BandungBergerak – Akhir-akhir ini sering sekali saya melihat postingan di X/Twitter­ dari beberapa akun yang mayoritas penggunanya adalah anak muda–kemungkinan Gen Z–yang men-downgrade mantan presiden Indonesia yang pertama yaitu Sukarno. Yang sering terlihat adalah asosiasi seorang Sukarno sebagai “mandor romusa” dan “si tukang kawin”, saya tidak begitu paham ada masalah apa mereka dengan kehidupan personal Sukarno. Ada yang bilang mereka hanya membuat “candaan” ataupun hanya sekadar kritik biasa. Apakah tidak bisa membuat “candaan” yang lebih bermanfaat yang memberi nilai edukasi pada publik? Apakah tidak bisa memberi kritik yang lebih substansial daripada memberi kritik sensasional yang justru lebih mirip gosip selebriti/artis? Apalagi ini adalah tokoh besar yang dijuluki Si Penyambung Lidah Rakyat.

Kita tahu setiap tokoh apalagi seorang pemimpin semacam presiden, pasti memiliki plus dan minus di dalam dirinya baik itu yang bersifat privat maupun bersifat publik. Dalam diri pribadi Sukarno justru banyak perjalanan dan pelajaran panjang nan penting yang berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara, tergantung kita mau melihat Sukarno pada sisi dan periode yang mana. Tentu kita sedang berbicara mengenai kontribusi Sukarno dari masa remaja, dewasa, hingga ia tua dan meninggal. Saya tidak perlu menyebut satu per satu kontribusi Sukarno, karena saya paham bahwa Bung Karno adalah tokoh yang hidup pada masa di mana setiap insan–hampir semua–terjun di dalam dunia pergerakan. Sukarno bukanlah seorang figur sampingan, ia sosok yang begitu diperhitungkan dan memiliki andil yang cukup besar di dalam dunia pergerakan.

Dari era kolonial Belanda hingga masa imperialis Amerika Serikat, Sukarno memang selalu menjadi “batu sandung” bagi kepentingan politis negara-negara barat tersebut, sehingga kehadiran Sukarno di pentas politik tak bisa dipandang sebelah mata. Tak usah muluk-muluk, minimal itu yang harus diketahui para anak muda tentang Si Pemimpin Besar Revolusi ini. Bandingkan dengan konteks hari-hari ini, misalnya seperti, beranikah pemimpin Indonesia saat ini berdiri lantang menentang imperialisme? Apakah ada pemimpin Indonesia saat ini yang berani berdiri sebagai negara yang tidak ikut blok sana-sini (nonblok)? Apakah para anak muda yang sedang mendelegitimasi Sukarno saat ini tahu tentang Spirit of Bandung bernama Konferensi Asia-Afrika (KAA) di mana Sukarno sebagai pelopor gerakan tersebut?

Saya rasa kita perlu banyak tahu tentang beliau, karena pada dasarnya kita ini lebih banyak tidak tahunya dibandingkan tahu segala hal, dalam konteks ini adalah jejak perjalanan Sukarno. Mengetahui dan memahami Sukarno hanya pada lingkup personal seperti “si tukang kawin” misalnya, itu tak lain adalah upaya mengerdilkan Sukarno dalam perannya sebagai tokoh politik yang punya posisi luas pada zamannya. Saya tidak begitu tahu apa motif politik dari sekelompok orang yang memandang negatif Sukarno ini, apakah ini adalah bentuk baru Desukarnoisasi atau murni sikap ahistoris para anak muda. Entahlah, karena memang hal-hal seperti ini pernah terjadi di era rezim Orde Baru. Kejahatan rezim Soeharto pada Sukarno berawal dari “kudeta merangkak” yang ia lakukan untuk mendepak Sukarno dari kursi kekuasaannya, setelah lengser Sukarno dijadikan tahanan rumah oleh penguasa diktator yang berkuasa selama 32 tahun tersebut.

