BandungBergerak - Lagi-lagi seperti latah membicarakan fenomena Kopo, sebuah tempat di Bandung yang akhir-akhir ini menyeruak sebagai sebuah kelindan problema tak berkesudahan. Hasrat menulis kali ini bergerak dari sebuah eponim nama kakek uyut yang diabadikan warga untuk gang di sudut Jalan Kopo, di antara kemacetan Cibolerang menuju Caringin. Ada sebuah makam luas di sana, nah, itu kampung halaman saya.

Hidup di Kopo sebagai warga pituin selalu membawa saya pada pusaran emosi penuh kontradiksi. Ada sedikit bangga karena saya sanggup berjibaku tinggal di sana sampai beranak pinak, namun ada pula rasa minder. Apakah Kopo tak memberikan kebanggaan geopolitik sama sekali pada pertumbuhan karier? Selain fakta bahwa kalau ke mana-mana sering telat akibat terjebak macetnya Kopo yang bikin kita tua di jalan. Kopo memang tak bisa diprediksi (seperti kamu).

Kakek uyut mungkin tak pernah membayangkan kalau tanah tempat namanya diabadikan akan bertransformasi menjadi sebuah distopia urban, yang kini dikenal orang sa-Bandung sebagai "Kopo si Rudet". Persoalan macam kemacetan kronis terutama pada jam kerja akibat volume kendaraan tinggi dan tata kota yang semrawut, seolah khitah yang harus kita terima sebagai warga Bandung Selatan. Selain perkara kawasan padat penduduk yang sering kena banjir; minimnya transportasi publik yang andal; serta lingkungan berdebu yang membikin kawasan ini memiliki indeks paparan polusi cukup tinggi.

Dulu, kata uyut, jalanan Kopo yang lengang bisa terlihat bahkan dari penghujung Jalan Caringin. Kamu tahu Pasar Induk Caringin tentunya, nah, di sana itu—sebelum pasar dibangun, Kopo terasa lebih civilized. Ia membelah kawasan Cibolerang, Caringin, hingga menuju Babakan Ciparay, lalu menembus jalan Peta. Kopo memang sebuah keutamaan, semua orang selatan kudu menembus Kopo untuk sampai ke utara.

Tumbuh di Bandung Selatan, menghirup udara yang bercampur dengan hawa sampah Pasar Caringin, di antara celoteh kernet angkot hijau yang kakoncara itu, kadang membuat minder. Selama puluhan tahun, saya menyaksikan wilayah ini perlahan bergeser dari permukiman yang dulu biasa saja menjadi beban sosiokultural yang tragis. Kenapa? Karena persoalan kompleks di Kopo memicu persoalan subliminal lainnya, terutama kesehatan mental para pengguna jalan.

Kopo belakangan ini seolah tidak cuma jadi nama jalan, ia beralih makna jadi kata sifat. "Sangat Kopo sekali" orang-orang bilang, untuk menggambarkan kemacetan yang melampaui nalar atau banjir yang surutnya selambat siput. Hidup di Kopo kini adalah latihan harian dalam menghadapi absurditas kehidupan yang serba tak pasti. Ketika kita warga kopo terjebak di tengah kemacetan antara perempatan Soekarno-Hatta hingga ke arah Sayati, saya sering bertanya-tanya: untuk apa semua ini? Ribuan orang bergerak dalam kecepatan nol koma sekian kilometer per jam, terjepit di antara truk pengangkut barang dan ribuan motor merayap di trotoar. Kadang memang ruang dan waktu di Kopo tidak lagi linier; ia bisa saja meleleh dihajar panas yang menyengat ubun-ubun.

Ironisnya, persoalan kompleks Kopo cukup jadi gambaran komikal di ruang-ruang publik. Meme tentang "Kopo adalah planet lain" atau "masuk Kopo harus bawa paspor" menjadi konsumsi semua orang, dari warganya sampai pejabatnya. Sebagai warga asli saya ikutan tertawa—meski getir. Ada semacam mekanisme pertahanan diri dalam komedi tragis, yang kata Nikolai Gogol adalah cara subtil kita dalam menelanjangi kelemahan manusia dan masyarakat. Kita menertawakan penderitaan karena kita merasa tidak berdaya untuk mengubahnya.

Secara teknis, Kopo adalah urat nadi. Ia menghubungkan pusat kota dengan Kabupaten Bandung yang luas—Soreang, Katapang, hingga daerah industri yang carutnya bikin marut. Namun, infrastruktur di sini laiknya pakaian kekecilan yang dipaksakan pada tubuh raksasa. Jalan yang sempit, minimnya drainase yang mumpuni, hingga keterbatasan akses alternatif membuat Kopo menjadi "paket kombo" derita warga suburban.

