BandungBergerak.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melayangkang kritik terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022 yang dinilai tidak memperhitungkan skala prioritas. PSI menyebut APBD Kota Bandung lebih banyak porsinya untuk belanja pegawai.  

Sebagai bentuk protes, tiga anggota PSI yang mengisi kursi di DPRD Kota Bandung menyatakan menolak RAPBD Kota Bandung 2022 dan memilih walk out pada pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jumat (26/11/21) lalu. Ketiga anggota PSI yang walk out adalah Erick Darmajaya, Christian Julianto, dan Yoel Yosaphat.

Hari berikutnya, buntut dari kritik tersebut sempat menggema di Twitter dengan tagar #BandungAmburadulPSIWalkOut yang digulirkan Plt Ketum PSI melalui akunnya, @Giring_Ganesha.

“#BandungAmburadulPSIWalkOut  Bandung berapa tahun ini tidak terurus dengan baik dan banyak kebijakan yang tidak pro rakyat. Oleh karena itu ketiga anggota dewan kita Walk Out untuk menunjukkan bentuk protes mereka terhadap Walikota Bandung,” demikian cuit Giring Ganesha melalui @Giring_Ganesha Minggu (28/11/2021).

Anggota Badang Musyawarah Komisi B DPRD Kota Bandung, Christian Julianto mengatakan, RAPBD Kota Bandung 2022 terlalu fokus pada anggaran belanja pegawai saja, yakni sekitar 30-35 persen dari jumlah total anggaran Rp 5,94 triliun. PSI mendesak agar Pemkot Bandung menyusun skala prioritas yang seharusnya berpihak kepada masyarakat.

Menurut Christian, angka anggaran belanja pegawai itu relatif terlalu tinggi dan harus ditekan lebih jauh. Apalagi Pemkot Bandung tengah mewacanakan pemulihan ekonomi bagi mayoritas warga yang terdampak pagebluk.

“Kalau kita melihat percontohan, di Surabaya misalnya sebagai center (pusat) provinsi (Jawa Timur), anggaran belanja pegawai itu hanya 27 persen. Apalagi katanya tahun Bandung mau fokus di pemulihan ekonomi, harus fokus pada sektor yang lebih penting,” ujarnya kepada Bandungbergerak.id, Senin (29/11/2021).

PSI juga menyoroti kenaikan tunjangan perumahan pejabat DPRD yang terus naik dari tahun ke tahun. Dalam RAPBD 2022, tunjangan tersebut dipatok sebesar 20 juta Rupiah. Hal ini menggambarkan ketidakberpihakan Pemkot Bandung terhadap warganya.

Chris berharap penysunan APBD bisa menjadi kesempatan untuk mengembalikan stabilitas sosial di Kota Bandung. “Tapi, itu tidak terefleksikan di RAPBD 2022 ini. Kami tegas menolak,” tegasnya.

Sedangkan lini yang seharusnya menjadi prioritas, seperti anggaran belanja modal, hanya dipatok sebesar 9,41 persen atau sekitar 626 miliar Rupiah pada tahun 2022 mendatang. Chris mengungkapkan bahwa kebutuhan tersebut idealnya berada di sekitar 30-40 persen. Khusus untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan hanya sebesar 1,69 persen atau setara 112,9 miliar Rupiah.

Padahal belanja modal tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah Kota Bandung, seperti banjir, transportasi umum, dan penanggulangan sampah yang penanggulangannya dinilai tidak pernah tuntas dari tahun ke tahun.

PSI menilai, Pemkot Bandung saat ini tidak memiliki visi yang konkret dan signifikan yang bisa dirasakan oleh warganya. Bahkan Kota Bandung disebut mengalami degradasi pembangunan selama beberapa tahun terakhir.

“Tanya saja ke warga. Apakah terasa ada pembangunan signifikan beberapa tahun terakhir ini? Yang ada kota kita semakin semrawut dan tidak terurus,” imbuh Chris.

Di samping itu, PSI menyatakan, tidak ada transparansi dan transformasi dalam perancangan postur dan komposisi APBD 2022. Bahkan Wali Kota Oded M Danial disebut mengelola kebijakan secara auto-pilot yang akhirnya mengalami banyak kemunduran.

Anggota Badan Musyawarah Komisi D DPRD Kota Bandung, Yoel Yosaphat berpendapat, Kota Bandung membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda dalam jalur yang positif. Skala prioritas yang diterapkan saat ini belum tertata dan merata. Untuk itu Pemkot Bandung seharusnya menyiapkan strategi jangka panjang.

“Porsi anggaran (APBD 2022) kebanyakan buat gaji pegawai dibandung untuk infrastruktur dan pembangunan. Jangan sampai anggaran ini dipakai untuk memelihara masalah, harus dibereskan. Kita membutuhkan gebrakan,” tuturnya ketika dihubungi, Senin (29/11/2021).

