• Berita
  • Menolak Politik Dinasti, Kota Bandung Membutuhkan Wali Kota Properempuan

Menolak Politik Dinasti, Kota Bandung Membutuhkan Wali Kota Properempuan

Calon pemilih di Kota Bandung didominasi oleh perempuan, walaupun dalam praktiknya keterwakilan perempuan masih kurang

Peserta demonstrasi mengusung spanduk penolakan perpanjangan masa jabatan presiden di Bandung, tahun 2021. Mereka menuntut Pemilu 2024 tetap digelar. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak.id)

Penulis Iman Herdiana2 Februari 2023


BandungBergerak.idTahapan pemilu serentak di Kota Bandung sudah mulai bergulir. Calon-calon yang akan menjadi kandidat untuk maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2024 mulai bermunculan. Sementara proses di KPU Kota Bandung saat ini telah masuk tahap pembentukan Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Dari sisi calon pemilih, KPU Kota Bandung merilis jumlah penduduk potensial pemilih tahun 2024 mencapai 1.893.082 jiwa. Jumlah ini naik sekitar 170.000 dari tahun 2019.

Data tersebut paling mutakhir yang dikeluarkan KPU Bandung, setelah sebelumnya dilakukan pemutakhiran dari data Mei Mei 2022. Saat itu jumlah calon pemilih sebanyak 1.787.141 jiwa, yang terdiri dari 889.159 laki-laki dan 897.982 perempuan.

Dari data tersebut terlihat bahwa calon pemilih di Kota Bandung didominasi oleh perempuan, walaupun dalam praktiknya keterwakilan perempuan baik di Pilwalkot maupun parlemen Kota Bandung masih kurang terwakili.

Di antara sejumlah kandidat, memang sudah muncul calon peserta Pilwalkot Bandung dari kalangan perempuan. Namun bukan berarti pemimpin perempuan tersebut harus berasal dari politik dinasti atau berkaitan dengan kepala daerah yang saat ini sedang berkuasa.

Kepala Pusat Studi Politik dan Demokrasi Unpad, Ari Ganjar Herdiansah, mengatakan Kota Bandung sudah mengalami banyak pergantian kepala daerah atau wali kota. Mulai dari kalangan militer, birokrat, teknokrat, dan lain-lain. Sementara dari kalangan perempuan belum.

“Perempuan harus diberi kesempatan di Kota Bandung. Bukan berarti saya pro pada calon perempuan, kita (Kota Bandung) memerlukan pemimpin yang mampu melakukan pendekatan dan membuat kebiijakan yang pro perempuan,” kata Ari Ganjar Herdiansah, saat dihubungi BandungBergerak.id, Kamis (2/2/2023).

Ari menegaskan bahwa perempuan yang memimpIn Kota Bandung tidak boleh berasal dari dinasti politik. Dan bukan berarti setiap calon perempuan properempuan, dalam artian mampu membuat kebijakan yang berpihak pada perempuan. Tidak sedikit pemimpin daerah perempuan yang tidak melahirkan kebijakan yang properempuan.

Bandung membutuhkan pembuat kebijakan yang tegas dan kasih sayang. Pendekatan ini dimiliki oleh sosok ibu. Dari sisi isu, Kota Bandung sudah sangat lama menghadapi masalah sampah, penggusuran, kemiskinan, transportasi publik, kemacetan, lingkungan, krisis air bersih, dan isu-isu sosial lainnya.

Isu-isu tersebut belum terjawab oleh wali kota-wali kota sebelumnya dan harus mampu dijawab oleh Wali Kota Bandung hasil Pemilu 2024 nanti. Dalam hal ini, anak muda Bandung memiliki peranan penting. Para pemilih muda diharapkan mau berpartisipasi dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini. Mereka diharapkan pula tidak apatis pada politik.

“Peran pemuda harus memberi pencerahan di tengah masyarakat. Terutama untuk memebrikan kesempatan pada perempuan untuk memimpin. Akan hebat kalau perempuan diberikan kesempatan,” katanya.

Menurut Ari, anak muda Bandung bisa mengambil peran bahwa perempuan layak memimpin. Terlebih Bandung dikenal memiliki anak-anak muda yang kritis. Karakter ini diharapkan disalurkan untuk menghasilkan pemimpin Kota Bandung yang berkualitas di tahun politik.

Salah satu tantangan pemimpin perempuan adalah kuatnya anggapan bahwa perempuan kurang pantas menduduki jabatan politik. Anggapan ini juga tumbuh di Jawa Barat. Kalaupun di Jawa Barat ada pempimpin dari kalangan perempuan, tapi di belakang mereka ada sosok laki-laki yang berperan.

Baca Juga: Tahun Politik yang Penuh Gosip
RISET UNPAR: Populisme Pragmatis pada Politik Indonesia dalam Rivalitas Jokowi-Prabowo
Pers dan Partai Politik Kita

Partisipasi Pemilih Kota Bandung

Di sisi lain, tahapan pemilu di KPU Kota Bandung terus bergulir. Terkini, KPU melantik 453 anggota PPS untuk ditugaskan di 151 kelurahan se-Kota Bandung bersama 150 orang penyelenggara di tingkat kecamatan yang tersebar di 30 kecamatan. Serta sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sejumlah 90 orang di 30 kecamatan.

Pemkot Bandung sendiri menargetkan tingkat partisipasi proses demokrasi di Kota Bandung bisa meningkat di atas angka 90 persen. Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, tahun lalu tingkat partisipasi pemilih mencapai 87 persen.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Bandung, Suharti menjelaskan, persiapan pemilu 2024 telah dimulai sejak 14 Juni 2022 silam.

"Saat ini sudah sepertiga jalan tahapan telah dilalui. Penyelenggara pemilu di Kota Bandung siap menjadi garda terdepan suksesnya pemilu tahun 2024," tutur Suharti, dalam siaran pers.

Selain menyiapkan penyelenggara di tingkat kecamatan, sekretariat PPK, dan PPS, KPU Kota Bandung juga tengah bersiap untuk membentuk Panitia Pendaftaran Pemilih (pantarlih).

"Pada tanggal 26-30 Januari 2023, KPU Kota Bandung akan melaksanakan tahapan lanjutan yakni pembentukan pantarlih sejumlah 7.524 orang," jelasnya.

Selain itu, penetapan partai politik (parpol) pun telah dilakukan. Sebanyak 18 parpol sudah ditetapkan untuk peserta pemilu 2024.

"Tahun depan, target pemilihnya bisa mencapai 90 persen dibanding 2019. Meski melewati target dari pusat, yakni 87 persen, di 2024 harus lebih baik, berkualitas, dan berintegritas," katanya.

Editor: Redaksi

COMMENTS

//