BandungBergerak.id – Di Indonesia, kita sering kali menjumpai pemberitaan yang diglorifikasi mengenai pejabat –baik presiden, gubernur, wali kota/bupati, maupun pejabat lainnya– yang turun ke lapangan untuk sekadar masuk gorong-gorong, mengatur lalu lintas, atau membersihkan sungai. Tindakan ini kemudian dipuji-puji sebagai bukti kepedulian dan kedekatan dengan rakyat. Namun, jika kita telisik lebih dalam, apakah benar aksi-aksi simbolik semacam itu dapat menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat?

Dalam banyak kasus, pejabat lebih sibuk membangun citra dibanding merancang solusi konkret atas permasalahan struktural. Ketika harga bahan pokok melonjak, misalnya, yang ditonjolkan di media adalah kunjungan mendadak ke pasar atau operasi pasar murah, bukan perbaikan sistem distribusi pangan yang rentan terhadap mafia kartel. Ketika terjadi banjir, pejabat datang dengan sepatu bot untuk menyapa warga terdampak, tetapi kebijakan tata ruang yang memperburuk daya tampung lingkungan tetap dibiarkan.

Padahal, tugas utama seorang pemimpin adalah menyusun kebijakan yang mampu mengatasi akar masalah secara sistemik. Jika kemiskinan masih menjadi masalah besar, maka solusinya bukan sekadar membagikan sembako atau bantuan tunai sesaat, melainkan reformasi ekonomi yang menjamin akses terhadap pekerjaan layak dan sistem jaminan sosial yang berkelanjutan. Jika sektor pendidikan masih menghadapi ketimpangan, maka yang dibutuhkan bukan sekadar kunjungan ke sekolah-sekolah, melainkan kebijakan yang memastikan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak, terlepas dari kondisi ekonomi orang tua mereka.

Pencitraan boleh jadi menarik dalam jangka pendek, tetapi kepemimpinan sejati diuji dari seberapa jauh seorang pemimpin berani menghadapi persoalan struktural dengan kebijakan yang berdampak jangka panjang. Sebab, di ujungnya, rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar tampak peduli di depan kamera, melainkan yang benar-benar bekerja untuk menciptakan perubahan nyata.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Tempat Ibadah sebagai Alat Pembebasan
MAHASISWA BERSUARA: Mengapa Trial by The Press Berbahaya Bagi Integritas Sistem Peradilan Pidana?
MAHASISWA BERSUARA: Demokrasi yang Mundur, Saat Kekuasaan Kembali ke Laras Senjata

Pencitraan Sah-sah Saja

Pencitraan sebetulnya sah-sah saja, tetapi harus disertai dengan kebijakan konkret yang menyelesaikan permasalahan mendasar. Seorang pemimpin memang perlu membangun komunikasi politik yang baik agar kebijakannya mendapat dukungan publik (Mietzner, 2020). Namun, jika pencitraan hanya digunakan sebagai alat untuk menutupi ketidakmampuan dalam menyusun kebijakan strategis, maka itu hanya akan menjadi ilusi keberpihakan tanpa dampak nyata bagi rakyat.

Kita bisa melihat banyak contoh yang mana pencitraan digunakan untuk membentuk persepsi positif terhadap seorang pejabat, sementara realitas di lapangan tidak berubah signifikan. Misalnya, ketika seorang kepala daerah rajin turun ke jalan untuk mengatur lalu lintas, tetapi transportasi publik tetap buruk dan tidak ada kebijakan yang mendorong sistem mobilitas yang lebih efisien (Susantono, 2018).

Ketika seorang pejabat eksekutif rajin melakukan inspeksi mendadak ke pasar, tetapi harga kebutuhan pokok tetap melambung tinggi karena tidak ada regulasi yang menekan dominasi kartel pangan (Caraway, Ford, & Nguyen, 2022). Dalam politik modern, citra memang menjadi bagian dari strategi komunikasi, tetapi citra yang baik harus didukung oleh kerja nyata. Seorang pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat tidak hanya berhenti pada pencitraan seremonial, melainkan berani mengambil keputusan sulit yang mungkin tidak populer, tetapi berdampak positif dalam jangka panjang. Jika tidak, maka rakyat hanya akan terus disuguhi drama politik tanpa perubahan struktural yang sesungguhnya.

Pemimpin yang Visioner: Menyusun Kebijakan Berbasis Bukti

Kepemimpinan yang efektif bukan hanya tentang menghadirkan citra yang meyakinkan, tetapi juga tentang bagaimana seorang pemimpin merumuskan kebijakan berdasarkan data dan bukti ilmiah. Pemimpin yang visioner harus mampu melihat persoalan tidak hanya dari permukaan, tetapi juga dari akar masalahnya.

Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy making) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara sistemik. Misalnya, dalam upaya mengatasi kemiskinan, kebijakan yang berbasis data akan lebih efektif dibandingkan sekadar program bantuan langsung yang hanya bersifat sementara. Studi oleh Tadjoeddin (2023) menunjukkan bahwa kebijakan yang menargetkan pembangunan inklusif dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas lebih berdampak dalam mengurangi angka kemiskinan dibandingkan sekadar bantuan sosial jangka pendek.

Demikian pula dalam penanganan krisis lingkungan, pemimpin yang visioner tidak cukup hanya dengan aksi simbolik menanam pohon atau membersihkan sungai di depan kamera. Kebijakan tata ruang dan lingkungan harus berbasis pada riset ilmiah, memperhatikan daya dukung lingkungan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam implementasinya (Firman, 2021).

Selain itu, pemimpin yang visioner juga harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya responsif terhadap krisis jangka pendek, tetapi juga memiliki daya tahan terhadap tantangan di masa depan. Misalnya, dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, kebijakan harus berorientasi pada mitigasi risiko jangka panjang, seperti peralihan menuju energi terbarukan dan pembangunan kota berkelanjutan (Susantono, 2018).

Pemimpin yang berbasis bukti juga harus berani melawan kepentingan kelompok tertentu yang ingin mempertahankan status quo demi keuntungan pribadi atau golongan. Banyak kebijakan progresif sering kali terhambat oleh lobi kelompok bisnis yang lebih mementingkan keuntungan jangka pendek dibandingkan kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan keberanian politik untuk mengambil kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik meskipun menghadapi resistensi dari kelompok elite.

Di era digital saat ini, akses terhadap data dan informasi semakin terbuka. Seorang pemimpin harus memanfaatkan teknologi untuk melakukan analisis kebijakan yang lebih akurat, memperhitungkan dampak sosial-ekonomi, serta memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, pemimpin yang visioner bukanlah mereka yang hanya tampil dalam aksi seremonial, melainkan mereka yang berani mengambil keputusan berdasarkan data, fakta, dan kepentingan rakyat secara jangka panjang. Seorang pemimpin yang benar-benar peduli adalah mereka yang menempatkan kebijakan berbasis bukti sebagai fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan.

*Kawan-kawan dapat membaca artikel-artikel menarik lain Mahasiswa Bersuara