• Berita
  • Warga Terdampak Kereta Cepat di Bandung Merespons KTT G20 di Bali

Warga Terdampak Kereta Cepat di Bandung Merespons KTT G20 di Bali

Baik KTT G20 maupun Kereta Cepat Jakarta Bandung dinilai sebagai pintu masuk gelombang investasi besar ke negeri ini.

Rangkaian kereta cepat Jakarta Bandung melewati Tegalluar, Kabupaten Bandung, saat uji dinamis, 9 November 2022. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak.id)

Penulis Iman Herdiana16 November 2022


BandungBergerak.idDi tengah semarak KTT G20 di Bali yang dihadiri kepala negara dari belahan dunia, pertemuan kecil berlangsung di Kantor LBH Bandung, Rabu (16/11/2022). Acara diikuti perwakilan masyarakat terdampak proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dan pembangunan infrastruktur lainnya.

Pertemuan bernama Forum Warga Terdampak Pembangunan Infrastruktur itu digelar sebagai respons terhadap KTT G20 dan rencana uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung. Forum melihat bahwa KTT G20 maupun Kereta Cepat Jakarta Bandung sebagai momen para elit untuk berinvestasi atas nama rakyat Indonesia.

Baik KTT G20 maupun Kereta Cepat Jakarta Bandung dinilai sebagai pintu masuk gelombang investasi besar ke negeri ini. Di balik itu, Forum Warga Terdampak Pembangunan Infrastruktur menilai sesuatu yang lebih besar akan terjadi, yaitu pembangunan dan penggusuran tanah.

Dalam Forum Warga Terdampak Pembangunan Infrastruktur, dipaparkan pandangan dari beberapa individu atas situasi internasional, nasional hingga ke tingkat lokal. Pada konteks internasional, adanya pertemuan antarkepala negara G-20 di Bali akan berdampak pada meluasnya perampasan ruang hidup ke depannya.

Selain kegiatan pertemuan G20 di Bali, di Mesir pun sedang ada pertemuan COP 27 yang membahas permasalahan iklim global, dan pengurangan emisi karbon global dengan skema energi terbarukan yang kami lihat hanyalah solusi palsu yang ditawarkan. Indonesia pun turut serta hadir dalam pertemuan COP 27 ini.

Di konteks nasional, Forum melihat ekspansi investasi China semakin menguat. Menurut Forum, ekspansi investasi China diterjemahkan oleh para penguasa di negeri ini dengan dibuatnya regulasi Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang tidak berpihak pada masyarakat luas dan lingkungan hidup.

“Jika kita lihat kembali, investasi di sektor energi kotor batubara, China masih menjadi aktor penting dalam pendanaan pembangunan PLTU batubara,” demikian pernyataan tertulis Forum Warga Terdampak Pembangunan Infrastruktur.

Pada tingkat situasi lokal, KCJB mayoritas berada di wilayah Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur ini tentunya akan menciptakan kawasan perekonomian dan perkotaan baru menyusul munculnya Segitiga Cirebon, Patimban, dan Kertajati (Segitiga Rebana), kota Aerotropolis Kertajati pendukung Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Majalengka.

Pembangunan tersebut akan kembali memproduksi kawasan-kawasan baru yang mengancam ruang hidup masyarakat dan lingkungan hidup.

Sementara itu proyek ambisius Kereta Cepat Jakarta Bandung yang dibiayai BUMN Indonesia dan BUMN China telah berdampak secara langsung pada keselamatan masyarakat sekitar. Contohnya di Gunung Bohong, Padalarang, di mana proyek pembangunan tersebut menggunakan bahan peledak untuk membuat sebuah terowongan bernama Tunnel 11.

Efek ledakan telah mengubah kontur struktur tanah perumahan warga Tipar RW 13. Hasilnya, puluhan rumah warga mengalami keretakan dan berpotensi menimbulkan bencana longsor yang dapat menghilangkan ruang hidup mereka.

Dari situasi tersebut, Forum melihat bahwa pertemuan G20 ini hanya sebagai ajang pemerintah mengobral lahan warga yang memicu badai penggusuran.

Baca Juga: Walhi Jabar: Selamatkan Lingkungan dan Rakyat, bukan Proyek Kereta Cepat
Yang Pekak dan Memekik di Balik Deru Pembangunan Jalur Kereta Api
Bukan Hanya Jalan Layang, tapi Juga Layanan Transportasi Publik

Investasi dan Perampasan Ruang Hidup

Wisnu Prima dari LBH Bandung yang menjadi moderator Forum Warga Terdampak Pembangunan Infrastruktur mengatakan, forum ini digagas LBH Bandung, Walhi Jawa Barat, untuk memfasilitasi warga terdampak pembangunan.

“Lewat kesempatan ini, LBH Bandung dan Walhi Jawa Barat mengajak warga yang terdampak secara langsung maupun tidak untuk menyampaikan kondisi pembangunan KCJB terhadap lingkungan masing-masing yang ternyata banyak masalah,” terang Wisnu Prima, saat dihubungi BandungBergerak.id.

Warga yang terdampak berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, termasuk warga Tipar yang terdampak pembangunan terowongan Tunnel 11. Menurut Wisnu, dalam pertemuan ini warga menyampaikan respons bahwa KTT G20 hanya sebagai pertemuan elitis yang tidak dirasakan rakyat.

“Kita merespons soal G20 itu hanya sebagai bahan bualan untuk para elite di Bali yang berbicara soal pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. Sikap kami G20 di sana itu bukan forum yang terlalu penting-penting amat, justru malah jadi forum jual beli tanah melalui investai asing. Karena investasi akan berpengaruh pada perampasan ruang hidup di mana-mana,” katanya.

Editor: Redaksi

COMMENTS