BandungBergerak - Kota Bandung sebagai kota besar dengan mobilitas dan pertumbuhan yang pesat menghadapi konsekuensi sosial-psikologis yang tidak ringan. Kepadatan penduduk, percepatan ritme hidup, serta paparan informasi tanpa jeda menjadi bagian dari keseharian warga. Dalam situasi seperti ini, tekanan psikologis mudah tumbuh, termasuk di kalangan pelajar.

Data resmi Pemerintah Kota Bandung memperlihatkan gambaran yang mengkhawatirkan. Hasil skrining Cek Kesehatan Jiwa (CKG) periode Agustus–Oktober 2025 terhadap 148.239 siswa menunjukkan 71.433 siswa atau 48,19 persen terindikasi memiliki masalah kesehatan mental. Temuan tertinggi berada pada jenjang SMP/MTs. Gejala yang muncul beragam, mulai dari kecemasan ringan hingga depresi, yang mengindikasikan bahwa hampir separuh peserta didik membutuhkan dukungan psikologis di lingkungan sekolah.

Di tengah temuan tersebut, isu kesehatan mental kerap menyita perhatian publik Kota Bandung. Peristiwa bunuh diri yang melibatkan seorang pelajar di Jalan Layang Pasupati pada Selasa, 10 Februari 2026, menjadi pengingat bahwa persoalan ini tidak berhenti pada angka statistik. Peristiwa itu memunculkan pertanyaan mendasar tentang relasi antara ruang kota, tekanan sosial, dan kondisi mental warganya, terutama generasi muda.

Fenomena serupa juga tampak di tingkat nasional, meski dengan konteks berbeda. Di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, seorang siswa sekolah dasar berinisial YBS, berusia 10 tahun, diduga bunuh diri. Berdasarkan laporan kepolisian setempat, ia diduga mengalami keputusasaan setelah ibunya tidak mampu memenuhi permintaannya untuk membeli buku dan pena dengan harga kurang dari 10.000 rupiah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kesehatan mental kerap berkelindan dengan kemiskinan.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mental anak dan remaja bukan sekadar isu individual, melainkan persoalan sosial yang berkaitan erat dengan kondisi kota, keluarga, dan kebijakan publik.

Pelatihan Guru BK

Menghadapi fenomena kesehatan mental remaja di Kota Bandung, Pemkot Bandung berencana mengumpulkan seluruh guru Bimbingan Konseling (BK) se-Kota Bandung untuk mendapatkan penguatan kapasitas.

“Nanti para guru BK akan dibekali keilmuan oleh para psikolog, supaya bisa lebih fokus mendeteksi perubahan perilaku, pola pikir dan potensi risiko pada anak-anak,” jelas Kepala Disdik Kota Bandung Asep Saeful Gufron.

Selain itu, tenaga psikolog akan dihadirkan di sekolah untuk melakukan asesmen terhadap siswa yang terindikasi mengalami persoalan kesehatan mental. Hasil asesmen akan menjadi dasar penanganan lanjutan, mulai dari pendampingan intensif di sekolah hingga rujukan ke pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak.

“Kalau hasil asesmen masih memungkinkan anak tetap belajar di sekolah umum, maka guru BK akan mengawal secara khusus. Tapi jika kemampuan anak berada jauh di bawah rata-rata, tentu kami komunikasikan dengan orang tua dan mengkoordinasikan kemungkinan rujukan ke sekolah berkebutuhan khusus seperti SLB,” bebernya

Ia berharap, sekolah bisa menjadi ruang aman bagi anak-anak. Bukan hanya tempat belajar akademik, tapi juga tempat bertumbuh secara mental dan emosional.

Rasio Guru BK

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMP Darul Hikam Bandung, Fikri Faturahman, menilai persoalan kesehatan mental pelajar tidak dapat dipahami sebagai masalah individual semata. Generasi saat ini hidup dalam lanskap yang berbeda dari sebelumnya. Arus informasi yang masif, algoritma digital, krisis iklim, tuntutan akademik, hingga perkembangan kecerdasan buatan membentuk tekanan yang semakin kompleks.

“Bukan berarti anak-anak sekarang rapuh. Tapi tekanan yang mereka hadapi jauh lebih padat,” ujar Fikri, Sabtu, 7 Februari 2026.

Menurutnya, tekanan tersebut kerap tidak tampil secara kasatmata. Di sekolah, gejala psikologis muncul setidaknya dalam dua pola. Sebagian siswa mengekspresikan kecemasan melalui perilaku impulsif atau pelanggaran aturan. Sebagian lainnya justru menarik diri, pendiam, dan sulit terdeteksi. Pola kedua inilah yang sering luput dari perhatian.

Dalam konteks itu, peran guru BK menjadi krusial, terutama untuk membaca tanda-tanda awal seperti perubahan suasana hati atau kecenderungan menarik diri. Namun, fungsi ini menghadapi kendala struktural. Rasio guru BK belum ideal; satu guru dapat menangani ratusan hingga ribuan siswa. Beban tersebut bukan hanya administratif, tetapi juga emosional, karena pendampingan psikologis membutuhkan waktu, konsentrasi, dan energi yang memadai.

