BandungBergerak - Gerbang Kebun Binatang Bandung tidak seperti dulu lagi. Rumah konservasi ini selalu tertutup rapat. Di depan pagar, Febby, 25 tahun, berdiri bersama anaknya, Kalila, yang baru berusia empat tahun. Anak itu terus bertanya tentang satwa yang biasanya mereka lihat di dalam kebun binatang.

“Anak saya suka bertanya kenapa kita tidak boleh memelihara jerapah atau orangutan di rumah. Kalau diajak langsung ke kebun binatang lebih mudah menjelaskannya. Anak-anak juga lebih senang melihat langsung daripada hanya dari televisi atau buku,” kata Febby, pengunjung Kebun Binatang Bandung.

Ia berharap Bandung Zoo bisa kembali dibuka tanpa konflik berkepanjangan. Menurutnya, kebun binatang bukan sekadar tempat rekreasi, tetapi juga ruang belajar bagi anak-anak untuk mengenal satwa dan pentingnya menjaga alam.

Di balik pagar itu, lebih dari 700 satwa koleksi masih harus dirawat setiap hari. Sebagian di antaranya merupakan satwa dilindungi yang membutuhkan penanganan khusus.

Di klinik satwa, tim dokter hewan tengah merawat seekor bayi orangutan Kalimantan berusia sekitar 71 hari dengan bobot 1,5 kilogram. Bayi itu lahir dari induk bernama Pehong, 26 tahun, dan Shakila, 9 tahun.

Veterinarian Bandung Zoo, Dedi Trisasongko, mengatakan bayi orangutan tersebut harus dirawat oleh tim medis karena sejak lahir tidak diterima oleh induknya.

“Sejak hari pertama induknya tidak mau merawat, jadi langsung kami ambil alih perawatannya di klinik,” kata Dedi.

Tim sempat beberapa kali mencoba mengembalikan bayi itu ke induknya, tetapi selalu ditolak. Shakila sendiri merupakan orangutan hasil sitaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) yang kemudian ditempatkan di Bandung Zoo.

Saat ini bayi orangutan masih diberi susu formula khusus untuk mencegah gangguan pencernaan. Pakan alami seperti buah baru bisa diberikan setelah usianya melewati enam bulan.

Di kandang lain, seorang perawat satwa yang meminta identitasnya tidak disebutkan menunjuk pohon di tepi kandang.

“Hanya rumput dan dedaunan saja, sudah mulai puasa buah,” katanya.

Ia merendahkan salah satu batang pohon yang tumbuh di sisi kandang. Pohon tersebut daunnya bisa dimakan satwa.

Menurut pengelola, selama konflik pengelolaan berlangsung tujuh satwa koleksi dilaporkan mati. Sebagian besar karena usia tua dan faktor cuaca. Beberapa satwa lain juga dilaporkan mengalami stres.

Konflik Pengelolaan

Perselisihan pengelolaan Bandung Zoo berlangsung salah satu puncaknya terjadi pada 2025 dan belum menemukan titik temu sampai sekarang. Konflik melibatkan pengurus lama Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), manajemen baru yang dipimpin John Sumampau, serta Pemerintah Kota Bandung yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

Ketegangan sempat memuncak pada 6 Agustus 2025. Puluhan pegawai manajemen lama datang untuk bekerja, tetapi tidak dapat masuk karena gerbang kebun binatang digembok oleh pihak manajemen baru sejak pagi.

Para pegawai berkumpul di depan gerbang dan berteriak meminta pintu dibuka. Aparat kepolisian kemudian datang untuk mengamankan situasi.

Bandung Zoo berada di Jalan Tamansari, di antara kampus Institut Teknologi Bandung dan fasilitas riset nuklir BATAN. Aparat mengingatkan para pegawai agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan kawasan tersebut.

Setelah kejadian itu, Pemerintah Kota Bandung menutup operasional kebun binatang.

Perselisihan ini berkaitan dengan sengketa pengelolaan dan status lahan. Pemerintah kota menyatakan tanah tersebut merupakan aset daerah, sementara pihak yayasan menyatakan memiliki hak pengelolaan.

Pada Februari 2026, Satpol PP memasang segel di beberapa pintu masuk kebun binatang. Kementerian Kehutanan kemudian mencabut izin operasional Bandung Zoo, meski sebelumnya izin tersebut masih berlaku hingga 2033.

Baca Juga:Kasus Penyegelan Bandung Zoo: Warga Bandung Melawan Oligarki Tanah
Keselamatan Satwa Dipertaruhkan dalam Konflik Dualisme Manajemen Kebun Binatang Bandung

Kebun Binatang Tertua di Bandung

Bandung Zoo berdiri pada 1933 dengan nama Bandung Zoological Park. Pendirian kebun binatang ini disahkan melalui keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 12 April 1933.

Koleksi satwa awalnya berasal dari kebun binatang di kawasan Dago dan Cimindi yang sebelumnya dikelola secara perorangan. Pada masa itu konsep konservasi belum berkembang dan perdagangan satwa liar masih dianggap hal biasa.

Pada 1957 pengelolaan kebun binatang beralih ke Yayasan Margasatwa Tamansari.

Dalam satu dekade terakhir, kebun binatang ini beberapa kali menjadi sorotan publik. Pada 2016, seekor gajah Sumatera bernama Yani mati dalam kondisi sakit. Setahun kemudian, beruang madu bernama Kardit menjadi perhatian luas karena kondisi tubuhnya yang kurus.

Peristiwa-peristiwa itu memicu kritik terhadap pengelolaan kebun binatang.

Biaya Operasional

Di tengah konflik yang belum selesai, kebutuhan pakan satwa tetap berjalan setiap hari.

Sulhan Syafii dari pihak pengelola mengatakan biaya pakan satwa mencapai sekitar 415 juta rupiah per bulan. Jumlah itu belum termasuk biaya kesehatan satwa dan gaji pekerja.

“Kami harus membuka kembali kebun binatang secara komersial supaya operasional bisa berjalan normal,” kata Sulhan.

Sementara itu, pihak manajemen baru YMT menyebut kondisi keuangan kebun binatang masih cukup untuk beberapa bulan operasional jika dikelola dengan baik.

Humas YMT Ully Rangkuti menyatakan saldo kas kebun binatang sempat mencapai hampir 6 miliar rupiah, dengan total dana sekitar 7,3 miliar rupiah termasuk dana di rekening bank.

Data penerimaan pajak menunjukkan perbedaan setoran antara dua pengelola. Manajemen lama YMT tercatat menyetor sekitar 44 juta rupiah kepada Pemerintah Kota Bandung pada Januari–Mei 2025. Sementara manajemen baru mengklaim telah menyetor lebih dari 1 miliar rupiah pada April–Juni 2025.

Pada Mei 2025, jumlah pengunjung kebun binatang mencapai 42.162 orang. Total pendapatan dari tiket masuk, wahana, interaksi satwa, dan acara mencapai sekitar 2,7 miliar rupiah.

Namun hingga kini sengketa pengelolaan belum terselesaikan. Di dalam area kebun binatang seluas sekitar 14 hektare di pusat Kota Bandung itu, ratusan satwa masih bergantung pada kepastian pengelolaan yang belum juga jelas.

*Foto dan Teks: Prima Mulia