• Kampus
  • Pentingnya Penyelenggaraan Demokrasi Berbasiskan Data Terbuka

Pentingnya Penyelenggaraan Demokrasi Berbasiskan Data Terbuka

Sistem demokrasi berbasis elektronik dengan keterbukaan informasi dapat menginisiasi partisipasi masyarakat dalam memajukan pembangunan.

Webinar Penggunaan Data Terbuka dalam Pengembangan e-Democracy di Indonesia yang digelar Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung (ITB), bertepatan dengan peringatan 101 tahun Perguruan Tinggi Teknik Indonesia (PTTI), Minggu (4/7/2021). (Dok. ITB)

Penulis Iman Herdiana10 Juli 2021


BandungBergerak.idPakar ITB mengingatkan pentingnya penyelenggaraan demokrasi berbasikan data elektronik yang terbuka (open data). Selain dapat membangun kepercayaan publik, sistem demokrasi berbasis elektronik dengan keterbukaan informasi dapat menginisiasi partisipasi masyarakat dalam memajukan pembangunan.

Peran open data dalam iklim demokrasi itu diulas dalam webinar “Penggunaan Data Terbuka dalam Pengembangan e-Democracy di Indonesia” yang digelar Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung (ITB), pekan lalu, bertepatan dengan peringatan 101 tahun Perguruan Tinggi Teknik Indonesia (PTTI).

Yudistira Dwi Wardhana Asnar, pakar dari Kelompok Keahlian (KK) Rekayasa Perangkat Lunak dan Pengetahuan ITB mengatakan, pentingnya data terbuka dalam konteks demokrasi misalnya ketika penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang menjadi salah satu wadah demokrasi di Indonesia yang telah menyediakan data terbuka.

Ia mencatat, Pemilu 2019 mengalami kemajuan dengan menyajikan data terbuka dalam format yang dapat diproses oleh mesin, dibanding Pemilu 2014 yang hanya menyajikan gambar plano sehingga data tidak dapat terukur.

Menurut Yudistira Wardhana Asnar, salah satu bentuk partisipasi aktif sebagai warga negara Indonesia adalah mengawal proses pemilu dengan menyandingkan data yang ada. Sebelumnya, perlu diingat bahwa perubahan data pasti akan terjadi, misalnya akibat adanya pemilih yang disinyalir terdaftar di dua DPT.

Dengan menyandingkan data lewat open data, rakyat bisa melihat terdapat pergeseran-pergeseran suara tersebut. "Jika perubahannya signifikan, kita dapat melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut," katanya, dikutip dari laman resmi ITB, Sabtu (10/7/2021).

Meski data yang ditampilkan pada Pemilu 2019 sudah lebih baik, ternyata data dalam bentuk tabel masih cukup sulit untuk dicerna. Akhirnya, KK Rekayasa Perangkat Lunak dan Pengetahuan ITB mencoba melakukan big data analytics dengan tahapan pengambilan data dari database pemilu, persiapan dan standardisasi data dengan mencari seluruh kode wilayah dan calon serta menghubungkannya, pengayaan data dari berbagai sumber, hingga visualisasi data yang mempermudah masyarakat dalam memahami hasilnya.

Yudis bersama rekannya juga berencana untuk membuat suatu prototipe dari sistem pemungutan suara secara elektronik, seperti yang telah dilakukan di Estonia.

Baca Juga: Data Populasi Burung Blekok Sawah dan Kuntul Kerbau di Rancabayawak, Gedebage, Kota Bandung 2011
Data Perkembangan Kasus Covid-19 di Kabupaten Bandung Sepanjang Juni 2021, 100 Orang Kehilangan Nyawa
Data Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kota Bandung 2014-2019, Tidak Ada Lagi Dokter Spesialis
Unpad Dorong Pemerintah Maksimalkan Data

Data sebagai Peluang Penelitian dan Pengembangan Usaha

Tak hanya di pemilu, data juga penting dalam membuka peluang usaha bagi masyarakat.Yudis mengungkapkan data terbuka juga membuka peluang penelitian.

Kelompok keahliannya sendiri ingin memperluas analisis data yang mereka lakukan lebih dari pemilu, termasuk ingin terhubung dengan data-data di BPS.

Sebelumnya, Yudis menjelaskan mengenai data terbuka yaitu, data publik yang dapat diakses dan dapat digunakan oleh masyarakat maupun organisasi untuk melakukan usaha baru dengan menganalisis pola dan tren serta mengambil keputusan berbasis data.

Data terbuka diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks.Open data tidak melulu kita bicara di aspek pemerintahan saja atau penyelenggaraan negara. Tetapi bisa saja perusahaan atau institusi pendidikan seperti ITB.

"Kita juga lagi set up bagaimana kalau kita melakukan open data, apa yang harus kita disclose datanya. Jadi, tidak hanya bicara pemerintahan, tetapi bisa juga organisasi-organisasi kemasyarakatan atau malah bisnis,” jelas Yudis.

 

Editor: Redaksi

COMMENTS

//