BandungBergerak.id - Ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil tumpah ruah memadati pelataran Gedung DPRD Jawa Barat, Senin, 17 Februari 2025 dalam aksi mengusung tema Indonesia Gelap. Mereka menuntut pembatalan kebijakan-kebijakan yang dinggap memberarkan rakyat di antaranya pemotongan anggaran pendidikan.

Massa aksi mulai berkumpul pada 14.00 WIB. Mereka membawa sejumlah tuntutan lewat sebuah poster menyuarakan keresahannya. Massa aksi juga mulai membakar ban di tengah jalan sebagai simbol digelarnya aksi.

Teriakan perlawanan ‘Hidup rakyat Indonesia’ hingga ‘Jangan diam, lawan’ terus menggema. Sesekali massa aksi juga meneriakan kekecewaannya kepada institusi kepolisian dengan menyuarakan ‘No Justice, No Peace, Fuck The Police’ teriakan itu dilantunkan secara seksama yang membuat kebisingan hingga penjuru gedung DPRD.

Mereka juga terus menyuarakan janji sumpah mahasiswa.

“Kami mahasiswa Indonesia bersumpah, bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah, berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah, berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan,” ujar orator sembari memegang mikrofon.

Menurut orator, negara yang dipimpin Prabowo banyak menyusahkan masyarakat. Terbaru, soal kebijakan efisiensi anggaran yang justru menyasar pendidikan. “Hari ini rezim Prabowo telah mamangkas anggaran pendidikan, apakah kita bakal diam saja kawan-kawan,” ujar orator lainnya bertanya kepada massa aksi. “Tidak,” jawab massa aksi seksama.

Semangat di Bawah Guyuran Hujan

Pada pukul 14.30 hujan mulai turun membasahi pelataran Gedung DPRD Kota Bandung. Di tengah aksi itu, puluhan massa aksi juga menyusul dengan spanduk protes yang mereka bawa.

Salah satu peserta aksi dari Unpas Ilyas mengatakan bahwa negara sekarang tidak baik-baik saja. Dia mengeluhkan terkait anggaran pendidikan yang dipangkas pemerintah Prabowo. Atas keresahannya itu Ilyas memutuskan untuk turun ke jalan.

“Melihat isu pendidikan yang dinodai oleh pemerintah, sehingga muncul kesadaran bahwa kami sebagai mahasiswa harus bergerak,” ujar Ilyas, saat ditemui BandungBergerak.

Dia mengatakan seharusnya program pendidikan dimasukan sebagai program prioritas, bukan hanya pendukung. Dia menduga pemangkasan tersebut dilakukan untuk memuluskan program andalan Prabowo yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sisi lain, Iki teman sekelas Ilyas mengungkapkan kebijakan pemangkasan dan memasukan program pendidikan dan kesehatan sebagai program pendukung tidak ada tujuan yang jelas. Iki memberi nilai 100 persen jelek terhadap jalannya kepemimpinan Prabowo - Gibran. Banyak kebijakan yang dikeluarkan ugal-ugalan.

“Mulai dari penerapan menteri yang tidak sesuai, kemudian dari kegemukan dari sektor kementrian ini juga menjadi sebuah hambatan. Karena dengan penggemukan ini menjadi awal sebuah kebijakan (yang dikeluarkan pemerintah),” terang Iki.

Mereka juga menegaskan bahwa aksi unjuk rasa ini akan terus digelar. Bahkan mereka juga yakin bahwa eskalasi aksi ini akan menjalar ke setiap daerah di Indonesia.

“Harapan saya semoga pemerintah makin sehat dalam menetapkan kebijakan menggunakan akal secara logis dan rasional,” tutup Ilyas.

Baca Juga: Mengapa Kita Perlu Waspada Terhadap Target Pertumbuhan Ekonomi Prabowo?
Menerka Tantangan Pergerakan Sipil di Tangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
YLBHI Merilis Catatan Kritis Bertepatan dengan 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo

Tuntutan Massa Aksi

Selama unjuk rasa berlangsung, secarik kertas disebar ke setiap peserta aksi. Kertas tersebut berisi tuntutan yang dikeluarkan oleh Font Mahasiswa Nasional (FMN). Tuntutan tersebut berisi: 

1. Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN, PTN-BH, PTS, dan beasiswa, perkuas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi, hadirkan sarpras pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnyaa ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan. 

2. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN-BLU menjadi PTN-BH, cabut UU PT, Permendikmudristek nomor 2 Tahun 2024 dan semua peraturan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. 

3. Tolak Izin Usahan Penambangan (IUP) bagi kampus dalam UU Minerba, tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah lewat MBKM demi industri pro-imperialis dan pro-feodal. 

4. Anggarkan tunjangan kinerja dosen ASN dan APBN tahun anggaran 2025, jamin kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan layak, serta jaminan kerja. 

5. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil, tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peNingkatan anggaran militer-kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi pasa rakyat berbasis reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional.

*Kawan-kawan yang baik bisa membaca tulisan-tulisan lain dari Yopi Muharam, atau artikel-artikel lain tentang PRABOWO-GIBRAN