BandungBergerak.id - Bertepatan dengan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember 2022 kemarin, publik dikejutkan dengan rencana eksekusi SDN Pondok Cina 1 Kota Depok oleh Satpol PP Kota Depok. Orang tua murid yang mengadang kemudian mengurungkan niat Satpol PP Kota Depok.

Juru Bicara DPP PSI, Furqan AMC mempertanyakan upaya Wali Kota Depok yang mengirim Satpol PP tengah malam (dini hari) ke SDN Pondok Cina 1 Kota Depok. Apalagi itu dilakukan tepat pada hari HAM sedunia 10 Desember 2022.

"Benar-benar ironis, di hari HAM sedunia Walikota Depok mau gusur sekolah tengah malam buta. Untung ada orang tua siswa yang berjaga, sehingga keberadaan SDN Pondok Cina 1 masih bertahan" ungkap Furqan, dalam keterangan tertulis yang diterima BandungBergerak.id, Senin (12/12/2022).

Menurutnya, rencana eksekusi tersebut terjadi setelah orang tua siswa baru saja menggelar diskusi bersama anggota Dewan Kota Depok, budayawan, beserta sejumlah penggiat pendidikan, dan relawan yang telah bersolidaritas selama satu bulan lebih membantu mengajar menggantikan guru yang tidak hadir sejak 7 November karena dilarang Disdik Kota Depok.

Wali Kota Depok ninilai seperti tak peduli dengan gelombang solidaritas yang datang dari berbagai pihak. Bahkan DPRD Kota Depok sudah mengultimatum agar proses belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 diteruskan sebelum adanya sekolah pengganti yang layak. Tuntutan senada juga disampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Anak dan Kemendikbudristek.

Penggiat pendidikan dan berbagai kalangan masyarakat pun telah menyampaikan keprihatinannya di berbagai media sosial, publik mendukung SDN yang berakteditasi A ini.

"Ada apa dengan Pak Wali Kota Depok, kok ngotot banget menggusur SDN Pondok Cina 1?” tanya Furqan.

Di hari HAM sedunia 10 Desember 2022 ini, ratusan relawan dari berbagai kalangan akan terus mendampingi ratusan orang tua siswa yang berbulat tekad menjaga sekolah dari ancaman penggusuran. Orang tua siswa hanya mau direlokasi jika ada gedung sekolah pengganti yang layak.

"Hari ini anak-anak juga melaksanakan super camp di sekolah seusai melaksanakan ujian semester (PAS) selama seminggu" ungkap Furqan.

Eksekusi Ditunda

Pemkot Depok menyatakan bahwa rencana pengosongan gedung SDN Pondok Cina 1 yang berada di Jalan Margonda Raya ditunda. Penundaan lantaran tidak ada titik temu saat dilakukan negosiasi oleh Pemkot Depok dengan perwakilan orang tua murid.

"Dialog sudah alot dari tadi, ini kan harus melihat kondisinya kalau persepsi masing-masing belum nyambung maka harus ada yang disambungkan lagi. Harus ada forum untuk bisa berdialog lagi," ucap Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny, dikutip dalam siaran pers, Minggu (11/12/22). https://berita.depok.go.id/ditunda-pemkot-depok-akan-kembali-negosiasi-dengan-orang-tua-siswa-sdn-pondok-cina-1

Lienda mengatakan, pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif guna menjaga kondusivitas di SDN Pondok Cina 1. Pihaknya juga akan mengakomodir keinginan orang tua siswa untuk kembali melakukan dialog.

"Oleh karena itu, setelah mendapatkan arahan, harapan mereka untuk diajak dialog itu kami akomodir. Tentang waktu pelaksanaannya kapan, mereka (orang tua siswa) juga akan berdialog dulu. Kalau kami siap saja," ungkapnya.

Dirinya menambahkan, kehadiran pihaknya di SDN Pondok Cina 1 untuk mengosongkan lahan di lokasi sekolah tersebut karena adanya rencana pemusnahan aset.

"Jadi, pengosongan lahan ini adalah persiapan untuk pemusnahan aset. Kenapa pemusnahan aset itu harus dilakukan? Karena aset atau bangunan ini berdiri di atas lahan yang sudah beralih peruntukkannya, dari peruntukannya pendidikan menjadi ke masjid," terang Lienda.

Akan Dijadikan Masjid

Pemkot Depok berencana mengalihfungsikan SDN Pondok Cina menjadi Masjid Margonda. Pembangunan masjid diharapkan mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun setelah peristiwa rencana eksekusi batal, Pemprov Jabar menyatakan menunda proses bantuan pembangunan Masjid Margonda apabila alih fungsi lahan untuk masjid masih menjadi polemik. 

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jabar Indra Maha di Kota Bandung, Minggu (11/12/2022). Menurutnya, Pemda Provinsi Jabar juga tidak menutup kemungkinan akan membatalkan proses bantuan pembangunan masjid tersebut. 

"Mencermati situasi dan dinamika sosial yang belum memungkinkan untuk dilakukan alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid, Pemda Provinsi Jabar akan menunda proses bantuan pembangunan Masjid Margonda, bahkan tidak menutup kemungkinan bantuan tersebut akan dibatalkan," kata Indra. 

Indra menuturkan, Pemda Provinsi Jabar mendorong Pemda Kota Depok mengedepankan pendekatan dialogis untuk mendapatkan solusi terbaik soal rencana alih funsi lahan SDN Pondok Cina 1 menjadi Masjid Margonda. 

Jangan sampai, kata Indra, alih fungsi lahan tersebut menimbulkan masalah baru, terutama terhadap siswa dan kegiatan belajar mengajar. Semua pihak harus menghindari hal-hal yang berpotensi menghadirkan benturan-benturan sosial agar kondusivitas Kota Depok terjaga. 

Baca Juga: Ramai-ramai (Masih) Menolak Pengesahan RKUHP
PROFIL RUMAH BELAJAR GARTALA: Harapan Pendidikan bagi Masyarakat Terpinggirkan
Gung Kayon: Memantas Diri pada Alam dengan Panel Surya

"Jika ada upaya hukum yang dilakukan oleh warga, hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemda Kota Depok untuk menunda dulu alih fungsi lahan tersebut sampai keluar keputusan hukum yang tetap," ucap Indra.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menegaskan bahwa alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 merupakan kebijakan Pemda Kota Depok. Adapun Pemda Provinsi Jabar hanya mendapatkan informasi bahwa lahan untuk pembangunan masjid yang saat ini SDN Pondok Cina 1 sudah siap. 

"Selama ini pihak Pemprov dilapori pihak Pemkot Depok bahwa lahan sudah aman terkendali dan sudah akan ada rencana relokasi untuk Sekolah Dasar tersebut," tulis Ridwan Kamil di akun instagram pribadinya pada 17 November 2022.

"Saya sempat tanya, kenapa harus direlokasi? Dijawab oleh tim Pemkot Depok, bahwa situasi lalulintas sudah sangat padat dan rawan kecelakaan bagi anak-anak SD bersekolah di sana," imbuhnya. 

Ridwan Kamil mengatakan, dalam pembangunan masjid tersebut, kapasitas Pemda Provinsi Jabar hanya menampung aspirasi daerah. "Rumusnya sederhana saja, JIKA anggaran bantuan datang dari provinsi, MAKA tugas kota/kabupatenlah menyediakan lahannya dengan baik dan aman," tulis Ridwan Kamil.