BandungBergerak.id - Neni Nur Hayati, seorang aktivis demokrasi, menjadi sasaran perundungan digital usai mengunggah video di TikTok berisi kritik terhadap penggunaan buzzer oleh pemerintah daerah. Tidak hanya diserang secara daring, foto Neni bahkan tersebar tanpa izin di berbagai akun resmi, yang dibiayai dana APBD, milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, meski belakangan foto tersebut telah dihapus.

Peristiwa perundungan terhadap aktivis prodemokrasi Neni Nur Hayati menandakan semakin sempitnya ruang aman untuk berekspresi di dunia digital, terutama ketika kritik diarahkan kepada pihak berkuasa.

Situasi ini tergambar dalam laporan triwulan kedua tahun 2025 yang dirilis Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). Dalam laporan bertajuk “Laporan Pemantauan Hak-hak Digital di Indonesia Periode April-Juni 2025”, SAFEnet menyoroti memburuknya kondisi hak digital masyarakat Indonesia dibandingkan periode sebelumnya.

Peluncuran laporan ini dilakukan secara daring pada Rabu, 30 Juli 2025, dengan memaparkan empat domain utama: akses internet, keamanan digital, kebebasan berekspresi, dan kekerasan berbasis gender online (KBGO).

Di bidang akses internet, SAFEnet mencatat terdapat 41 gangguan yang terjadi selama periode April hingga Juni 2025. Gangguan ini terbagi dalam tiga kategori: infrastruktur, layanan, dan kebijakan. Dari jumlah tersebut, gangguan infrastruktur mendominasi dengan 25 kasus, termasuk kerusakan kabel, keterbatasan stasiun pemancar (BTS), hingga pemadaman listrik di wilayah Bali dan Jawa Barat.

Kesenjangan kualitas internet antara pulau Jawa dan luar Jawa juga masih menjadi sorotan. Hasil pengukuran partisipatif di Blitar (Jawa Timur) dan Polewali Mandar (Sulawesi Barat) menunjukkan perbedaan signifikan dalam kecepatan unggah dan unduh.

“SAFEnet juga telah mengkonfirmasi adanya kesulitan atas akses koneksi internet di Papua pasca korupsi BTS dan beberapa orang kemudian membantu menyediakan internet yaitu berupa satelit Starlink,” ujar Tessa, perwakilan dari SAFEnet.

Namun, kehadiran Starlink juga menimbulkan masalah baru, seperti biaya layanan yang ditetapkan sesuka hati dan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di area yang kerap digunakan warga untuk berdiskusi isu agraria dan sosial lainnya.

Dalam periode yang sama, SAFEnet juga mencatat pemblokiran beberapa situs seperti archive.org, ebay, Bath and Works, dan KLM sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Sementara itu, kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) mengalami peningkatan. SAFEnet menerima sekitar 665 aduan KBGO selama triwulan kedua 2025, dengan mayoritas korban adalah perempuan berusia 18–25 tahun.

“Penemuan yang sebenarnya miris di KBGO adalah bahwa banyaknya korban usia anak yang menunjukkan hingga seratus lebih pada triwulan,” ujar Tessa. Ia menekankan bahwa jumlah korban anak terus meningkat.

Hal itu menunjukan bahwa perlindungan anak dan kelompok rentan di ranah digital masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi penegakan hukum hingga perkembangan teknologi.

Baca Juga: Aktivis Neni Nur Hayati Somasi Pemprov Jabar karena Mengunggah Foto Pribadi Tanpa Izin dan Memicu Serangan Digital
Peretasan Awak Narasi TV, Negara Bergeming pada Serangan Digital Media Kritis

Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi juga menjadi sorotan utama dalam laporan ini. SAFEnet mencatat 29 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital sepanjang April hingga Juni 2025. Walaupun jumlah kasus menurun dibanding triwulan pertama, jumlah korban justru meningkat.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kriminalisasi terhadap mahasiswa yang membuat konten deepfake memperlihatkan adegan ciuman antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

“Menilik dari latar belakang pelapor yang paling banyak melaporkan adalah politikus sebanyak 6 orang, pejabat publik sebanyak lima orang, dan pengusaha atau wiraswasta sebanyak 4 orang, dan seterusnya,” papar Tessa.

Motif politik juga menjadi penyebab dominan dalam 168 kasus serangan digital yang tercatat selama triwulan kedua. Serangan ini berkaitan dengan isu-isu publik seperti penolakan terhadap UU TNI dan RUU Polri, dugaan keterlibatan pejabat dalam judi online, hingga kritik terhadap pemerintah seperti satir “Mulyono Sunda” terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB