BandungBergerak.id - Pemkot Bandung terus berbenah dan menyiapkan pemulihan ekonomi setelah hampir dua tahun dirundung pagebluk Covid-19. Salah satunya dengan menata Alun-alun Bandung. Namun penataan ini berdampak kepada para pedagang kaki lima (PKL) di sana. Mereka tidak puas dengan relokasi yang disediakan Pemkot Bandung.

Merujuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung, revitalisasi Alun-alun Bandung merogoh kocek dana sekitar satu miliar Rupiah. Jumlah itu termasuk untuk pembangunan di beberapa wilayah lainnya, termasuk di Jalan Dewi Sartika, Jalan Balong Gede dan sekitarnya. Dana itu bersumber dari kolaborasi antara Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) dan pihak ketiga atau swasta.

“Kita buat Kota Bandung semakin menarik  sektor pariwisatanya untuk pemulihan ekonomi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna di sekitar kawasan Alun-Alun Bandung, Senin (6/12/21).

Ema mengatakan, pihaknya juga siap menambah revitalisasi di sejumlah lokasi lainnya untuk lebih mendobrak daya tarik wisata, termasuk Jalan Cikapayang dan Jalan Viaduct. Mengenai PKL di sekitar Alun-alun, Pemkot Bandung telah menyiapkan lokasi, yaitu di bagian basement. 

Pemkot Bandung bersikeras melarang para PKL melapak di kawasan Alun-alun, termasuk di di sekitar Jalan Dalem Kaum. Tetapi tempat yang disediakan Pemkot Bandung dinilai banyak kekurangan bagi PKL, salah satunya keterbatasan tempat.

Seorang pedagang sandang pakaian dan topi, Waluyo (45) menuturkan bahwa tidak semua PKL di Jalan Dalem Kaum yang mendapat tempat karena kapasitas terbatas.

“Pedagang di sana (Jalan Dalem Kaum) teh banyak pisan, udah berapa generasi kita dulu dagang. Sekarang kita terpaksa pindah di tempat tapi gak semua kebagian, kita gak puas,” ujarnya saat disambangi di tempat rekolasi, Senin (6/12/21).

Baca Juga: Data Omzet Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Bandung 2021, Sebagian Besar di Bawah 1 Juta Rupiah
DATA BICARA: Bagaimana Kebijakan Penutupan Akses Jalan Berimbas ke Ribuan PKL Kota Bandung

Permasalahan PKL bukanlah fenomena baru di Kota Bandung. Keberadaan mereka sering kali berkaitan dengan estetika tata kota. Tapi, solusi relokasi untuk mereka juga dinilai kurang sepadan, seperti kurang strategisnya tempat relokasi yang ditawarkan. Apalagi banyak stigma dan anggapan keberadaan mereka sebagai penghambat pembangunan. Padahal para PKL ini merupakan roda penggerak ekonomi paling dasar.

“Relokasi itu harus melihat potensi perencanaan dan strateginya, buka cuma eksekusinya. Tanpa PKL juga ekonomi kita bakal timpang,” tutur Budi Rajab, sosiolog Unpad.

Dan perlu diingat bahwa Bandung merupakan kota urban di mana sektor informal seperti PKL menjadi senyawa penting yang memerngaruhi pertumbuhan ekonomi. Merujuk situs Sistem Informasi Pedagang Kaki Lima (SIPKL), tercatat ada sebanyak 22.003 orang PKL yang terdaftar di bawah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Bandung.

Pemkot Bandung, sama halnya dengan pemerintahan daerah lainnya di Indonesia, saat ini memang sedang melakukan pemulihan ekonomi. Pemulihan ini tentunya harus berlaku juga untuk semua kalangan, tak terkecuali para PKL yang sebenarnya merasakan dampak paling parah akibat pagebluk.