• Berita
  • Bansos PPKM Darurat Bandung Masih Pendataan, Pemkot Tunggu Usulan dari RT dan RW

Bansos PPKM Darurat Bandung Masih Pendataan, Pemkot Tunggu Usulan dari RT dan RW

DPRD Kota Bandung berharap bansos untuk warga terdampak pagebluk ini segera direalisasikan penyalurannya. Dari 60.000 KPM, baru 37.877 orang yang selesai didata.

Pedagang asongan melewati spanduk protes penerapan PPKM Darurat di Cikapundung Barat, Bandung, yang tutup, Jumat (16/7/2021). Pendapatan puluhan pedagang makanan dan lapak buku nihil selama PPKM darurat. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak.id)

Penulis Iman Herdiana19 Juli 2021


BandungBergerak.idPemerintah Kota Bandung secara bertahap mulai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) PPKM Darurat. DPRD Kota Bandung berharap bansos untuk warga terdampak pagebluk ini segera direalisasikan penyalurannya.

Untuk program Bansos PPKM Darurat ini, Pemkot Bandung menganggarkan Rp 30 miliar untuk disalurkan kepada 60.000 KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Rp 500.000 per orang dan sekali pencairan.

Sebelumnya, Pemkot Bandung menjanjikan Bansos mulai cair sebelum PPKM Darurat berakhir, Selasa 20 Juli 2021. Namun kini PPKM Darurat telah masuk pekan terakhir sejak digulirkan pada 3 Juli lalu. Hingga Senin (19/7/2021) bertepatan dengan pencairan, pendataan calon penerima bansos belum selesai.

Kepala Dinsos Kota Bandung, Tono Rusdiantono mengatakan, dari 60.000 KPM baru 37.877 orang yang sudah siap menerima bansos. Tono pun meminta aparat kewilayahan seperti lurah, RT/RW untuk segera mengusulkan warganya, seperti dikutip dari siaran pers, Senin (19/7/2021).

Warga yang diusulkan harus harus di luar data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK). Sebab warga miskin yang masuk DTKS telah mendapat bantuan dari program pemerintah pusat. Selain itu, calon penerima Bansos PPKM Darurat harus memenuhi indikator yang telah disepakati, yakni setiap PKM merupakan buruh harian, pekerja informal, disabilitas, lansia, mereka yang belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat/provinsi, mereka yang terdampak dan pernah terpapar Covid-19.

“Kami meminta kepada seluruh kewilayahan untuk mengusulkan data dengan jenis non-DTKS, karena untuk DTKS sudah menerima bantuan,” tuturnya.

Wali Kota Bandung, Oded M Danial meminta Dinas Sosial beserta aparat kewilayahan untuk bergerak cepat dan tidak lambat dalam menyalurkan bantuan tersebut.

“Mang Oded titip pesan secepatnya ini dieksekusi, jangan lambat. Walaupun dana yang diberikan ini nilainya tidak seberapa. Jangan lihat nilainya, tapi ini sebagai bentuk upaya kami,” harap Oded, di sela-sela penyerahan Bantuan Sosial PPKM Darurat 2021 bagi warga terdampak secara simbolis di Pendopo.

Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan berharap bansos PPKM Darurat cepat direalisasikan. Dalam pencairan nanti, ia meminta tidak sampai terjadi kerumunan.

“Pada saat pembagian tidak terjadi kerumunan, jangan sampai niat baik menjadi buruk di masyarakat, jadi tolong diatur sedemikian rupa,” pinta Tedy.

Baca Juga: Pemkot Bandung siapkan Rp 30 Miliar untuk Bansos PPKM Darurat
Bansos PPKM Darurat Kota Bandung Harus Tepat Sasaran

Bansos Beras dan Penduduk Miskin Kota Bandung 

Pada Minggu (19/7/2021) kemarin, Pemkot Bandung juga memulai penyaluran bantuan beras yang bersumber dari APBN bagi 44.840 KPM yang terdata di Program Keluarga Harapan (PKH) dan 63.617 orang yang terdata di BST. Masing-masing PKM akan mendapat 10 kilogram beras.

Penduduk miskin Kota Bandung sendiri tercatat meningkat sejak pandemi yang kini telah berlangsung setahun setengah. Sebagai gambaran, Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Bandung pada awal pandemi 2020 mencatat 136.000 warga miskin dan tidak mampu. Kemudian, Januari 2021 angka tersebut naik menjadi 139.000.

Dengan kata lain, jumlah warga Kota Bandung yang jatuh miskin bertambah 3.000 orang pada pandemi tahun kedua ini. Tetapi itu pun baru berdasarkan data Maret 2021, belum termasuk masa PPKM Darurat saat ini.

Editor: Redaksi

COMMENTS

//