Bahkan untuk menghadiri pernikahan anaknya, Rachmawati Soekarnoputri, Sukarno harus diberi izin terlebih dahulu oleh Presiden Soeharto setelah Rachmawati mengirim surat agar ayahnya diperkenankan hadir sebagai wali nikah. Itu pun kehadirannya harus dikawal ketat oleh para tentara yang diberi perintah oleh Soeharto untuk terus mengawasi Sukarno. Kondisi kesehatan Sukarno saat itu juga memburuk serta perlakuan tak pantas tentara pengawal terhadap Sukarno. Setelah Sukarno meninggal pun, proses delegitimasi Sukarno oleh rezim Orde Baru juga terus berlangsung akibat dari dampak stigma negatif yang kadung dipercaya oleh sebagian masyarakat tentang keterlibatannya pada peristiwa G30S (Gerakan 30 September). Desukarnoisasi inilah yang pada akhirnya terus “awet” hingga hari ini dalam bentuk lain yang menempelkan personalisasi Sukarno sebagai “mandor romusa” dan “si tukang kawin”.

Baca Juga: Pidato Sukarno tentang Revolusi dan Sosialisme di Alun-alun Bandung
Kuliah Umum Presiden Sukarno di Universitas Padjadjaran Bandung
Sukarno, Kapitalisme, dan Jomblo

Pragmatisme Sejarah

Akhirnya kita terjebak pada pragmatisme sejarah dan telanjur tenggelam pada kubangan propaganda Orde Baru. Sukarno diperkenalkan sebagai sosok yang “haus romantisasi” sehingga kecenderungan tersebut membuat ia mempunyai kebiasaan untuk menikahi perempuan yang baru ia kenal. Sukarno juga dituduh bersekutu dengan fasisme Jepang karena berkolaborasi dengan elite militer Jepang yang mendukung proyek infrastruktur yang melibatkan para penduduk pribumi yang akan dijadikan pekerja romusa oleh Jepang. Persepsi publik inilah yang menjadi pokok utama dari arus permainan sejarah untuk memandang Sukarno sebagai tokoh yang layak dihakimi sepanjang masa. Sehingga membuat kita terlena lalu melupakan kejadian-kejadian “biadab” setelah Sukarno lengser.

Indonesia sekarang ini sudah terlalu dalam masuk ke lubang jahanam imperialisme, dampak dari hegemoni geopolitik negara-negara kapitalis membuat masyarakat Indonesia memiliki kerangka kognitif yang berbeda dibandingkan masyarakat Indonesia sebelum rezim Orde Baru. Kita jadi punya kebiasaan yang latah terhadap fenomena politik karena sudah terbiasa menormalisasi akrobat elite politik yang dulunya itu sebenarnya dianggap tidak lazim. Kita seperti kehilangan moral standing dalam memahami sejarah yang faktual, tak bisa memilih dan memilah dengan bijak perihal relevansi politik masa lalu dan masa sekarang. Sikap politik dan kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto juga bertentangan jauh dengan apa yang dilakukan Sukarno pada masa pemerintahannya. Antara sebagian anak muda masih mengambil “inti sari” Orde Baru atau terkungkung dalam sikap ahistoris, tentu ini adalah persoalan serius karena akan menjadi bencana politik di kemudian hari jika paradigma era pascarevolusi dan setelahnya direduksi menjadi pragmatisme kolonial yang dipelihara ketika era Orde Baru.

Sukarno: Antara Kritik Publik dan Jasanya

Serangan personalisasi terhadap Sukarno yang tak berkesudahan menjadi sarana tumbuh suburnya perilaku ad hominem abusive, orang menjadi kehilangan konsep dan diskursus tentang gagasan dan ide ketika menyampaikan sebuah kritik. Walhasil, ketika niat awalnya untuk menyampaikan kritik menjadi sentimen personal terhadap diri seseorang. Di era rezim Orde Baru, entitas Sukarno seperti dihilangkan secara perlahan bahkan menjadi sebuah mitos yang wajib “diharamkan” untuk hanya sekadar disebut namanya. Mengutip pada sebuah rubrik komentar berjudul “Film Sejarah: dan Soekarno” yang ditulis oleh Moech pada majalah Tempo edisi 23 Maret 1985, di situ disebutkan bahwa peranan Sukarno dalam berbagai gerakan nasional direduksi sedemikian rupa. “Contoh penyembunyian peranan Bung Karno bisa kita lihat di diorama Monas (terakhir saya melihat pada 1981), diputarnya kembali film dokumenter peringatan 25 tahun Konperensi Asia Afrika, Konperensi Negara-Negara Nonblok, pengibaran bendera pusaka di Pegangsaan Timur 56 pada 17 Agustus 1945, dan di forum cerdas-cermat anak sekolah di layar TV. Di semua acara itu Bung Karno tidak diekspos sebagai tokoh paling dominan. Orang menjadi cegek,” kata Moech.

Moech juga menekankan satu hal penting bahwa sosok Sukarno juga dianggap sebagai hal yang tabu pada waktu itu, “Sedangkan nama Soekarno saat ini, dalam istilah bisnisnya, sedang tidak ‘in’ alias tabu buat disebut-sebut. Secara resmi nama Soekarno hanya disebut sekali setahun (boro-boro), pada saat pembacaan teks Proklamasi oleh ketua MPR/DPR. Selebihnya, hanya disebut presiden RI yang pertama,” ucapnya. Perihal Sukarno yang doyan kawin, hal tersebut juga pernah dikritik oleh Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) meskipun secara diam-diam dan perseorangan. Mengutip pada buku karya Saskia E. Wieringa berjudul “Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia”, seorang mantan anggota Gerwani yang pernah diwawancarai Saskia sempat memprotes Sukarno ketika dikabarkan akan menikahi seorang perempuan yang sebelumnya sudah menjadi selir salah seorang adik Pakubuwono X dari Keraton Surakarta bernama Siti Soehartini. Ketika Sukarno bertanya: “Kenapa kalian bikin banyak ribut kalau aku kawin?” Lalu anggota Gerwani tersebut membalas: “Karena bapak seorang presiden, bukan raja. Bagaimana kita akan bisa menjalankan revolusi nasional, kalau kaum laki-lakinya menyimpan ide-ide feodal seperti itu?”

Gerwani mengkritik Sukarno dengan elegan dan substansif, bukan pada sentimen yang sensasional. Tetapi perlu ditegaskan bahwa Gerwani tetap menolak menormalisasi perilaku poligami Sukarno dan tidak membenarkan segala hal atas kedudukan perempuan di dalam pernikahan sebagai wanita simpanan atau selir. Selebihnya Gerwani tetap pada poros politik Presiden Sukarno tentang agenda revolusi nasional yang masih berjalan untuk membendung hegemoni imperialisme Amerika Serikat. “Memang, perhatian pokok kami sebagai Gerwani menjaga hubungan baik dengan Sukarno. Kami harus demikian, demi alasan-alasan politik nasional. Itulah sebabnya, kami tidak memprotes terlalu keras terhadap perkawinannya dengan Hartini,” tuturnya.

Begitulah Sukarno, memang benar setiap pemimpin pasti memiliki sisi baik dan buruknya. Yang perlu kita ingat dan perlu digarisbawahi adalah bahwa Sukarno tetap menjadi bagian dari spektrum besar gerakan nasional untuk berdirinya bangsa ini, ia tak bisa dilepaskan dari alur cerita revolusi nasional. Sejarah sudah mencatatnya sebagai pion utama yang tak bisa dipisahkan dari unsur-unsur revolusi, terlepas dari sosok kontroversialnya. Mengkritik Sukarno adalah sebuah keniscayaan, maka bijaklah dalam melihat dan menyikapi itu semua. Di sisi lain, Desukarnoisasi akan terus muncul di setiap zaman. Kita hanya perlu menutup perlahan “misi” tersebut agar tidak menyebar lebih jauh pada alam pikiran generasi selanjutnya. Tentunya bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dijadikan sebuah renungan. Bahaya laten yang perlu kita hadapi saat ini adalah militerisme dan sisa-sisa propaganda rezim Orde Baru, percayalah ini lebih berbahaya secara faktual dan empiris dibandingkan narasi “mandor romusa” ataupun “si tukang kawin”. Itu.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB