BandungBergerak.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja meresmikan Pembangkit Tenaga Listrik Air (PLTA) Jatigede di Kabupaten Sumedang, Senin, 20 Januari 2025. Pembangkit listrik bertenaga air ini membangkitkan energi dari debit air waduk Jatigede, bendungan terbesar kedua di Indonesia setelah Jatiluhur. PLTA Jatigede merupakan PLTA terbesar kedua setelah PLTA Cirata di Purwakarta.

Di balik peresmian PLTA Jatigede yang memiliki kapasitas 2x55 megawatt (MW), tidak bisa dilupakan bagaimana proses pembangunan Waduk Jatigede yang kontroversial. Waduk terbesar kedua di Indonesia ini menghapus puluhan kampung dan kecamatan dari peta, serta beberapa cagar budaya dan alam. Waduk Jatigede melahap lahan seluas 4.983 hektare dan mulai dibangun 2007.

Pembangunan bendungan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak zaman Soekarno. Setelah mangkrak puluhan tahun, pembangunannya baru dimulai lagi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada 2015 pada masa kepimimpinan Joko Widodo. Waduk ini difungsikan sebagai sarana irigasi, PLTA, penyediaan air baku, mereduksi banjir, serta kebutuhan pariwisata.

Walhi Jabar dalam laporannya pada tahun 2015 menyebutkan, proyek penggenangan Waduk Jatigede menenggelamkan 1.400 hektare hutan dan sekitar 32 desa dari empat kecamatan. Penggenangan ini menggusur 11.469 Kepala Keluarga (KK) dari Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Wado, dan Kecamatan Darmaraja. Sementara nilai proyek pembangunan waduk Jatigede mencapai 467 juta dollar AS atau setara 6,2 triliun rupiah.

“Pembangunan tersebut juga berdampak secara sosial, budaya dan lingkungan yang sangat merugikan rakyat,” demikian dikutip dari laporan Walhi Jabar 2015.

Kerugian tersebut, Walhi Jabar merinci, mulai dari belum tuntasnya permasalahan ganti rugi lahan, belum siapnya relokasi, belum dipersiapkannya perubahan sosial dari masyarakat petani menjadi masyarakat perikanan, menenggelamkan sekitar 48 situs bersejarah peninggalan nenek moyang, adanya proses peralihan kepemilikan hutan milik PT Perhutani yang tidak transparan, lokasi pembangunan waduk di daerah rawan gempa, ditambah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang keadaannya sudah rusak karena penggundulan.

Daerah genangan waduk Jatigede dulunya merupakan penghasil padi sebanyak 30 persen dari total kebutuhan Kabupaten Sumedang. Mayoritas penduduk yang tergusur adalah petani padi, peternak, dan buruh tani yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan tidak dipersiapkan alih profesinya.

Percepatan penggenangan Waduk Jatigede pada 2015 pun sempat ditentang oleh masyarakat dan berbagai organisasi masyarakat sipil, lantaran banyaknya persoalan. Selain merendam kampung dan mengubur kebudayaan di dalamnya, ada warga terdampak yang tidak mendapatkan hasil ganti rugi yang sepadan, atau tidak mendapatkan ganti rugi sekalipun.

Temuan Dony Iqbal, jurnalis Mongabay yang terlibat dalam liputan kolaboratif yang diinisiasi LBH Bandung dan BandungBergerak.id pada 2023 lalu, setelah waduk Jatigede resmi beroperasi, warga yang tergusur mengeluhkan minimnya pendampingan dari pemerintah untuk alih profesi. Maman Ajo (48 tahun), misalnya, yang bertahan hidup dari menjual perahu. Keahlian ini didapatnya dari belajar sendiri dan berguru kepada orang Cirata.

“Perahu-perahu di bendungan ini kebanyakan memesannya kepada saya,” ujar Ajo kepada Donny, dikutip dari laman Mongabay.co.id.

Sebelumnya juga disekapati, untuk beralih profesi, warga terdampak diberikan jatah empat unit keramba untuk setiap kepala keluarga. Namun, temuan Donny di lapangan, hampir 90 persen keramba kini dimiliki pejabat dan aparat. Hanya sedikit warga yang bertahan, itu pun dengan hasil yang tak seberapa dan kesulitan yang bertambah-tambah.

Baca Juga: Pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey, Berkaca dari Waduk Jatigede
Pembangunan Infrastruktur Raksasa di Jawa Barat Mencerabut Ruang Kehidupan Rakyat
Kerontang

Peresmian PLTA Jatigede

PLTA Jatigede yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto merupakan satu dari 37 proyek ketenagalistrikan yang diresmikan secara serentak di 18 provinsi seluruh Indonesia, mulai dari pembangkit, jaringan transmisi, hingga gardu induk. 37 proyek itu terdiri dari 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3.222,75 MW dan 11 jaringan transmisi dan gardu induk sepanjang 739,71 kms dengan kapasitas 1.740 Megavolt Ampere (MVA). Dari 26 pembangkit listrik yang diresmikan itu, pemerintah mengklaim 89 persennya bersumber dari pemanfaatan potensi energi bersih.

PLTA Jatigede terletak di Desa Kadujaya, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang. Setelah menghasilkan listrik dari waduk Jatigede, listrik dari PLTA Jatigede disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kiloVolt (kV) Jatigede Incomer Line 1 menuju Gardu Induk 150 kV New Kadipaten dan SUTT 150 kV Jatigede Incomer Line 2 menuju Gardu Induk 150 kV New Sunyaragi.

“Pada hari ini saya mendapat kehormatan besar dan saya sangat bangga dapat hadir di Jatigede ini dalam rangka meresmikan kelompok proyek-proyek besar di 18 provinsi. Mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan, 3,2 Gigawatt (GW) sekaligus,” ungkap Presiden Prabowo dalam persemian PLTA Jatigede, dikutip dari siaran pers PLN No.014.PR/STH.01.05/I/2025.

Dalam sambutannya, Prabowo menilai, infrastruktur ketenagalistrikan yang diresmikan akan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan pemerataan pasokan listrik, serta mendukung pengembangan sektor industri dan perekonomian daerah. Prabowo juga menyoroti pentingnya kemandirian energi bagi Indonesia untuk mencapai status negara maju dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Transformasi energi sangat vital untuk mendukung negara kita menjadi negara modern, meningkatkan kesejahteraan, dan menghilangkan kemiskinan. Kita kini menjadi salah satu negara terdepan dalam transformasi energi menjadi energi terbarukan dan energi bersih," kata Prabowo.

*Kawan-kawan yang baik silakan membaca tulisan lain Awla Rajul atau artikel-artikel Proyek Strategis Nasional