Kopo berubah menjadi sungai purba, ketika hujan ngariricik. Air meluap dari saluran-saluran yang sekian lama tersumbat ego pembangunan dan sampah plastik industri kapitalistik. Pohon tumbang, hujan es sesekali datang, seolah krisis ekologi sedang mengingatkan kita bahwa alam telah kehilangan kesabaran pada cara kita mengelola tata ruang.

Saya jadi merenung ketika sudah tak lagi tinggal di Kopo, ada apak di balik tata kelola kampung halaman saya. Mengapa Bandung tengah dan utara selalu mendapatkan perhatian lebih? Mengapa trotoar di Dago bisa begitu estetik, sementara di Kopo mau jalan kaki saja bisa seekstrem perjalanan mempertaruhkan nyawa?

Baiklah, wajar jika narasi "anak tiri" itu muncul dari warga Bandung Selatan. Pembangunan di Bandung seolah-olah hanya memoles wajah yang enak dilihat oleh turis, sementara bagian pawon rumah—tempat di mana denyut ekonomi kelas pekerja seperti di Kopo—dibiarkan kumuh semrawut. Jadi bolehkah saya bilang, kalau kebijakan ini seperti fashion than function? Politik tata kota kita nampaknya lebih mementingkan estetika ketimbang fungsionalitas bagi warga lokal.

Baca Juga: Apakah Kita Semua Wajib Merayakan Hari HAM Sedunia?
Kekerasan di Sukahaji, Agenda 16 HAKTP, dan Makna Perlindungan di Hari HAM Internasional

Atau mungkin saja kemacetan Kopo adalah bentuk dari dinamika sosial yang organik. Bahwa kekacauan ini adalah tanda dari sebuah kehidupan yang berdenyut sangat aktif. Namun, argumen saya barusan runtuh cepat ketika saya melihat seorang ayah kelelahan di atas motornya, menggendong anaknya yang tertidur di tengah kepulan asap knalpot dan rintik hujan. Tidak ada yang dinamis dari kelelahan mental yang dipaksakan oleh sebuah sistem tata kelola yang buruk.

Lalu, meniru Gogol yang mengimani komedi tragis, saya mulai meragukan keyakinan saya tentang kemanusiaan ketika melihat bagaimana pengendara di Kopo berperilaku. Saling serobot, melawan arus, hingga agresifnya klakson bersahutan. Apakah Kopo membuat orang menjadi sebegitu ingin cepat sampai tujuan? Ataukah tekanan lingkungan yang luar biasa ini memaksa naluri bertahan hidup manusia keluar dalam bentuk yang paling primitif? Sebuah kondisi homo homini lupus skala makro di atas jalanan yang kacrut.

Namun satu hal yang saya masih bangga dari dulur-dulur saya di Kopo, di tengah semua itu ada saja anomali yang menarik. Selalu ada warga lokal yang secara sukarela (atau dengan imbalan kecil) membantu mengatur lalu lintas, mendorong motor yang mogok, atau sekadar memberikan petunjuk jalan alternatif. Ada semacam solidaritas di dalam kesengsaraan bersama. Mereka yang disebut "anak tiri" pembangunan inilah yang justru menjaga agar Kopo tidak benar-benar meledak dalam kekacauan katastropik.

Kembali ke eponim tadi, nama kakek uyut saya itu kini terkepung oleh deretan pabrik, kabel-kabel listrik yang menjuntai semrawut, dan suara bising kendaraan tiada henti. Namun, di sisi lain, saya menyadari bahwa mungkin eponim sebuah gang ini adalah pengingat akan resiliensi. Warga Kopo, termasuk saya, adalah manusia-manusia yang "lulus" dari ujian kesabaran tingkat tinggi. Kami belajar mencari celah di tengah kemacetan, belajar tertawa di tengah banjir, dan tetap berangkat kerja meskipun langit kelabu menggulung di atas ubun-ubun kami.

Sekali lagi, tulisan ini tidak memberikan solusi teknis—karena saya pun ragu apakah flyover atau kolam retensi akan benar-benar menyelesaikan masalah selama budaya urban dan prioritas politik kita tidak berubah. Tulisan ini cumalah sebuah proses berpikir jujur dari seseorang yang identitasnya selalu menyatu dengan urat nadi Kopo.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB