BandungBergerak – Momentum Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 kembali menegaskan satu hal penting dalam lanskap politik Indonesia yaitu posisi buruh masih berada dalam tarik-menarik kepentingan kekuasaan. Di satu sisi, buruh dirayakan sebagai pilar ekonomi dan simbol perjuangan kelas. Namun di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa buruh kerap dijadikan alat legitimasi politik.

Peristiwa yang melibatkan Jumhur Hidayat menjadi ilustrasi konkret dari kompleksitas tersebut. Sebagai Ketua Umum KSPSI sekaligus pejabat negara, ia tampil dalam perayaan May Day 2026 dengan menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah dan menekankan persatuan buruh di bawah kepemimpinan presiden. Dalam forum yang seharusnya menjadi ruang kritik dan artikulasi tuntutan, narasi yang muncul justru cenderung afirmatif terhadap kekuasaan.

Fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih. Masuknya tokoh buruh ke dalam struktur negara memang dapat dimaknai sebagai bentuk representasi politik. Bahkan, sebagian kalangan melihatnya sebagai capaian historis gerakan buruh. Namun, dalam perspektif ekonomi politik, situasi ini juga membuka potensi kooptasi, yaitu proses ketika aktor kritis justru terserap ke dalam sistem yang sebelumnya mereka kritik.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Tanah yang Meredakan Rasa Lapar dan Negara yang Tak Pernah Mau Belajar
MAHASISWA BERSUARA: Transisi Teknologi dan Prekariat Kerja Proyeksionis Bioskop Garut
MAHASISWA BERSUARA: Alam Indonesia, Sumber Daya Membawa Petaka

Tokoh Buruh Masuk Kabinet

Secara empiris, kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Saat Jumhur Hidayat dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup, sejumlah kalangan buruh sendiri berharap ia tidak meninggalkan idealisme perjuangan pekerja. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa kedekatan dengan kekuasaan berisiko menggeser orientasi gerakan. Di titik inilah relevansi kritik terhadap instrumentalisasi buruh menjadi penting. Buruh bukan sekadar kelompok sosial yang dapat dimobilisasi untuk kepentingan politik jangka pendek. Mereka adalah subjek dengan kepentingan struktural yang kompleks, mulai dari upah layak, jaminan sosial, hingga kepastian kerja di tengah disrupsi teknologi.

Namun, dalam praktik politik, kompleksitas tersebut sering kali direduksi menjadi simbol. May Day, misalnya, tidak jarang berubah menjadi panggung seremonial yang lebih menonjolkan citra dibanding substansi. Kehadiran pejabat negara, pidato persatuan, hingga narasi harmoni sosial dapat menciptakan kesan bahwa persoalan buruh telah tertangani, padahal realitas di lapangan belum tentu demikian. Pendekatan populis turut memperkuat kecenderungan ini. Dalam logika populisme, buruh ditempatkan sebagai representasi “rakyat kecil” yang harus dibela. Namun, pembelaan tersebut sering kali bersifat retoris dan tidak diikuti oleh kebijakan struktural yang berkelanjutan. Kenaikan upah tanpa reformasi industri, atau perlindungan normatif tanpa penguatan kapasitas tenaga kerja, justru berpotensi menciptakan masalah baru.

Jika ditarik lebih dalam, persoalan buruh di Indonesia masih berkutat pada isu klasik yang belum terselesaikan. Dominasi sektor informal, minimnya perlindungan sosial, serta ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja menunjukkan bahwa problem buruh bersifat sistemik. Dalam konteks ini, menjadikan buruh sebagai alat politik justru memperpanjang siklus ketidakadilan. Dari sudut pandang sosiologis, buruh memiliki agensi yang memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam proses politik. Namun, agensi tersebut sering kali tereduksi oleh struktur kekuasaan yang lebih dominan. Ketika elite buruh masuk ke dalam pemerintahan tanpa mekanisme kontrol yang kuat, maka risiko depolitisasi gerakan menjadi semakin besar. Kritik melemah, sementara legitimasi terhadap kekuasaan justru menguat.

Partisipasi Politik Buruh

Hal ini tidak berarti bahwa keterlibatan buruh dalam politik harus ditolak. Sebaliknya, partisipasi politik buruh merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, yang perlu dijaga adalah independensi dan keberpihakan terhadap kepentingan pekerja. Tanpa itu, representasi hanya akan menjadi simbol kosong yang tidak menghasilkan perubahan substantif. Dalam konteks May Day 2026, publik seharusnya tidak hanya melihat perayaan sebagai ajang seremoni, tetapi juga sebagai momentum evaluasi. Apakah kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada buruh, atau justru sekadar memperkuat legitimasi kekuasaan? Pertanyaan ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa buruh tidak terus-menerus berada dalam posisi subordinat.

Secara etis, menjadikan buruh sebagai alat politik merupakan praktik yang problematik. Politik seharusnya berorientasi pada kepentingan publik dan keadilan sosial. Ketika buruh hanya digunakan sebagai instrumen mobilisasi, maka nilai-nilai tersebut menjadi tereduksi. Negara, dalam hal ini, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak didasarkan pada kepentingan jangka pendek, melainkan pada kebutuhan riil pekerja. Peran media dan masyarakat sipil juga tidak kalah penting. Pendekatan jurnalistik yang kritis dan berbasis data dapat membantu mengungkap ketimpangan yang sering tersembunyi di balik narasi politik. Tanpa pengawasan publik yang kuat, praktik instrumentalisasi akan terus berulang dalam berbagai bentuk.

Pada akhirnya, peristiwa yang melibatkan Jumhur Hidayat dan momentum May Day 2026 bukan sekadar isu personal atau temporal. Ia mencerminkan dinamika yang lebih luas tentang relasi antara buruh dan kekuasaan di Indonesia. Mengakhiri praktik menjadikan buruh sebagai alat politik bukan hanya soal keadilan, tetapi juga tentang arah masa depan demokrasi itu sendiri.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB