• Berita
  • Aksi Indonesia Gelap di Bandung: Pemerintah Telah Meninggalkan Kesehatan dan Pendidikan

Aksi Indonesia Gelap di Bandung: Pemerintah Telah Meninggalkan Kesehatan dan Pendidikan

Mahasiswa dan Masyarakat Sipil yang tergabung dalam aksi Indonesia Gelap terus memprotes efisiensi anggaran oleh pemerintah. Menyoroti struktur kabinet gemuk.

Aksi Indonesia Gelap dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil di gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)

Penulis Muhammad Akmal Firmansyah21 Februari 2025


BandungBergerak.id - Aksi Indonesia Gelap yang dibawakan elemen mahasiswa dan masyarakat sipil kembali tumpah di gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025. Masa aksi Indonesia Gelap menuntut pembatalan kebijakan-kebijakan memberatkan rakyat seperti efisiensi anggaran pos-pos pelayanan publik mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Massa juga mengusung kegeramannya terhadap pembredelan kesenian.

Pantauan BandungBergerak di lokasi pukul 15.00 WIB, Puluhan massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Parahyangan kampus Unpar lebih dahulu datang ke lokasi. Mereka mulai berorasi, menyuarakan yel-yel, dan memasangkan poster atau spanduk perlawanan seperti "bangkit lawan menang" dan "masa depan kami dirampas dompet pejabat gemuk", serta lainnya.

"Pendidikan dan kesehatan adalah salah satu faktor utama yang diperhatikan oleh bangsa. Pemerintah telah meninggalkan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu kita mahasiswa di sini menuntut hak karena rakyat itu milik kita semua," kata seorang orator dari Aliansi Mahasiswa Parahyangan, Nicholas, diiringi gemuruh riuh sorak sorai dari massa aksi. "Hidup mahasiswa!", "hidup rakyat Indonesia!".

Nicholas menuturkan, aksi ini menuntut pemerintah lebih memerhatikan terhadap akses pendidikan dan kesehatan guna mendukung Indonesia Emas 2045.

"Berdasarkan kajian kami, sektor pendidikan dan kesehatan sangat penting. Negara maju yang ada di luar sana mementingkan pendidikan dan kesehatan. Namun yang kami lihat kebijakan sekarang itu kurang menguntungkan dari sektor pendidikan," tutur Nicholas, saat wawancara bersama BandungBergerak.

Aksi Indonesia Gelap dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil di gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Fitri Amanda/BandungBergerak)
Aksi Indonesia Gelap dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil di gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Fitri Amanda/BandungBergerak)

Dari Persoalan Gas Elpiji hingga Revisi UU TNI Polri

Massa aksi terus berkumpul berdatangan dari arah utara Jalan Diponegoro menuju gerbang DPRD Jabar pukul 15.47 WIB. Mereka berteriak dan menyanyikan lagu Buruh Tani. "Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota...."

Abdul Salas dari BEM NUS Korwil 1 menjelaskan, aksi ini mengkritik kebijakan pemerintahan di Kabinet Merah Putih di mana Menteri ESDM pernah mengeluarkan peraturan yang merugikan rakyat.

"Melalui menterinya telah menyiksa rakyat dengan cara kelangkaan gas elpiji sampai ada korban. Seorang nenek  meninggal dunia karena itu akibat kelangkaan," papar Abdul, kepada BandungBergerak.

Aksi Indonesia Gelap dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil di gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)
Aksi Indonesia Gelap dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil di gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak)

Tidak hanya itu, Abdul juga menyoroti struktur kabinet pemerintahan yang gemuk sehingga menyebabkan pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan. Di saat yang sama, anggaran aparat keamanan TNI dan Polri tidak mengalami efisiensi.

"Kenapa anggaran TNI dan Polri tidak diefisiensikan?," tanya Abdul.

Abdul menegaskan, ketahanan pangan yang digaungkan pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming melalui makan bergizi gratis harus dikaji ulang karena rakyat membutuhkan pendidikan gratis daripada makan gratis.

"Ini program ( makan gratis) yang tidak akan pernah sukses karena  akan terjadi keboncosan anggaran. Masyarakat kita itu tidak butuh kecukupan untuk makan itu sudah terpenuhi," tegasnya.

Baca Juga: Solidaritas untuk Sukatani dari Aksi Kamisan Bandung, Putar Lagu “Bayar, Bayar, Bayar” di Seberang Polrestabes
Aksi Indonesia Gelap di Bandung Menolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran
Suara Geram Mahasiswi di Aksi Indonesia Gelap di Bandung, Efisiensi Anggaran Menyulitkan Masyarakat Mengakses Pendidikan

Aksi Indonesia Gelap dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil di gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Fitri Amanda/BandungBergerak)
Aksi Indonesia Gelap dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil di gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Fitri Amanda/BandungBergerak)

Ketimpangan Gender dan Pembungkaman Seni

Permasalahan gender dan pembungkaman seni turut menyebabkan massa aksi turun ke jalan. Anisa, warga Kabupaten Bandung mengatakan, kebijakan-kebijakan pemerintah menyebabkan masyarakat terutama perempuan kena getahnya.

Sebagai warga kabupaten ia tidak bisa membayangkan bagaiman pendidikan perempuan di pelosok-pelosok. "Sistem pendidikannya itu masih kurang kalau diefisiensi akan jadi apa, apalagi para perempuan di daerah itu seperti apa?" jelasnya.

Perempuan yang juga seniman ini merasa jengkel juga dengan pembungkaman-pembungkaman karya seni. "Kenapa takut pada karya seni yang tidak tersirat. Kemarin ada lukisan yang dibredel, terus ada lagu, padahal itu hanya lagu menurut saya itu udah aneh sih," beber Anisa, mengacu pada pembredelan pameran Yos Suprapto dan penarikan lagu Sukatani.

Pantauan BandungBergerak, hingga pukul 17.46 WIB puluhan massa aksi tetap bertahan meski diguyur hujan. Aksi Indonesia Gelap diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Mereka mengusung beberapa poin tuntutan, yakni:

  1. Mengesahkan RUU Masyarakat Adat
  2. Mengesahkan RUU Perampasan Aset
  3. Mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja RT
  4. Menolak Revisi UU TNI
  5. Menolak Revisi UU POLRI
  6. Menolak Revisi Tatib DPR
  7. Menolak Revisi UU Minerba
  8. Menolak Revisi UU Kejaksaan
  9. Mengevaluasi Efisiensi Anggaran
  10. Mengevaluasi Kabinet Gemuk
  11. Mengevaluasi Pelaksanaan Program MBG
  12. Mengevaluasi PSN Bermasalah
  13. Mengevaluasi Penghapusan Tukin Dosen/Guru
  14. Membatalkan Multifungsi TNI-POLRI
  15. Membatalkan Inpres No. 1/2025
  16. Membatalkan APBN Danantara
  17. Membatalkan Pembangunan IKN Nusantara.

*Kawan-kawan yang baik bisa membaca tulisan-tulisan lain dari Muhammad Akmal Firmansyah, atau artikel-artikel lain tentang Indonesia Gelap

Editor: Iman Herdiana

COMMENTS

//