BandungBergerak.id - Pembangunan Tol Cileunyi -  Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) masuk babak baru. Tol yang mampu memangkas jarak tempuh Bandung - Majalengka menjadi satu jam ini ditargetkan rampung akhir 2021 atau awal 2022.

Namun pembangunan tol yang digagas sejak 2005 ini masih menghadapi sejumlah kendala lingkungan maupun sosial. Mulai dari pembebasan lahan, tumpang tindih antara hutan dan tanah milik warga, desa, dan adat, serta penolakan atau keberatan warga terdampak.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Meiki W Paendong mengatakan, pembangunan proyek nasional sekelas Tol Cisumdawu pastinya memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Dalam dokumen Amdal yang baik, akan tergambar sejumlah dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan dari proyek pembangunan.

Dampak negatif biasanya berupa dampak lingkungan dan sosial. Penolakan atau keberatan warga maupun pembebasan lahan yang menghambat Tol Cisumdawu masuk ke dampak sosial. “Dokumen Amdal penting sebagai kajian terhadap dampak-dampak pembangunan. Dokumen ini harus diimplementasikan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan,” kata Meiki W Paendong, Rabu (16/6/2021).

Bahkan dokumen Amdal yang baik akan merinci setiap persoalan yang ditimbulkan pembangunan. Selain dampak lingkungan dan sosial, dokumen Amdal yang baik biasanya berisi detail dampak, seperti masalah debu yang akan menjadi keluhan warga sekitar proyek, getaran tanah, dan lain-lain.

“Jadi ironis kalau dokumen Amdalnya sudah ada, tetapi misalnya, dampak-dampak negatifnya dibiarkan. Dokumen tersebut merupakan kajian yang harus diimplementasikan,” kata Meiki.

Saat mengimplementasikan Amdal, Meiki mengingatkan pentingnya mengedepankan langkah-langkah dialog dengan warga terdampak. Contohnya, pembebasan lahan pada warga terdampak Tol Cisumdawu mesti dilakukan secara persuasif lewat dialog yang adil.

“Jadi jangan karena proyek besar nasional, unsur dialog dihilangkan. Sehingga malah terjadi keputusan sepihak. Dialog dengan warga terdampak penting dilakukan,” katanya.

Mengenai dampak lingkungan yang muncul akibat pembangunan Tol Cisumdawu, Walhi Jabar memiliki catatan tersendiri. Pada awal musim hujan tahun ini, terowongan Cisumdawu mengalami kebanjiran. Banjir ini muncul dari lahan di atas terowongan yang terdampak pembangunan.

Menurutnya, jika Amdal Tol Cisumdawu ideal, maka dampak linkungan ini akan terekam dan bisa diantisipasi.

Pengerjaan proyek Tol Cisumdawu yang panjangnya 60,3 kilometer itu dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertugas mengurus pembebasan lahan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mengerjakan konstruksinya.

Pembangunan jalan tol terbagi atas beberapa seksi, dengan jalur yang melintasi Cileunyi, Rancakalong, Tanjungsari, Cimalaka, Legok, Ujungjaya, dan Dawuan.

Pada seksi dua, terdapat twin tunnels (terowongan kembar) yang masing-masing sepanjang 472 meter. Terowongan ini disebut-sebut yang terpanjang di Indonesia. Di terowongan inilah Walhi Jabar pernah mendokumentasikan banjir akibat larian air hujan dari atas lahan terowongan.

Tol Cisumdawu sangat diandalkan untuk mengurangi beban atau kepadatan lalu lintas jalur tengah Bandung - Sumedang yang melintasi Cadas Pangeran. Selain itu, tol ini diharapkan mampu membangun koneksi lalu lintas dengan bandara Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, yang sepi.

Baca Juga: Pelibatan Iptek dalam Perencanaan Pembangunan Masih Minim
Pembangunan Bandung Awalnya Dirancang Seorang Freemason

Menteri Luhut Terjunkan Tim ke Cisumdawu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku saat ini pihaknya tinggal membebaskan lahan untuk akses tol dari Dawuan menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, seperti disampaikan dalam rakor percepatan pembangunan Tol Cisumdawu bersama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual dari Gedung Pakuan Bandung, Selasa (15/6/2021).

Pembebasan lahan diaukui masih menjadi isu utama dalam menggarap proyek Cisumdawu. Salah satunya pembebasan tanah kas desa di Kabupaten Sumedang. Namun Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan persoalan tanah kas desa yang menghambat pembangunan Cisumdawu sudah tuntas, meski masih memerlukan akselerasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda).

Untuk mengatasi masalah lahan Cisumdawu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan telah menerjunkan tim khususnya. Salah satu tugas tim adalah mengatasi penolakan warga. “Ada beberapa bidang lahan yang sudah bebas namun belum dapat dikonstruksi karena ada penolakan dari warga. Tapi kami sudah terjunkan tim untuk diselesaikan," tuturnya.

Luhut juga menyatakan, hambatan lain pembangunan Tol Cisumdawu adalah tumpang tindih kawasan hutan dengan tanah warga, tanah kas desa dan tanah adat, serta tanah wakaf yang belum dibebaskan.

Terkait hal tersebut, Luhut sudah meminta aparat penegak hukum mengawal penyelesaian masalah tersebut. "Diperlukan pendampingan dari aparat penegak hukum dalam melakukan pendekatan, pengamanan dan penertiban," katanya.