Pemerintah Diminta Perbaiki Sistem Pembelajaran Jarak Jauh
Ombudsman Jabar dan Fortusis Jabar mendesak pemerintah menunda rencana Pembelajaran Tata Muka (PTM) yang akan digelar Juli 2021.

BandungBergerak.id - Melonjaknya kasus Covid-19 Bndung Raya terjadi di saat pemerintah akan menggelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) awal Juli 2021. Bahkan Kota Bandung sudah menjalankan simulasi sejak 7 Juni 2021 lalu.
Sejatinya simulasi akan berlangsung dua pekan, hingga 18 Juni 2021. Namun pada 16 Juni 2021, PTMT dihentikan seiring melonjaknya kasus-kasus baru Covid-19. Bandung Raya pun ditetapkan Siaga 1, bahkan wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat masuk zona merah Covid-19. Para siswa peserta simulai kemudian melanjutkan pembelajaran secara daring.
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat mengapresiasi keputusan Pemkot Bandung menghentikan simulasi PTMT. Meski demikian, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Dan Satriana mengingatkan, dalam memutuskan rencana penerapan pelaksanaan PTM, pemerintah mestinya mengacu pada kajian ilmiah dan data akurat kondisi Covid-19.
Menjelang tahun ajaran baru nanti, pemerintah daerah yang diberi kewenangan memberikan izin pembelajaran tatap muka harus menyusun rencana jangka menengah dan panjang untuk memperbaiki pembelajaran jarak jauh.
Dan mengatakan, perbaikan penyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) harus dilakukan secara konkret, meliputi: mengembangkan materi dan metodelogi pembelajaran, pendampingan orang tua dan peserta, untuk memenuhi kewajiban pemerintah memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu.
“Perbaikan pembelajaran jarak jauh menjadi penting kalaupun pada akhirnya pemerintah memutuskan akan melaksanakan pembelajaran tatap muka bagi sebagian peserta didik suatu saat nanti,” kata Dan Satriana, melalui keterangan tertulis, Jumat (18/6/2021).
Selain itu, pemerintah perlu memastikan pembiasaan penerapan protokol kesehatan dan perilaku mencegah penyebaran Covid-19 pada anak-anak mulai dari lingkungan keluarga.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Bandung Kaji Penundaan Sekolah Tatap Muka
Keputusan Melanjutkan Sekolah Tatap Muka di Bandung masih Dievaluasi
Pemerintah Didesak Tunda Sekolah Tatap Muka
Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Provinsi Jawa Barat mendesak pemerintah menunda rencana Pembelajaran Tata Muka (PTM) yang rencananya akan digelar Juli 2021. Desakan ini muncul setelah lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi sebulan terakhir.
Koordinator Fortusis Jabar, Dwi Subawanto, mengatakan penundaan sekolah tatap muka terutama diperlukan untuk zona-zona merah atau risiko penularan tinggi, seperti Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabandung Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat.
“Kepada orang tua yang terlanjut menyatakan setuju PTM harap bersabar menunggu situasi pandemi Covid-19 terkendali,” kata Dwi, kepada BandungBergerak.id, Jumat (18/6/2021).
Menurutnya, PTM bisa dilakukan jika kasus Covid-19 cenderun menurun, seperti yang terjadi pada Sebelum puasa atau April 2021 lalu. Saat itu, tidak ada lonjakan kasus seperti yang terjadi sekarang ini.
Dwi mengatakan, perkembangan pandemi Covid-19, Bandung Raya khususnya, semakin mengawatirkan. “Makin membuat kolapsnya beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan Covid-19,” ujar Dwi.
Editor: Redaksi
Tanggapanmu
0Ruang berdialog yang santun, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah. Komentar dimoderasi redaksi sebelum ditayangkan.
Tuliskan Tanggapan Anda
Belum ada tanggapan pada artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Baca juga
Merawat Perbedaan dalam Dentuman Gendang Nusantara
Festival Gendang Nusantara 2026 mempertemukan enam tradisi musik perkusi dalam sebuah kolaborasi lintas daerah di Indonesia, dari alat tabuh Sunda hingga Papua.
Bagea Awi Dan Heni13 November 2026
Pelajaran dari Astronomi: Manusia Bukan Pusat Semesta
Premana W. Premadi dalam orasi kebudayaannya mengingatkan, bumi bukan pusat tata surya, matahari juga bukan pusat galaksi. Begitu juga manusia.
Azany Magrina Duarte13 November 2026
Pesepeda Bersolidaritas Mempertahankan Lapangan Teuku Umar sebagai Ruang Sepak Bola Warga
Di tengah rencana pembangunan Lapangan Teuku Umar senilai 3,1 miliar rupiah, warga dan komunitas pesepeda menolak perubahan fungsi lapangan yang dibangun warga.
Yopi Muharam13 November 2026



