BandungBergerak.id - Poster-poster menjadi ornamen di antara tajamnya kawat berduri di gerbang DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Jumat, 21 Februari 2025. Massa aksi Indonesia Gelap memenuhi pagar tersebut dengan peringatan bahwa negara sedang tidak baik-baik saja. Rentetan pesan sarkas mulai dari “Indonesia Gelap” hingga sindiran terhadap aparat negara melawan kawat berduri sebagai simbol kekuasaan.

Ratusan massa aksi datang dengan tangan kosong. Kecuali poster, baliho, dan spanduk menjadi senjata mereka untuk menyuarakan keresahan yang dirasakan rakyat. Tidak hanya itu, pesan gambar yang mereka usung mengandung nilai seni.

Di tengah massa aksi, seorang pria maju ke tengah kerumunan dengan menenteng sebuah pengeras suara lalu menyanyikan lagu Sukatani berjudul Bayar, Bayar, Bayar. Alasan dari menyanyikan lagu tersebut sebagai simbol solidaritas massa aksi untuk Sukatani yang lagunya dibredel.

Di tempat yang sama, tiga perempuan muda datang dengan tiga poster yang mereka tenteng. Salah satu dari mereka, Karina (bukan nama sebenarnya) memamerkan dua poster yang baru dicetak berukuran A3. Dua poster berisi ‘13AYAR BAY12 BAYAR its fact, Polisi Baik Hati its Hoax’ dan ‘Aduh, Aduh, Ku Tak Punya Uang Untuk Bisa Bayar Polisi’.

Kedua poster yang Karina bawa merupakan pesan sarkas dari lagu Sukatani berjudul Bayar, Bayar, Bayar. Band asal Purbalingga, Jawa Tengah itu mencuat lantaran kedua personelnya mengunggah klarifikasi di akun Instagramnya, pada Kamis, 20 Februari 2025 kemarin. Belakangan diketahui klarifikasi tersebut dilakukan setelah personel Sukatani ‘ditemui’ polisi.

Dari klarifikasi tersebut, mereka menarik lagu yang bermuatan kritik terhadap kepolisian di berbagai platform pemutaran musik. Karina sengaja memilih poster solidaritas untuk Sukatani karena ia menolak pembredelan karya seni. Poster yang dibawanya merupakan hasil dari gambaran netizen di platform X. Katanya poster tersebut bisa dicetak secara cuma-cuma untuk keperluan aksi unjuk rasa.

Karin juga merasa dirinya sudah berada di titik jengah dengan tindakan aparata hukum belakangan ini. Sebuah karya seni tidak bisa dibungkam atau dibredel penyebarannya.

Baca Juga: Aksi Indonesia Gelap di Bandung: Pemerintah Telah Meninggalkan Kesehatan dan Pendidikan
Solidaritas untuk Sukatani dari Aksi Kamisan Bandung, Putar Lagu “Bayar, Bayar, Bayar” di Seberang Polrestabes
Setelah Melarang Teater Payung Hitam Mementaskan Wawancara dengan Mulyono, ISBI Bandung Membentuk SOP dan Kurator Pertunjukan

Solidaritas untuk Sukatani

Karin baru pertama kali turun aksi. “Jadi menurut aku, makanya kita harus turun aksi, karena makin ke sini makin aneh kebijakannya dari pemerintah dan polisi,” tuturnya, saat ditemui.

Karin baru tahu dan mendengar lagu Sukatani akibat dari mencuatnya pembredelan. Tidak ada yang salah bagi Karin dari lirik duo personel Sukatani yang biasa tampil anonim dengan topeng. “Iya ini kan lagu tentang polisi yang kayak apa-apa, kalau mau ke polisi harus bayar,” lanjutnya.

Tidak hanya Karin yang merasakan kekesalan, dua orang perempuan bernama Pia dan Cika (bukan nama sebenarnya) pun merasakan hal yang sama. Pia mengungkapkan lagu tersebut tidak ada yang salah. Menurutnya dalam menuangkan protes tidak hanya saat aksi unjuk rasa saja. Sah-sah saja bagi Pia jika Sukatani menuangkan protes lewat sebuah lagu.

Bahkan Pia juga mengatakan bahwa tindakan polisi dalam membredel lagu Sukatani terkesan seperti kanak-kanak. “Padahal itu adalah lagu yang bagus yang menyampaikan suara rakyat juga,” terangnya.

Di sisi lain, Cika menjelaskan bahwa lirik lagu Sukatani yang menyeret institusi polisi belum tentu untuk kepolisian di Indonesia. “Enggak ada yang bilang polisi dari mana tuh enggak ada,” ujar Cika.

Aksi Indonesia Gelap di Bandung, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Fitri Amanda/BandungBergerak)

Kalaupun lagu tersebut ditujukan untuk ‘oknum’ kepolisian di Indonesia menurutnya tidak perlu menegaskan kembali bahwa lagu itu ditujukan kepada polisi yang bermasalah. “Terus kenapa mereka sangat terganggu,” lanjutnya.

Hal yang paling disayangkannya ialah kabar dari vokalis perempuanya sampai dipecat dari pekerjaanya sebagai guru. “Tiba-tiba dipecat untuk vokalisnya hanya untuk lirik yang emang benar adanya, gitu,” tegasnya.

Baca Juga:

Aksi Indonesia Gelap di Bandung: Pemerintah Telah Meninggalkan Kesehatan dan Pendidikan
Solidaritas untuk Sukatani dari Aksi Kamisan Bandung, Putar Lagu “Bayar, Bayar, Bayar” di Seberang Polrestabes
Setelah Melarang Teater Payung Hitam Mementaskan Wawancara dengan Mulyono, ISBI Bandung Membentuk SOP dan Kurator Pertunjukan

Efisiensi Anggaran, Makan Bergizi Gratis

Sudah 100 hari lebih Prabowo-Gibran menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Banyak kebijakan yang dikeluarkan berbenturan dengan kepentingan rakyat. Mulai dari PPN 12 persen hingga gas tabung elpiji 3 kilogram.

Bahkan di awal tahun pula atas nama efesiensi pemerintahan baru ini mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Hal ini berdampak di berbagai sektor, tak terkecuali dana pendidikan dan kesehatan.

Pia mengeluhkan kebijakan pemerintah sama sekali tidak memihak kepada rakyat. Bahkan kebijakan Prabowo-Gibran lebih menguntungkan para pejabat. “Jadi, rakyat kelas menengah sampai ke bawah tuh kayak ditindas dengan kebijakannya mereka,” terangnya.

Di sisi lain, Karin menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Karin, program tersebut terbilang belum matang sepenuhnya. Pakar yang paham tentang makanan bergizi kurang dilibatkan. Hal ini membuat banyak siswa keracunan.

Karin menambahkan, seharusnya dalam mengambil keputusan pemerintah melakukan riset secara mendalam.  “Kayak enggak dipikir gitu langsung aja sah-sah tanpa di-research terlebih dahulu,” terangnya.

Pia membawa poster bertuliskan ‘inefisiensi, pemborosan; pemubaziran; ketidakefisienan’. Bagi Pia efisiensi ala Prabowo-Gibran sangat tidak tepat, apalagi hanya sekadar untuk melancarkan program MBG.

Atas nama program MBG itu pula, menurut Pia efisiensi itu diterapkan. Padahal program tersebut bagi Pia tidak tepat jika dijadikan program prioritas. “Karena itu bisa dijalankan di daerah masing-masing, enggak enggak harus terpusat kayak gitu,” ujarnya.

Di sisi lain, Karin menenteng sebuah poster berisi ‘Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan’ menurutnya poster tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia saat ini. “Ini menurut aku sangat berkesan karena kalau misalnya bukan kita yang gerak siapa lagi dan kalau kita enggak bersatu enggak akan bisa kita menang,” tuturnya.

Poster tersebut sebagai respons untuk menolak kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. Dia mencontohkan kebijakan penarikan gas tabung elpiji 3 kilogram di pengecer. Hal tersebut menurut Karin sangat tidak mewakili kepentingan masyarakat. Cenderung sebaliknya. Apalagi hingga ada masyarakat yang meninggal dunia akibat mengantre gas tabung melon tersebut.

Menurut Karin, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan seakan hanya cek ombak saja. Tidak benar-benar matang dalam mengambil keputusan. “Kalau kayak gitu terus mau gimana gitu loh negeri ini?” tanyanya.

Kendati demikian, Karin  juga masih mempunyai harapan kepada pemerintah. Setidaknya dalam penerapan kebijakan. Kemauan Karin cuman satu; membuat kebijakan yang prorakyat.

Sedangkan harpaan dari Pia ialah menurunkan Prabowo dan Gibran dari kursi kepemimpinan, hingga mengadili Jokowi. “Karena banyak kebijakan beliau waktu menjabat itu kurang banget (banyak merugikan rakyat) dan pokoknya diadili aja,” tandasnya.