BandungBergerak.id - Kota Bandung mulai menyelenggarakan sekolah tatap muka terbatas, Rabu (8/9/2021). Bagi siswa dan orang tua, sekolah tatap muka menjadi pilihan utama ketika pembelajaran jarak jauh yang terjadi selama 1,5 tahun pagebluk banyak memiliki kelemahan.

Walau begitu, pembelajaran tatap muka bukan berarti pilihan ideal. PTM Terbatas harus dijalani dengan protokol kesehatan ketat yang dibarengi vaksinasi Covid-19. Sebab, ada kekhawatiran muncul kluster penularan Covid-19 di sekolah mengingat lanju penularan Covid-19 Kota Bandung masih terjadi, walaupun jumlahnya menurun.

Celah lain dari pendidikan tatap muka di Bandung ialah masih minimnya jangkauan vaksinasi Covid-19. Merujuk data termutakhir Bandung.go.id, Selasa (7/9/2021), Kota Bandung menargetkan sebanyak 238.139 anak berusia 12-17 tahun untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Saat ini, baru 43.153 (18,12 persen) anak yang telah mengikuti vaksinasi dosis pertama dan sebanyak 22.953 (9,64 persen) anak yang mendapat dosis kedua.

Muhammad Safaridris (17), seorang anak dari Panti Sosial Asuhan Anak (PSSA) Taman Harapan yang akrab disapa Ari, menjadi salah satu remaja yang menjalani vaksinasi Covid-19 bersamaan dengan digelarnya PTM Terbatas. Ari bersedia divaksin Covid-19 tak lain demi bisa kembali bersekolah seperti semula.

Murid kelas dua SMA ini bahkan meminta agar pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sesegera mungkin menanggulangi pagebluk Covid-19 di Kota Bandung.

“Sudah lama banget gak sekolah. Selama sekolah daring, saya susah untuk belajar soalnya gurunya juga kadang gak ngejelasin materi secara jelas, mau nanya teman juga susah. Katanya Bandung kota berpendidikan, masa kondisi pendidikannya kayak gini,” ungkapnya setelah melalukan suntuk vaksin Covid-19.

Selama pembelajaran daring, kata Ari, banyak anak yang justru kesulitan mengakses kegiatan belajar-mengajar (KBM). Permasalahan utamanya yakni, tidak semua murid sekolah memiliki gawai yang sesuai dengan kriteria daring. Bahkan, banyak pula murid yang ketinggalan mata pelajaran dan tugas-tugas yang diberikan oleh setiap gurunya.

Vaksinasi Covid-19 yang diikuti Ari hasil inisiasi warga Kelurahan Burarang, Kota Bandung, dengan sasaran anak berusia 12-17 tahun. Ketua Karang Taruna Burarang, Awan Kurnia menuturkan, pihaknya telah menghimpun berbagai keluhan peserta didik jelang digelarnya PTM sejak pertengahan Agustus lalu. Di sisi lain, banyak pula sebagian orang tua yang menyambut sistem pembelajaran itu dengan suka hati di tengah pagebluk yang belum tertanggulangi sepenuhnya.

Maka dari itu, karang taruna bersama pejabat kewilayahan setempat telah melakukan pendataan terhadap sejumlah peserta didik di kelurahan mereka sejak 23 Agustus 2021. Sejauh ini, program vaksinasi untuk para peserta didik di Burarang telah dilakukan kepada sekitar 600 peserta dari jumlah target 900 anak. Namun, Awan mengaku menemui sejumlah kendala, khususnya dalam proses pendataan.

“Ini pertama kalinya kita ngadain vaksinasi untuk remaja, murid sekolahan sebagai bentuk respons (pembelajaran) tatap muka yang sudah mulai berjalan. Kita sempat kesulitan mendata soalnya kita gak bisa ngajak langsung si anak, harus lewat komunikasi dengan orang tuanya,” kata Awan.

Vaksinasi menyambut PTM tersebut diadakan di Gedung SD-SMP-SMA Budi Istri yang berlokasi di Jalan Lodaya dan hanya berlangsung selama satu hari. Pesertanya tidak hanya murid sekolah, tapi juga dapat diikuti oleh keluarga murid, khususnya orang tua siswa.

Karang taruna juga menggaet beberapa PSSA di sekitar Burarang untuk mengikuti program vaksinasi tersebut. Salah satunya, yakni PSAA Taman Harapan Muhammadiyah yang dikenal sebagai panti asuhan pertama di Kota Bandung. Ada sekitar 32 anak asuhan yang diketahui mengikuti vaksinasi sebagai peserta didik, salah satunya Ari.

Baca Juga: Keputusan Pembelajaran Tatap Muka seharusnya Melibatkan Anak-anak
Universitas-universitas di Bandung Tanggapi Rencana Kuliah Tatap Muka

Kekhawatiran Orang Tua Murid

Kesiapan infrastruktur sekolah di tengah pagebluk Covid-19 merupakan salah satu hal yang disoroti oleh sebagian besar orang tua peserta didik. Protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan ketersediaan fasilitas cuci tangan belum cukup menjamin potensi penyebaran virus infeksius tersebut dalam ditekan.

Kepala Asrama PSAA Taman Harapan Muhammadiyah, Burhanuddin menganggap kekhawatiran tersebut sebagai respons wajar orang tua. Pasalnya, lonjakan kasus yang melambung antara Juni-Juli 2021 lalu telah menggegerkan seluruh warga Kota Bandung. Apalagi tingkat kesadaran anak sekolah dinilai cukup riskan dalam menghadapi virus yang tak kasat mata.

Burhanuddin menjelaskan bahwa penerapan PTM perlu terus dikawal bersama baik oleh para tenaga pendidikan, orang tua murid, dan masyarakat umumnya. Untuk itu, ia perlu menjamin kondisi kesiapan dan kesehatan anak-anak asuhnya yang sudah mulai menjalani PTM di sekolahnya masing-masing.

“Pembelajaran daring dan tatap muka tentu punya kualitas pembelajaran yang berbeda. Di sisi lain, kami sepakat bahwa prokes tetap (di sekolah) harus diperhatikan. Salah satunya dengan mengikutsertakan anak-anak untuk vaksin,”katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menyatakan ada 330 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan yang telah masuk kriteria untuk melaksanakan sistem pembelajaran tatap muka. Penerapan PTM akan disesuaikan dengan tanggapan dan persetujuan orang tua peserta didik. Dalam hal ini, pihak Pemkot Bandung terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dalam mengawal kebijakan tersebut. Salah satu komitmennya yakni menjamin fasilitas pendukung prokes di setiap sekolah sudah berjalan dengan baik.

Ema juga mengaku telah coba meyakinkan dan mendorong sejumlah orang tua murid agar mau memberikan izin kepada anaknya untuk menjalani PTM. Hal ini guna mengatasi berbagai ketimpangan yang dikeluhkan selama pembelajaran daring sehingga kualitas pendidikan bisa berjalan secara merata.

“Berbicara substansi dan kualitas mata pelajaran yang diserahkan itu harus sama. Mereka besoknya bergiliran (mengikuti PTM), kecuali yang orang tuanya belum setuju, itu juga menjadi hak mereka. Kita hargai karena tidak ada unsur pemaksaan,” katanya dalam siaran pers, Rabu (8/9/2021).

Percobaan PTM terbatas akan berjalan selama satu bulan ke depan dan langkah selanjutnya baru ditentukan setelah hasil evaluasi selesai. Saat ini, tercatat sebanyak 1.692 sekolah lainnya di Kota Bandung yang sedang dalam tahap pemantauan (monitoring).

Kriteria PTM Terbatas Kota Bandung

Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana menuturkan bahwa hampir seluruh peserta didik di Kota Bandung bersemangat dalam menyambut sekolah tatap muka. Pelaksanaannya pun bakal dilakukan secara bertahap dengan penuh kehati-hatian.

Untuk itu, pihak Pemkot Bandung telah menyiapkan sejumlah kriteria dan ketentuan dalam yang dapat menunjang penyelenggaraan PTM. Tujuan utamanya yakni demi mengantisipasi ledakan dari kluster sekolah.

Saat mengunjungi penyelenggaraan vaksinasi anak di Gedung SD-SMP-SMA Budi Istri pada Rabu (8/9/2021), Yana yakin seluruh elemen penyelenggara PTM sudah siap beroperasi.

“Kita siapin semua infrastuktur sesuai dengan prokes, kita lakukan dengan sangat hati-hati, kita gak mau terjadi ledakan cluster sekolah,” terangnya.

Ketentuan penyelenggaraan PTM telah tercantum dalam sebuah surat edaran Pemkot Bandung yang diteruskan dari Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Berikut poin-poin pentingnya:

PTM terbatas di Kota Bandung dilaksanakan sesuai regulasi level Pemberlakuan Pembatasa Kegiatan Masyarakat yang berlaku;

Ada beberapa tahap penyelenggaraan, di antaranya tahap pertama, masa uji coba dengan kapasitas siswa antara 10-25 persen selama satu pekan. Tahap kedua, masa transisi dengan kapasitas sis 25-50 persen (September-Oktober 2021). Tahap ketiga, masa adaptasi dengan kapasitas 50-70 persen (Desember-November 2021). Tahap keempat, masa new normal  dengan kapasitas 70-100 persen yang ditargetkan pada Januari 2022 mendatang;

Jumlah mata kuliah dibatas hanya dua per hari dengan masing-masing durasi maksimal 60 menit dan tidak ada isitrahat di luar kelas; Tenaga dan peserta didik harus sudah menjalani vaksinasi Covid-19 dosis kedua; Kantin sekolah belum diperbolehkan buka;

Setiap sekolah wajib menyediakan fasilitas penunjang prokes dan mempersiapkan jalur mitigasi penaganan jika terjadi kasus penularan Covid-19 di tengah kegiatan belajar-mengajar.