BandungBergerak.id - PPKM Darurat telah sampai di hari terakhir setelah dua pekan diberlakukan sejak 3 Juli lalu. Sejumlah warga di Kota Bandung menolak rencana perpanjangan jadwal pembatasan sosial tersebut. Walaupun penerapan PPKM Darurat sebenarnya bertujuan untuk meredam penularan Covid-19 yang kini memuncak.

Alasan utama penolakan warga terhadap perpanjangan PPKM Darurat Kota Bandung tidak lain karena masalah ekonomi. Selama berlangsungnya PPKM Darurat, usaha mereka nyaris lumpuh, seperti disampaikan Adi Azhari, perwakilan pengemudi online roda 4 di Kota Bandung, yang mengeluhkan kesulitan mencari setoran.

"PPKM ini menyiksa berbagai lini, seperti restoran, antar penumpang sampai pengambilan barang. Kita harapkan ini jangan perpanjang," ujar Adi Azhari, ketika beraudiensi dengan Wali Kota Bandung, di Pendopo Bandung, Senin (19/7/2021), seperti dikutip dalam siaran pers.

Beberapa warga juga mengeluhkan hal serupa. Tetapi di sisi lain, kasus Covid-19 di Kota Bandung masih terus bermunculan dalam jumlah mengkhawatirkan. Pasien-pasien Covid-19 masih memadati semua ruang rawat inap rumah sakit yang kolaps. Kasus kematian karena Covid-19 juga masih mewarnai statistik pusat data Covid-19 Kota Bandung.

Tingginya lonjakan kasus tak lepas dari pelonggaran kebijakan pengendalian Covid-19, termasuk ekonomi, yang terjadi sebelum masa PPKM Darurat. Data menunjukkan, sebelum lebaran Mei 2021, infeksi corona masih terbilang landai. Sebulan berikutnya ledakan kasus terjadi setelah euforia warga menyambut libur lebaran, ditambah dengan dibukanya pusat-pusat ekonomi yang kemudian memicu ledakan transmisi.

Audiensi warga di Pendopo tersebut dihadiri Wali Kota Bandung, Oded M Danial yang mengaku akan akan melayangkan surat ke pemerintah pusat terkait dengan keberatan sejumlah warga soal PPKM Darurat.

"Mereka menyampaikan aspirasi kepada Pemkot Bandung. Mang Oded akan sampaikan ke pemerintah pusat atas keberatan mereka terkait perpanjangan PPKM. Insyaallah akan saya buat," tuturnya.

Oded mengaku prihatin atas kondisi saat ini. Keluhan tidak hanya disampaikan para pengemudi ojek online, melainkan juga para pedagang pasar dan perwakilan pemuda Bandung.

Baca Juga: Catatan setelah 14 Hari PPKM Darurat Kota Bandung
Data Belanja Bulanan Daging Merah Warga Kota Bandung 2016-2020, Masih di Bawah 100 Ribu Rupiah P

Maksimalkan Bansos PPKM Darurat

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi, mengatakan jika PPKM Darurat diperpanjang, pemerintah disarankan untuk meningkatkan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. Peran bansos dinilai sangat penting untuk mencegah perlambatan ekonomi masyarakat.

“Upaya solutif dan paling rasional yang mesti dilakukan pemerintah yakni mengoptimalkan bantuan untuk masyarakat. Misalnya memberikan jaring pengaman sosial atau bansos, terutama bagi keluarga yang kemampuan ekonominya terbatas. Juga kepada pelaku UMKM yang sulit beraktivitas karena pembatasan,” katanya, mengutip laman resmi Unpas.

Dengan kata lain, PPKM Darurat memerlukan kebijakan ekonomi berupa bantuan sosial. Acuviarta Kartabi mengatakan, rencana pemerintah untuk memperpanjang masa PPKM Darurat Jawa-Bali hingga enam minggu dinilai akan semakin memperparah kondisi masyarakat. Terlebih, lesunya pertumbuhan ekonomi sudah dirasakan sejak awal diterapkannya PPKM Darurat, 3 Juli 2021 lalu.

Dampak PPKM Darurat ialah turunnya tingkat konsumsi dan permintaan masyarakat. Kondisi ini juga bakal memengaruhi lapangan dan sektor-sektor usaha.

“Ini tentu berpengaruh pada penggunaan tenaga kerja dan kemampuan sektor usaha yang berkaitan dengan kewajiban keuangan, pembayaran kredit, dan sebagainya. Kian besarnya dampak penurunan ekonomi yang dirasakan masyarakat bergantung pada berapa lama masa perpanjangan PPKM Darurat,” ujarnya.