten Merauke. Di mana PSN yang membabat hutan seluas 2 juta hektare itu, sudah dipersiapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dalam menyusun satgas dan berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Investasi.

“Keberadaan lahan dan investor yang pasti diprediksi akan mendukung program transmigrasi dijalankan guna menyediakan tenaga kerja murah!” kata YLBHI.