Secara normatif, layanan BK berada pada ranah preventif dan kuratif dasar. Ketika persoalan siswa telah memasuki kategori klinis, guru BK wajib melakukan rujukan kepada tenaga profesional. Artinya, kapasitas BK memang terbatas dan tidak dirancang untuk menggantikan layanan kesehatan mental spesialis.

Di sisi lain, sekolah juga berhadapan dengan respons orang tua yang beragam—mulai dari kooperatif hingga defensif. “Masih banyak orang tua yang merasa anaknya baik-baik saja, bahkan ketika sudah ada sinyal masalah,” kata Fikri. Stigma terhadap layanan psikolog masih kuat; konsultasi kerap dipersepsikan identik dengan “gangguan jiwa”, sehingga upaya mencari bantuan sering tertunda.

Fikri menyambut baik rencana Pemkot Bandung untuk melatih guru BK dan menghadirkan psikolog di sekolah. Namun, ia menekankan bahwa perbaikan harus mencakup pembenahan rasio guru BK, sistem penanganan kasus yang jelas, serta penguatan dukungan lingkungan sekolah. Tanpa itu, intervensi berisiko bersifat tambal sulam. Menurutnya, penyederhanaan isu kesehatan mental sebagai persoalan individu justru menutup dimensi struktural yang lebih luas.

Kekhawatiran itu semakin relevan dengan munculnya fenomena perilaku menyakiti diri (self-harm) di kalangan remaja. Akses informasi yang luas membuat anak-anak mudah terpapar konten terkait self-harm di media sosial. “Anak-anak sekarang tahu banyak hal, termasuk soal self-harm,” ujarnya.

Dalam situasi ini, risiko terbesar bukan semata pada perilaku tersebut, melainkan pada keterlambatan intervensi dan respons lingkungan yang keliru. Ketika sinyal awal dianggap sepele atau disederhanakan, dampaknya dapat berkepanjangan dan membuat anak kehilangan kepercayaan pada lingkungan sekitarnya.

Baca Juga: Tanda Bahaya Penanganan Gangguan Kesehatan Mental di Indonesia
Darurat Kesehatan Mental: Tragedi Banjaran dan Peran Penting Masyarakat sebagai Sistem Pendukung

Fase Krisis

Dari sisi psikolog, Nira Wulansari menuturkan, persoalan kesehatan mental di kalangan pelajar tidak bisa dianggap sebagai kasus sporadis. Ia melihat situasi saat ini telah mengarah pada situasi krisis. Hal ini ditandai dengan semakin banyak siswa yang menunjukkan tanda-tanda kesulitan psikologis, baik yang tampak jelas ataupun tersembunyi.

“Bisa dikatakan sudah krisis karena sudah banyak sekali siswa yang bisa dibilang bermasalah,” kata Nira pada BandungBergerak, Rabu, 11 Februari 2026.

Nira menilai generasi muda saat ini, khususnya Gen Z dan Gen Alpha, cenderung memiliki daya lenting (resiliensi) yang lebih rendah dalam menghadapi tekanan. Ia melihat, persoalan kecil sekalipun dapat memicu penurunan kondisi psikologis secara cepat.

Salah satu masalah yang kerap luput dari perhatian, menurutnya, adalah perubahan perilaku yang tampak “normal”. Anak yang murung atau pendiam sering dianggap sekadar bagian dari kepribadian, padahal bisa menjadi sinyal awal gangguan psikologis.

Di lingkungan sekolah, sistem pendampingan juga menghadapi keterbatasan. Rasio guru Bimbingan Konseling (BK) yang harus menangani ratusan siswa menyulitkan intervensi dilakukan secara optimal. Selain itu, layanan BK umumnya baru tersedia di jenjang SMP, sementara persoalan mental kerap mulai muncul sejak sekolah dasar.

Tanpa penanganan yang memadai, Nira mengingatkan, persoalan psikologis berisiko berkembang menjadi gangguan yang lebih berat, seperti depresi serius, perilaku menyakiti diri, hingga bunuh diri. Karena itu, ia menilai kehadiran psikolog di sekolah menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk menangani kasus-kasus dengan tingkat keparahan tinggi.

Ia menyebut program intervensi psikolog—mulai dari edukasi parenting hingga pendampingan langsung terhadap siswa—cukup efektif. Dinas Pendidikan Kota Bandung, kata dia, telah membentuk Tim Lentera Utama yang beranggotakan sembilan psikolog.

“Sudah banyak kasus yang lebih cepat tertangani, baik diselesaikan langsung maupun melalui rujukan,” ujarnya.

Menurut Nira, persoalan kesehatan mental pelajar memerlukan perhatian lintas sektor. Tanpa intervensi yang sistemik dan berkelanjutan, dampaknya tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga berimplikasi pada masa depan sosial yang lebih luas.

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB