BandungBergerak.id - Dampak dari kenaikan harga BBM subsidi telah menimbulkan pukulan pada warga Bandung, khususnya mereka yang tidak memiliki kendaraan bermotor dan sehari-hari mengandalkan kendaraan umum, seperti angkutan kota (Angkot). Tarif angkutan umum Kota Bandung resmi naik dengan besaran 1.000 rupiah.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Dadang Darmawan menyebut, kenaikan tarif angkutan umum di Bandung berdasarkan rapat koordinasi terkait yang dihadiri berbagai pihak terkait, mulai dari DPC Organda hingga koperasi angkutan umum.

“Alhamdulillah disepakati kenaikan angkutan kota di Bandung naik seribu rupiah dari tarif lama. Ini berdasarkan hasil perhitungan bersama dari komponen kenaikan BBM dari suku cadang dan juga personel,” ucap Dadang, dalam siaran pers, Selasa 6 September 2022.

Dadang menambahkan, tarif angkutan umum di Kota Bandung dihitung datar atau jauh dekat sama. Misalnya, jarak terpendek rute Mengger-Abdul Muis yang asalnya 2.900 rupiah naik menjadi 3.900 rupiah. Sedangkan rute terpanjang trayek Margahayu-Ledeng, awalnya 4.500 rupiah kini menjadi 5.500 rupiah.

Di sisi lain, Dadang menyebut saat ini moda transportasi di bawah naungan Pemkot Bandung seperti Trans Metro Bandung (TMB) diupayakan bertahan dengan tarif lama. Adapun untuk memangkas biaya operasional, penyesuaian untuk TMB diberlakukan pada aspek ritase.

Misalnya, satu koridor awalnya 8 rit, setelah penyesuaian tarif berubah menjadi 6 rit. Skema ini diberlakukan dengan proses evaluasi.

“Kami coba bertahan dulu dengan tarif lama. Hasilnya akan kami lihat setelah evaluasi,” kata Dadang.

Baca Juga: Mahasiswa Bandung Menuntut Penurunan Harga BBM
Mahasiswa: Harga BBM tidak Harus Naik!
Pakar ITB Menyerukan Penghematan BBM

Menyengsarakan Warga Miskin

Besaran kenaikan tarif angkutan umum di Bandung 1.000 rupiah memang terlihat kecil. Tetapi ada dampak lain yang kini siap-siap meledak, yaitu naiknya berbagai macam barang kebutuhan secara umum, terutama kebutuhan pokok.

Semua barang kebutuhan diangkut dan didistribusikan menggunakan transportasi yang membutuhkan BBM. Jadi naiknya harga BBM sudah pasti menaikan ongkos distribusi.

Pemerintah sudah diperingatkan bahwa menaikan harga BBM akan memicu masalah ekonomi berupa kenaikan harga barang dan jasa yaitu inflasi. Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), telang menganalisa bahwa kenaikkan harga Pertalite diperkirakan memicu inflasi sebesar 0,93 persen sedangkan kenaikkan harga solar diperkirakan memicu inflasi 1,04 persen.

Jadi inflasi kenaikan Pertalite dan Solar diperkirakan bisa mencapai 1,97 persen. Padahal, inflasi pada Juli 2022 sudah mencapai 5,2 persen sehingga total inflasi tahun ini akan mencapai 7,17 persen.

Dibandingkan dengan inflasi pada 2021, besarannya hanya pada kisaran 3 persen (yoy). Maka dengan inflasi sebesar 7,17 persen tahun ini akan memperpuruk daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai dengan susah payah sebesar 5,4 persen.

Selain itu, dengan inflasi sebesar 7,17 persen tentu akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang memperberat beban rakyat, terutama rakyat miskin. Bahkan, rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi BBM lantaran tidak punya kendaraan bermotor juga harus berkorban akibat kenaikan harga BBM Subsidi.

Fahmy mengakui beban APBN untuk subsidi energi memang semakin membengkak hingga mencapai 502,4 triliun rupiah. Meski begitu perlu diingat bahwa beban subsidi 502,4 triliun rupiah adalah total “anggaran subsidi energi”, terdiri subsidi BBM, LPG 3 kg, dan listrik yang diperhitungkan berdasarkan beberapa asumsi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan inflasi.

Sedangkan, realisasi yang benar-benar dikeluarkan (cash out flow) per 31 Juli 2022 total subsidi energi baru sebesar 88,7 trliun rupiah, untuk realisasi anggaran subsidi BBM, dan LPG 3 kg baru sebesar 62,7 triliun rupiah. Dengan beban pengeluaran sebesar itu, kata Fahmy, Menkeu dengan entengnya menambah kuota Pertalite sebesar 5 juta KL. Selain pengeluaran riil subsidi BBM (cash out flow), ada juga tambahan pemasukan riil (cash inflow) di APBN akibat kenaikan harga komoditi ekspor yang meningkat.

“Berdasarkan komposisi tambahan pemasukan dan pengeluaran APBN 2022 sesungguhnya tidak ada urgensi menaikkan harga BBM Subsidi pekan ini, bahkan tidak juga tahun ini," papar Fahmy, dikutip dari laman UGM ketika BBM subsidi belum naik.

Analisis Fahmy mulai terbukti dengan naiknya tarif angkutan umum yang selanjutnya diikuti dengan naiknya harga-harga barang kebutuhan.