BandungBergerak.id – Pertandingan kandang adalah hal yang menguntungkan bagi sebuah klub sepakbola. Pertama, klub sepakbola mendapat pemasukan dari penjualan tiket pertandingan. Ini menjadi satu dari empat sumber utama pemasukan klub, selain sponsor, hak siar televisi, dan penjualan merchandise. Kedua, dukungan para suporter yang hadir di tribun tentu jadi motivasi tersendiri bagi pemain yang tengah “merumput”. Tak berlebihan tampaknya bila pertandingan kandingan bisa menjadi kunci bagi sebuah klub sepakbola dalam memenangkan sebuah pertandingan, bahkan kompetisi.

Menurut penelitian AnalyiSport di Liga Inggris, klub yang menjadi tuan rumah memiliki peluang menang lebih tinggi. Sejak 1888, data menunjukkan bahwa tim tuan rumah memenangkan lebih banyak pertandingan daripada tim tamu. Pada musim 1895 sampai 1998, tim tuan rumah memenangkan 64,6 persen pertandingan. Terdapat dua faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, yang pertama adalah para pemain dari tim tuan rumah lebih mengenal kondisi lapangan dibandingkan pemain dari lawan. Faktor kedua, dukungan suporter yang khas seperti Liverpool yang menyanyikan chant “You’ll Never Walk Alone” di Anfield dan “I’m Forever Blowing Bubbles” dari supporter West Ham United mampu menciptakan atmosfer yang intens dan intimidatif.

Baca Juga: Membayangkan Vladimir Putin Menjadi Manajer Sepak Bola
Kala Sepak Bola Bikin Penguasa Turun Tahta
Sepak Bola adalah Perlawanan

Persija Tanpa Pemain ke-12

Menonton pertandingan di stadion yang sama untuk mendukung para pemain secara langsung tampaknya jadi hal yang sulit bagi saya sebagai pendukung Persija Jakarta. Sebagai klub besar, Persija seharusnya dengan mudah memenuhi dua syarat di atas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Padahal Jakarta memiliki 2 stadion yang memenuhi syarat bagi pelaksanaan pertandingan kandang Liga 1, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Jakarta International Stadium (JIS). Kesulitan yang Persija alami hadir dari berbagai faktor, salah satunya adalah kesulitan mendapatkan izin pertandingan dari Kepolisian.

Dari data yang berhasil penulis himpun, dari musim 2019 sampai 2023 terdapat 9 pertandingan kandang Persija yang tidak mendapatkan izin pertandingan dari Kepolisian, termasuk 4 pertandingan yang memang dilaksanakan dengan sistem bubble setelah Tragedi Kanjuruhan. Alasan tidak keluarnya izin dari pihak keamanan beragam, namun apabila ditarik secara garis besar alasannya terkait kerentanan faktor keamanan di Jakarta. Salah satu contohnya adalah pertandingan antara Persija melawan Persib yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 28 April 2018 di SUGBK. Pertandingan yang dijuluki sebagai El Clasico-nya sepak bola Indonesia ini harus diundur dan pindah lokasi karena tidak mendapatkan izin keamanan. Alasannya karena pertandingan ini mepet dengan jadwal Hari Buruh Internasional (Mayday). Selain itu,  pertandingan Persija di AFC CUP melawan Ceres Negros di tanggal 23 April 2019 juga tidak mendapatkan izin. Hal ini disebabkan karena pertandingan tersebut bersamaan dengan proses rekapitulasi Pemilihan Umum (Pemilu). Tidak keluarnya izin keamanan menyebabkan pertandingan tersebut diselenggarakan di SUGBK tanpa kehadiran penonton.

Hak atau Keamanan?

Penonton ataupun suporter sepak bola adalah warga negara. Penggunaan kata “warga negara” di sini berarti terdapat hak yang melekat di setiap individu penonton atau suporter. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, salah satu hak yang melekat tersebut adalah hak untuk berkumpul. Menonton sepak bola secara langsung di stadion menurut penulis adalah salah satu bentuknya.

Namun sayangnya, hak ini sering luput dalam proses pemenuhannya. Biasanya hak berkumpul ini bukan menjadi prioritas ketika dibenturkan dengan menjaga kondisi keamanan. Hal ini terbukti dari dua pertandingan Persija yang tidak mendapatkan izin karena alasan keamanan. Padahal kedua hal tersebut (pemenuhan hak dan keamanan) dapat berjalan seiring tanpa perlu dibenturkan. Seperti yang dilakukan oleh kepolisian di Inggris yang menerapkan perlakuan khusus bagi pertandingan-pertandingan dengan risiko tinggi atau yang biasa disebut dengan “bubble match”. Dengan adanya perlakuan khusus ini, hak suporter untuk berkumpul tetap terpenuhi tanpa harus mengganggu kondisi keamanan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa di Indonesia harus memilih antara pemenuhan haknya atau menjaga kondisi keamanan? Mengapa di Inggris bisa terwujud keduanya namun di Indonesia tidak? Penulis melihat ada faktor internal dan eksternal dari kita sebagai suporter di Indonesia terkait hal ini. Faktor internalnya adalah, sering kali kita lupa bahwa kita adalah warga negara. Yang berarti hak kita dilindungi dan kita wajib menuntut pemenuhan hak tersebut. Faktor eksternalnya adalah idealnya pihak kepolisian di Indonesia melakukan tugasnya dengan pendekatan pelayanan publik. Sehingga dengan pendekatan tersebut, akan memprioritaskan pemenuhan hak terhadap seluruh warga negara ketika sedang bertugas. Kedua faktor ini harus dibenahi secara beriringan.

Kita sebagai suporter harus lebih vokal kepada negara terkait hak-hak kita sebagai warga negara dan suporter. Kita harus menuntut perbaikan infrastruktur agar kita dapat menonton pertandingan dengan nyaman. Selain itu, kita tuntut pembenahan tata kelola organisasi. Sehingga Liga Indonesia dapat dikelola secara profesional oleh individu-individu yang memiliki kapasitas sehingga tidak ada lagi permasalahan terkait jadwal liga yang tidak pasti. Dan yang tidak kalah penting adalah hak kita untuk menonton pertandingan secara langsung dengan aman. Bukan tidak mungkin ke depannya kita dapat menonton pertandingan langsung di stadion lawan (away days) dengan aman dan nyaman.

*Kawan-kawan dapat membaca artikel-artikel menarik lainnya tentang sepak bola