BandungBergerak.id - Abu sisa pembakaran batu bara dari cerobong PLTU di Kabupaten Indramayu terus menjadi momok bagi warga di sekitar lokasi pembangkit. Sejak PLTU 1 Jawa Barat 3 x 330 MW diresmikan pada 2011, gangguan kesehatan mulai menghantui warga, terutama balita dan lansia di Desa Tegal Taman dan sekitarnya. han

Menurut laporan WALHI Jawa Barat dan Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), balita dan lansia di Desa Tegal Taman mulai banyak yang menderita gangguan saluran pernapasan atau ISPA sejak PLTU beroperasi. Desa tersebut berada di sisi barat Desa Sumuradem dan bersebelahan langsung dengan PLTU yang sudah berdiri.

“Penyakit ISPA meningkat sejak adanya PLTU,” ungkap WALHI dalam laporan "Memadamkan Bara: Kepak JATAYU Menghalau PLTU di Desa Mekarsari, Indramayu" (2023).

Abu batu bara tidak hanya menyebabkan gangguan pernapasan, tapi juga merusak ekosistem sekitar. Hasil pengamatan WALHI menunjukkan bahwa abu pembakaran kerap menempel di permukaan daun tanaman warga. Ketika angin laut bertiup besar, abu bisa terangkat dari lahan terbuka tempat penampungan dan terbawa ke pemukiman warga. Gangguan ini terjadi hampir setiap musim kemarau, terutama saat angin dari arah laut bertiup kencang ke daratan.

Masalah ini semakin diperparah oleh fakta bahwa timbunan abu batu bara dibiarkan di ruang terbuka tanpa perlindungan. Debu yang tertiup angin menambah beban pencemaran udara yang sudah tinggi akibat emisi dari cerobong PLTU. Akumulasi zat pencemar seperti SOx, NOx, dan partikulat halus (PM10, PM2.5) memicu dampak kesehatan jangka panjang bagi warga.

PLTU 1 Jawa Barat menghasilkan sekitar 4,44 juta ton emisi karbon setiap tahun, menurut data yang dikutip WALHI dari Visual Capitalist. Angka ini belum termasuk partikel pencemar lain yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Emisi tersebut memperparah pemanasan global dan memperburuk krisis iklim yang berdampak langsung pada masyarakat lokal.

Dampak fisik dari pencemaran ini bisa dirasakan langsung oleh warga. Di Desa Tegal Taman, permukaan daun di kebun sayur tampak menghitam, menandakan endapan abu yang terus-menerus menempel. Sementara di musim tertentu, abu bahkan bisa menutupi atap rumah warga. Kondisi ini membuat aktivitas harian terganggu, mulai dari bertani hingga mencuci pakaian dan menjemur hasil panen.

Spesifikasi teknis dari PLTU Indramayu mencatat bahwa cerobongnya setinggi 215 meter dengan laju emisi sulfur dioksida sebesar 4.800 kg/jam dan nitrogen oksida sebesar 4.200 kg/jam. Laju emisi partikulat dari cerobong mencapai 532 kg/jam.

Angka-angka tersebut menjadi bukti bahwa ancaman terhadap kualitas udara sangat serius. Pembangkit-pembangkit ini dirancang untuk beroperasi dalam waktu panjang, sehingga potensi akumulasi polusi tidak bisa dihindari. Warga Desa Tegal Taman dan sekitarnya telah mengalami sendiri betapa pencemaran udara membawa konsekuensi nyata terhadap kesehatan dan lingkungan mereka.

WALHI Jawa Barat menyatakan bahwa kondisi ini mencerminkan kelalaian dalam perlindungan lingkungan hidup. “Asap yang keluar dari cerobong PLTU berdampak pada menurunnya kualitas udara karena meningkatnya zat pencemar dan emisi karbon,” tulis WALHI. Dalam jangka panjang, hal ini mempercepat pemanasan global dan mendorong perubahan iklim bumi.

PLTU memang menopang program pembangunan kelistrikan nasional. Namun, WALHI mengkritik keras bahwa program tersebut dicapai dengan risiko kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pencemaran udara yang dihasilkan oleh PLTU justru memperbesar beban biaya kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin di desa-desa sekitar proyek.

Di tengah ketidakpastian ini, warga tidak tinggal diam. Melalui forum Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu (JATAYU), warga Desa Mekarsari, Tegal Taman, dan desa-desa sekitarnya terus menyuarakan lingkungan bersih tanpa batu bara. Mereka menuntut penghentian proyek dan mendesak pemerintah untuk memprioritaskan energi bersih yang tidak mengorbankan kesehatan publik.

Kondisi yang terjadi di Indramayu menjadi cermin dari bagaimana proyek energi fosil semakin tidak relevan di saat bumi sudah terdampak perubahan iklim akibat pemanasan global. Abu batu bara bukan hanya sekadar debu, tetapi simbol dari ketidakadilan lingkungan yang berlangsung secara sistematis.

Baca Juga: Catatan Kritis PLTU Sukabumi, Menuai Petaka dari Batubara
Mempertanyakan Sejauh Mana Ketaatan Pengelola PLTU dalam Menjalankan Perlindungan Lingkungan Hidup

Sementara itu, keterangan resmi PLN menjelaskan PLTU Indramayu, merupakan pembangkit listrik yang dikelola oleh anak usaha PLN, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) memiliki total kapasitas energi sebesar 3×330 megawatt (MW).

Energi yang dihasilkan pembangkit ini mampu menyuplai listrik di wilayah Jawa dan Bali. Sejak 10 tahun lalu, PLTU Indramayu dikenal sebagai objek vital nasional, yang menyuplai energi listrik untuk Jawa dan Bali, utamanya kawasan Jawa Barat dan DKI Jakarta.

"Di tahun 2019, PLTU Indramayu berhasil memperoleh penghargaan Proper Hijau. Proper adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sejak tahun 1995. Program ini dilakukan untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungannya," demikian pernyataan resmi, diakses Jumat, 13 Juni 2025.

Proper Hijau diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan oleh KLH. PLTU Indramayu memanfaatkan sisa hasil pembakaran batu bara berupa fly ash dan bottom ash untuk dikelola menjadi paving block.

“Produksinya memang belum terlalu besar, kami bisa produksi 500 paving setiap hari. Hasil dari paving block digunakan untuk kegiatan corporate social responsibility kepada warga sekitar pembangkit,” tutur General Manager UBJOM Indramayu, Ubaedi Susanto.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB