BandungBergerak.id – Ketika bencana datang, yang pertama roboh bukan hanya rumah, melainkan rasa aman manusia. Bencana datang tanpa bahasa. Ia tidak mengenal prosedur, tidak menunggu surat resmi, dan tidak peduli pada perdebatan tentang kewenangan. Ia hanya meninggalkan kenyataan: manusia yang terluka–yang membutuhkan uluran tangan antara sesama manusia.

Maka, ketika terdengar kabar bahwa Indonesia telah menolak adanya bantuan dari luar untuk korban bencana di Sumatra, kita pun terdiam sejenak. Bukan karena jumlahnya yang besar atau kecil, tetapi karena maknanya.

Dalam peristiwa bencana, setiap tindakan negara adalah simbol. Ia dibaca, ditafsirkan, dan dirasakan, terutama bagi mereka yang terkena langsung dampak dari bencana–mereka yang kehilangan segalanya. Negara menjelaskan bahwa bantuan dari luar itu belum sesuai aturan resmi antar-pemerintah. Namun, karena bantuan itu berasal dari lembaga kemanusiaan non-pemerintah, akhirnya bantuan itu bisa disalurkan melalui organisasi non-pemerintah: Muhammadiyah.

Secara administratif, aturan itu tidak nampak keliru. Namun yang patut diingat, bahwa dalam masalah bencana itu bukanlah perkara administrasi, tetapi perkara etis. Dari sini kita dapat melihat, ketika negara menolak adanya bantuan dari negara lain, itu adalah sebuah bahasa yang sangat ganjil. Ia terlalu teknis untuk hal-hal yang sangat manusiawi.

Negara memang memiliki hak untuk menjaga kedaulatannya. Bahkan sudah sejak lama, kedaulatan itu diperlakukan layaknya menjaga rumah adat yang harus dijaga dan tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Sikap waspada itu tentu bisa dimengerti. Namun, bukankah dunia kini tidak lagi sebatas kumpulan rumah yang dipisah oleh pagar tinggi bernama isolasionisme? Bukankah ketergantungan itu juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari?

Di tengah kampung besar yang bernama dunia, menolak bantuan tetangga yang ingin menolong korban yang sedang sakit akibat bencana bisa menimbulkan kesalahpahaman. Bukan karena tuan rumah itu mampu, melainkan karena gestur penolakannya dapat dibaca sebagai bentuk jarak emosional. Padahal dalam kemanusiaan, yang dibutuhkan itu bukan sekadar kemampuan, melainkan kehadiran dan empati.

Baca Juga: Surat untuk Rifa Rahnabila yang Ditangkap Gara-gara Demonstrasi Agustus Lalu
Berhenti Merundung Bumi
Ketika Kemudahan Izin, Konversi Hutan, dan Kelalaian Pemerintah Mengubah Hujan Jadi Bencana Sumatra

Bahasa Empati

Sejarah Indonesia telah mengajarkan, bahwa kemandirian itu tidak tumbuh dalam ruang hampa. Sebagaimana negara ini yang membutuhkan adanya pengakuan dari pihak lain untuk mewujudkan kedaulatannya. Penting untuk diingat, bahwa republik ini lahir bukan semata-mata karena adanya perjuangan bersenjata dan pidato kemerdekaan yang menggema. Tetapi juga karena adanya simpati, tekanan, dan solidaritas dari dunia internasional.

Adanya berbagai bantuan dengan segala macam bentuk dari India, Australia, Mesir, Vatikan adalah catatan sejarah yang merekam jejak langkah perjalanan kedaulatan republik ini. Lantas, apakah segala macam bantuan dari negara lain itu mengurangi martabat perjuangan kita? Jawabannya tidak. Justru, telah memperkuat legitimasi kemerdekaan.

Dalam diplomasi, terkadang hal-hal kecil sering berbicara lebih keras daripada sebuah pernyataan resmi. Dan bantuan kemanusiaan adalah bahasa empati yang paling sederhana. Ia jarang membawa agenda tersembunyi. Yang diinginkan paling utama adalah bagaimana bantuan itu bisa sampai ke tangan mereka yang sedang membutuhkan. Tapi, semua akan berbeda ketika negara melihatnya dengan penuh kehati-hatian yang berlebihan. Yang terdengar oleh dunia bukanlah bentuk ketegasan, melainkan tentang jarak.

Apa yang terasa hilang di tengah keadaan kita saat ini adalah suara korban. Di tengah pernyataan kementerian dan klarifikasi pemerintah, suara mereka yang terkena dampak bencana ini nyaris tidak pernah terdengar ke gendang telinga negara. Kita melihat, seolah penderitaan yang mereka alami itu harus menunggu dulu setelah mekanisme selesai dibahas dalam rapat paripurna. Padahal bagi korban, waktu tidak harus berjalan sesuai detik jarum jam birokrasi.

Kita melihat, para korban saat ini telah kehilangan rumah dan terpaksa harus tidur di tenda-tenda darurat tanpa makanan yang cukup. Apa yang dibutuhkan para korban saat ini bukanlah lagi tentang pidato panjang atau prosedur. Mereka membutuhkan air bersih, listrik, makanan, dan selimut agar anak-anak mereka tidak tidur kedinginan.

Dengan keadaan seperti itu, negara seharusnya bisa merubah pola pikirnya, bahwa bentuk negara yang kuat bukanlah negara yang selalu menolak adanya uluran tangan dari pihak lain. Tetapi, negara yang tahu kapan harus membuka diri, kapan harus mengatur, dan kapan harus merendahkan hati.  

Menerima bantuan bukanlah tanda lemahnya suatu negara. Melainkan ia adalah sebuah bentuk pengakuan jujur, bahwa dalam saat-saat tertentu, hubungan antara manusia dan negara akan selalu membutuhkan adanya pihak lain.

Apa yang kita lihat di Sumatra saat ini adalah tragedi. Dalam keadaan seperti ini, yang dibutuhkan bukan saja kesiapan logistik, tetapi juga kepekaan moral. Dan dalam dunia yang saling terhubung, sebuah martabat tidak lahir dari sebuah penolakan, melainkan dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang ingin mengucapkan kalimat sederhana: “Terima kasih, kami membutuhkan bantuan itu.”

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB