BandungBergerak.id - Publik Kota Bandung dikagetkan dengan hasil operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam OTT ini, Wali Kota Bandung Yana Mulyana turut terjaring. OTT diduga terkait proyek pengadaan CCTV dan jaringan internet di Kota Bandung.

Menyeruaknya kasus dugaan korupsi ini menjadi tamparan bagi Pemkot Bandung. Publik kembali teringat kasus korupsi yang pernah menjerat wali kota sebelumnya, yaitu Dada Rosada. Pak wali, demikian Dada Rosada biasa disapa, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 1 Juli 2013. Selain Dada Rosada, Sekretaris Daerah Pemkot Bandung Edi Siswandi turut terlibat dalam kasus penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Pemkot Bandung ini.

Seiring berjalannnya waktu, pimpinan Pemkot Bandung dipegang Yana Mulyana. Di masa kepemimpinan Yana, Pemkot Bandung kerap memamerkan penghargaan sebagai kota cerdas dan berintegritas, termasuk soal mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bahkan Pemkot Bandung kerap bekerja sama dengan KPK untuk membangun budaya antikorupsi. Terbaru terjadi pada 2 Juli 2023, waktu itu KPK melakukan roadshow bus KPK untuk melakukan sosialisasi dan kampanye nilai-nilai antikorupsi dan nilai integritas di Kota Bandung.

Tak hanya itu, sejatinya seluruh tindak tanduk ASN Kota Bandung dalam menjaga integritasnya telah tertuang dalam Perwal nomor 15 tahun 2014 tentang pengendalian gratifikasi. Namun semua itu seakan runtuh karena faktanya OTT KPK telah terjadi.

Selain menangkap Yana Mulyana, KPK juga mengamankan 9 orang pejabat Pemkot Bandung lainnya, di antaranya dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Mereka kini dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dikorek keterangan oleh penyidik.

Dari tangan mereka, KPK mengamankan bukti uang yang besarannya masih dihitung. Operasi tangkap tangan itu dilakukan hingga Jumat (14/4/2023) malam. “Diduga terkait suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet,” kata juru bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangan tertulisnya kepada BandungBergerak.id. 

Pengamat anggaran Donny Setiawan mengatakan banyak faktor yang membuat korupsi atau OTT KPK lagi-lagi terjadi di daerah. Faktor utamanya adalah mentalitas korup yang masih belum enyah di tubuh-tubuh birokrasi.

“Sistem yang dibangun sekarang di birokrasi, bukan hanya di Bandung tapi juga di daerah lain di Indonesia, belum mengubah sikap mental koruptif. Apa pun sistemnya yang high tech, smart city, digitalisasi kalau sikap mental birokrasinya ga berubah ya ga jadi apa-apa. Kopursi jalan terus,” kata Donny Setiawan, saat dihubungi BandungBergerak.id, Sabtu (15/4/2023).

Padahal, lanjut Donny, tujuan reformasi birokrasi yang didengungkan selama ini adalah untuk mengubah mentalitas atau pola pikir korupsi. Artinya, reformasi birokrasi oleh pemerintah pusat dan daerah belum mampu menyentuh aspek mental dan prilaku birokrasi.

“Guyonnya kan begini. Untuk mencegah suap maka di kantor dipasanglah CCTV. Tapi kalau sikap mentalnya koruptif, ga berubah, transaksi bisa pindah tidak di kantor tapi di halaman, di taman, di jalan yang tidak ada CCTV-nya. Jadi bisa diakalin,” kata peneliti yang pernah aktif di Perkumpulan Inisiatif Bandung ini.

Selain itu, Donny mengatakan bahwa OTT KPK ini terkait dugaan penyuapan pengadaan barang dan jasa. Ini merupakan modus klasik yang sudah sering diperingkatkan masyarakat sipil antikorupsi maupun KPK, bahwa pengadaan barang dan jasa rawan dikorupsi.

Menurut Donny, korupsi pengadaan barang dan jasa masuk ke dalam tiga besar modus korupsi yang paling sering terjadi. Di urutan pertama adalah kasus suap, kedua perizinan, dan ketiga pengadaan barang dan jasa.

Lembaga antikorupsi seperti KPK maupun ICW sudah mewanti-wanti agar hati-hati dengan tiga modus tersebut. Sejak 2004 jumlah kasus penyuapan yang ditangani KPK mencapai 800an kasus, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa 250 kasus, lalu diikuti korupsi perizinan.

“Jadi tiga modus ini banyak di-warning oleh KPK dan masyarakat sipil,” kata Donny.

Dan faktanya, Yana Mulyana ditangkap dengan dugaan penyuapan pengadaan barang dan jasa, yaitu CCTV dan jaringan internet. Tampaknya peringatan dari KPK ini dianggap angin lalu.

Masalah mental korupsi juga menjadi sorotan anggota DPRD Kota Bandung Yoel Yosaphat. Ia menyesalkan dan menyayangkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pucuk pimpinan Pemkot Bandung ini. Yoel menyebut Pemkot Bandung memang sudah maju dari segi pembangunan sistem pencegahan korupsi.

Tetapi sebagus apa pun suatu sistem kalau tidak didukung dengan integritas orang-orang di dalamnya, maka korupsi masih bisa terjadi. Hal ini terjadi pada fenomena OTT KPK yang menjaring Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

“Balik lagi ke mental. Sistem yang buat kan manusia, apa yang dibuat manusia pasti bisa dicari kelemahan oleh manusia. Jadi balik lagi ke pribadi, integritasnya yang diuji,” kata Yoel Yosaphat, menanggapi OTT KPK.

Yoel menduga, kasus korupsi ini terkait pengadaan CCTV dan jaringan internet yang belakangan ini diadakan Pemkot Bandung. Pengadaan dilakukan untuk memantau kemacetan dan tindak kriminalitas di Kota Bandung.

“Dengan ada CCTV diharapkan infrastruktur Bandung untuk menghadapi macet dan kejahatan mumpuni dan bisa mengontrol lebih mudah. Tapi kenyataannya wali kota bisa melakukan hal ini (terjaring OTT KPK). Jadi ini balik lagi ke mental (integritas),” katanya.

Baca Juga: Aksi Hamparkan Bendera Israel di Jalan Asia Afrika dalam Peringatan Hari Al Quds Internasional
Sehari di Masjid Lautze
Geliat Mudik di Terminal Cicaheum Pascacovid-19

Musibah Luar Biasa

Bagi jajaran Pemkot Bandung, OTT KPK ini sebagai musibah luar biasa. Bagaimana tidak, Pemkot Bandung saat ini sedang persiapan mudik dan Idulfitri, termasuk harus menjamin arus kebutuhan masyarakat yang meningkat menjelang hari raya.

“Hari ini Pemkot Bandung sedang mendapatkan musibah yang luar biasa. Saya mewakili rekan birokrasi Kota Bandung merasakan keprihatinan yang sangat mendalam yang saya secara pribadi dan kedinasan baru mengetahuinya tadi pagi pukul 8,” papar Ema Sumarna, dalam keterangan pers di Balai Kota Bandung, Sabtu (15/4/2023).

Namun Ema belum mengetahui detail kasus dugaan rasuah ini, termasuk mengenai program pengadaan CCTV. Menurutnya, dirinya tidak punya kapasitas untuk menyampaikan kasus itu. Informasi tersebut hanya bisa disampaikan oleh KPK.

“Saya tidak tahu itu kita tunggu saja rilis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang,” kata Ema.

Ema tahu informasi ini dari berita-berita tentang OTT KPK, bukan dari KPK langsung. Termasuk soal penangkapan Wali Kota, Kepala Dishub Kota Bandung, dan jajaran pejabat lainnya.

Ema menuturkan, terakhir bertemu dengan Wali Kota Yana Mulyana Jumat (15/4/2023), sebelum terjadinya OTT KPK. Ia dan Wali Kota masih menjalankan agenda bersama sampai sore. Bahkan sebelum pulang, ia masih melihat Yana Mulyana di Balai Kota.

Setelah penangkapan Wali Kota Bandung oleh KPK, Ema menyatakan saat ini pihaknya tengah melakukan konsolidasi dengan melakukan rapat yang dihadiri seluruh jajaran, mulai dari kepala dinas, staf ahli, kepala bagian, kecamatan, dan lain-lain.

“Intinya sekarang dikumpulkan adalah pertama, kami berusaha semaksimal mungkin saling menguatkan, jangan sampai psikologi kami sebagai aparatur pemerintah itu down,” katanya.

Pascamusibah ini, Ema menjamin penyelengaraan pemerintahan tetap jalan, terutama pelayanan publik tidak boleh terganggu. Selain itu, agenda yang sudah jalan maupun direncanakan dipastikan tetap sesuai jalur, seperti persiapan mudik dan Idulfitri.

Selanjutnya, Pemkot Bandung menunggu kebijakan dari pemerintah pusat mengenai pengangkatan Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung untuk mengisi kekosongan jabatan Wali Kota.

“Regulasi sudah jelas, harus ada Plh untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung,” katanya.

Profil Yana Mulyana

Yana Mulyana dilantik menjadi Wali Kota pada 18 April 2022. Masa jabatannya akan habis September 2023 mendatang. Sebelumya ia menjabat Wakil Wali Kota Bandung mendampingi Wali Kota Oded M Danial. Oded meninggal dunia pada 10 Desember 2021. Posisi Oded kemudian digantikan Yana.

Yana memenangkan Pilkada Kota Bandung 2018 bersama Oded. Kedua pasangan ini diusung Partai Gerindra dan PKS.

Yana lahir di Kota Bandung, 17 Februari 1965. Kang Yana, begitu ia biasa disapa, selain sebagai Wali Kota juga dikenal sebagai seorang pengusaha di bidang properti, pendiri Radio Rase FM ini, aktif di sejumlah organisasi masyarakat, profesi, dan olah raga.

Sejumlah jabatan penting yang pernah diembannya di organisasi, di angtaranya Bendara KNPI Jabar (1991-1997), Wakil Ketua HIPMI Jabar (2000-2006), Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Jabar (2009-2013).

Kang Yana juga pernah menjadi Ketua Taekwono Jawa Barat (2009-2013), Ketua PSSI Kota Bandung (2014-2018), Ketua IKA SMAN 5 Bandung (2010-2017), Ketua Komite Sekolah SMAN 5 Bandung (2017-2020), serta Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan TNI-Polri Indonesia (2016-2121).