Baca Juga: Di Masa Sulit Pagebluk, Pemkot Bandung Survei Potensi Pajak dengan Biaya Miliaran Rupiah
Pemkot Bandung Harus Tingkatkan Anggaran Pendidikan di Masa Pagebluk
Selain Penanaman Pohon, Pemkot Bandung Disarankan Menambah Luas RTH

Roda Pemerintahan Monoton

Masyarakat merupakan elemen sekaligus indikator paling penting dalam kesejahteraan sebuah kota atau wilayah. Pemerintah dinilai gagal jika tidak mampu mengakomodasi aspirasi warganya. Di Kota Bandung, PSI menilai selama ini aspirasi warga kurang dilibatkan.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Kota Bandung  bertambah sekitar 15.000 orang. Begitu juga dengan tingkat kedalaman kemiskinan yang meningkat dari 0,53 jadi 0,61. Peningkatan ini didorong oleh dampak pagebluk yang memukul sektor perekonomian.

Aziz Harlan (23), warga Bandung yang juga mahasiswa, menilai Pemkot Bandung selama ini cenderung monoton dalam menjalankan roda pemerintahannya. Tidak ada gebrakan baru yang bisa diakses atau dinikmati masyarakat, padahal warganya memiliki potensi besar untuk memajukan Kota Bandung di setiap sektor.

“Kota Bandung itu kota kreatif, harusnya. Tapi, selama ini masyarakat cuma bisa ngandelin dirinya masing-masing dan potensinya malah gak diwadahi. Misalnya pas pandemi, gerakan bantu rakyat saja lebih banyak muncul dari warga sendiri,” ungkapnya saat dihubungi, Senin (29/11/2021).

Sebelumnya, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung mengungkapkan di era kepemimpinan Oded M. Danial dan Yana Mulyana ini terdapat delapan isu prioritas yang menjadi fokus pelayanan masyarakat.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbang Kota Bandung, M. Yudi Mulyana menyebutkan, kedelapan isu prioritas tersebut meliputi layanan dasar terkait kesehatan dan pendidikan.

"Layanan dasar ini semuanya lebih dari standar minimal yaitu untuk pendidikan 20 persen dan pendidikan 10 persen (dari APBD). Bahkan saking perhatiannya layanan dasar itu hampir mau separuhnya," ucap Yudi, di Taman Dewi Sartika, melalui siaran pers, Kamis (25/11/2021).

Selanjutnya, sambung Yudi, yaitu aspek ekonomi, lingkungan hidup, infrastruktur, lalu tatakelola pemerintahan. Menurutnya, Oded-Yana juga fokus pada isu humanisme seputar sosial budaya masyarakat dan memperhatikan kolaborasi masalah keuangan.

Yudi memaparkan, tahun 2022 mendatang fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih berkaitan dengan pandemi Covid-19. Meski begitu, program lain terkait delapan isu prioritas tetap diperhatikan secara proporsional.

"Tahun depan ada juga prioritas pemulihan ekonomi, kita pendekatan ke peningkatan UMKM. Kemudian ada banyak pelatihan kewirausahaan, ketenagakerjaan, ekraf (ekonomi kreatif)," ujarnya.

Kendati berjibaku di tengah refocusing anggaran tersebut, namun urusan lainnya pun tetap diupayakan bisa terpenuhi secara maksimal. Seperti di bidang infrastruktur, anggaran yang ada tetap dioptimalkan untuk pemeliharaan.

Seperti yang dipaparkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung, Didi Ruswandi, bahwa dalam tiga tahun terakhir alokasi pemantapan jalan hanya di kisaran Rp 50-an miliar. Padahal nominal idealnya Rp 380 miliar.

"Survei semester pertama kemarin pemantapan jalan di 91,87 persen. Memang masih di bawah target di 93 persen," kata Didi.

Didi mengungkapkan, dari survei pertengahan semester lalu juga didapati 90 persenan lebih lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) masih menyala. Terkait masalah genangan air saat musim penghujan, papar Didi, apabila dikomparasi pada tahun 2019 lalu di tahun 2021 ini sudah ada banyak perkembangan. Hal itu terlihat dari jumlah genangan yang terpantau saat ini hanya terdapat di 25 lokasi itupun yang masih rutin muncul di 6-11 titik saja.

"Titik genangan tertangani 67 persen, ini melebihi target. Drainase sekitar 60 persen dalam kondisi baik karena kita terus melakukan pengerukan. Ditambah lagi kita terus upayakan membuat kolam retensi. Sekarang sudah ada 8 kolam retensi," bebernya.

"Dari 2019, ada 60an titik genangan, tertangani 67 persen dan ini melebihi target. Drainase sekitar 60 persen dalam kondiai baik karena kita terus melakukan pengerukan. Ditambah lagi kita terus berupaya membuat kolam retensi. Sekarang sudah ada 8 kolam retensi," bebernya.